PEMIMPIN NU mengatakan pemerintah harus bersikap netral dalam hal agama, dan menghimbau dialog dengan kelompok-kelompok tersebut.

Oleh Rochimawati untuk Khabar Southeast Asia di Yogyakarta

–
KOMUNITAS Ahmadiyah di Indonesia, yang dianggap ”menyimpang” oleh sejumlah Muslim, menghadapi banyak tekanan di Jawa Timur dan Jawa Barat, tetapi Jawa Tengah telah memilih jalan tengah.

Gubernur Ganjar Pranowo menunjukkan bahwa rakyat di provinsi itu harus dapat mempraktikkan iman mereka. Dan pemimpin lokal Nahdlatul Ulama (NU) mengatakan mereka akan mendekati kelompok minoritas itu melaluidialog.

“Gubernur menyarankan tidak membubarkan Ahmadiyah. Jika pada titik tertentu orang berpendapat bahwa ajaran mereka tidak sesuai dengan Islam, ia menyarankan untuk membantu kelompok tersebut, bukannya mengasingkan mereka,” kata Abu Hafsin, ketua dewan daerah NU (PWNU), menyusul pertemuan dengan Ganjar di Semarang pada tanggal 17 Oktober.

“Saya setuju dengan pernyataan gubernur. Negara harus netral dan terpisah dari agama,” kata Abu Hafsin. ”Melakukan dialog antarpemeluk agama baik; hal itu mencegah kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat.”

Dia sendiri tidak merekomendasikan untuk melarang jemaat Ahmadiyah di Jawa Tengah. ”Jika ada yang dianggap menyimpang, mereka harus dibina, bukan dibubarkan,” kata Abu Hafsin.

NU siap untuk membimbing Ahmadiyah jika kelompok itu tidak mempraktikkan ajaran Islam yang benar, tambahnya.

“Sejauh ini kita sering mengadakan dialog dan komunikasi dengan para pemimpin Ahmadiyah di Jawa Tengah,” katanya.

Siap untuk dialog

Syaiful Uyun, seorang pengkhotbah Ahmadiyah dari Jawa Tengah, mengatakan pengikut Ahmadiyah siap untuk terlibat dalam dialog jika diminta. ”Kami siap untuk melakukan diskusi dengan mereka. Bahkan dengan para anggota NU, kita sering melakukannya,” kata Syaiful kepada Khabar.

Pengikut Ahmadiyah di Jawa Tengah – sekitar 15.000 orang yang terpusat di kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara – dapat melaksanakan ibadah dengan aman, kata Syaiful.

“Sampai saat ini, kami berdoa dan beribadah di masjid kami dengan aman,” katanya. Meskipun sudah ada di Indonesia selama beberapa dekade, Ahmadiyah berada dalam tekanan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena keputusan pemerintah 2008 yang memungkinkan Muslim Ahmadiyah untuk menjalankan agama mereka tetapi menerapkan hukuman keras jika mereka mencoba untuk menyebarkan ide-ide mereka.

Pengikut Ahmadiyah ”diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kegiatan Ahmadiyah,” kata Syaiful.

Sementara Ahmadiyah keberatan terhadap keputusan ini, mereka menghormati dan mematuhi aturan, kata Syaiful. Tetapi mereka berharap masyarakat sipil Indonesia dapat merangkul toleransi. “Semua elemen dalam masyarakat kita akan menghormati keputusan yang dibuat oleh para pemimpin kita,” katanya.

Melindungi kelompok minoritas

Banyak Muslim setempat percaya bahwa kelompok minoritas harus dapat mempraktikkan iman mereka secara bebas.

Negara harus melindungi kelompok minoritas, menurut M. Syukron, anggota dari komunitas Gusdurian di Semarang. Mereka adalah anggota NU yang menganut pluralisme yang dianjurkan oleh pemimpin lama NU dan mantan presiden Abdurrahman Wahid.

“Dalam kasus Ahmadiyah, kita tidak membela kelompok tertentu, tetapi sebagai negara berundang-undang, kita memiliki pemahaman tentang kebebasan berbicara. Selain itu, [kebebasan] agama adalah masalah hak asasi manusia,” kata Syukron kepada Khabar Southeast Asia.

Hairus Salim, direktur Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) di Yogyakarta, mengatakan konflik antara Sunni dan Ahmadiyah dipicu oleh penafsiran Islam yang berbeda.

“Ada gerakan yang ajarannya mungkin berbeda dari agama mayoritas di Indonesia. Akibatnya, pengikut Ahmadiyah dianggap menyimpang. Namun, merupakan tugas pemerintah untuk melindungi kaum minoritas,” katanya.

–
Sumber: Khabar South Asia (rilis: 27 November 2013; akses: 27 November 2013, 19.58 WIB).

Gambar ilustrasi: Tetua Ahmadiyah Alil Bakar Basalamah (tengah) memimpin kelompok doa perempuan (Lajnah Imaillah) di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dia tidak akan melarang kelompok tersebut di provinsi itu. [Rochimawati/Khabar] (5) pembaca

The post Di Jawa Tengah, NU akan buka dialog dengan pengikut Ahmadiyah appeared first on Warta Ahmadiyah.

Itu baru satu bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas di negeri ini yang dilakukan oleh publik. Masih ada lagi diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada kelompok minoritas yaitu pencantuman kolom agama di Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Coba lihat KTP yang anda punya, setelah alamat dan sebelum status perkawinan ada kolom agama.

Kolom ini hanya boleh diisi dengan enam agama yang diakui oleh negara. Enam agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Katolik, dan Konghucu. Lalu bagaimana dengan warga negara yang menganut aliran kepercayaan? DPR dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sepakat untuk mengosongkan kolom agama di KTP. Intinya, penganut aliran kepercayaan tidak boleh mencantumkan “agamanya” itu di dalam KTP.

Padahal, Indonesia adalah negara yang multietnis dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), ada 245 organisasi aliran kepercayaan di negeri ini. Salah satu contohnya adalah aliran Kepercayaan terhahap Tuhan Yang Maha Esa. Data ICRP tahun 2005 menyebut, ada 400.000 orang yang menjadi penganut aliran tersebut. Selama ini mereka mengosongkan kolom agama di KTP.

Di Kalimantan, ada 6.000-an warga Dayak yang menganut aliran Kaharingan. Sebagian besar dari mereka tidak mencantumkan agama di KTP, tetapi ada juga yang terpaksa menulis Islam agar mudah mendapatkan pekerjaan. Mengosongkan kolom agama di KTP sepertinya masih menjadi hal yang belum bisa diterima oleh sebagian besar orang.

Yang menjadi pertanyaan, haruskah kolom agama di KTP tetap dipertahankan? Dan, apa urgensi kolom agama di KTP?
Sebagian besar mungkin berpendapat kolom agama tetap diperlukan di KTP. Bagi mereka yang punya pendapat seperti itu, tentu sah-sah aja. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa penganut aliran kepercayaan tak boleh mencantumkan kepercayaannya di KTP? Pertanyaan lain,Indonesia adalah negara yang menentang penggunaan isu SARA yaitu Suku, Agama, Antarras dan Antargolongan. Kenapa agama tetap dimasukkan di KTP sedangkan suku, ras dan juga golongan tidak ada.

Semboyan negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya beraneka ragam tetapi tetap satu. Semboyan ini juga yang digunakan untuk menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di era penjajahan. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 terlaksana berkat bersatunya para pemuda yang berasal dari budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan yang berbeda. Ketika itu, semua mempunyai status dan derajat yang sama yaitu warga negara Indonesia.

Ironis, ketika sudah puluhan tahun merdeka, semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti luntur hanya karena perbedaan agama dan kepercayaan. Kelompok mayoritas tak mau menerima perbedaan yang dijalani kelompok minoritas. Karena itu, negara seharusnya menghentikan bentuk diskriminasi dengan menghapus kolom agama di KTP.

–
Sumber: PortalKBR.com (opini; rilis: 27 November 2013, 13.05; akses: 27 November 2013, 19.10 WIB). Gambar ilustrasi dari PortalKBR.com. (2) pembaca

The post Diskriminasi Negara melalui kolom Agama di KTP appeared first on Warta Ahmadiyah.

NU leader says government should be neutral in matters of religion, and urges dialogue with such groups.

By Rochimawati for Khabar Southeast Asia in Yogyakarta

–
INDONESIA’s Ahmadiyah community, deemed “deviant” by some Muslims, faces many pressures in East and West Java, but Central Java has chosen a middle way.

Governor Ganjar Pranowo indicated people in the province should be able to practice their faith. And local Nahdlatul Ulama (NU) leaders say they will approach the minority group through dialogue.

“The governor suggests not disbanding Ahmadiyah. If at some point people argue that their teaching is not in accordance with Islam, he suggests assisting the group instead of alienating them,” said Abu Hafsin, chairman of the NU regional board (PWNU), following a meeting with Ganjar in Semarang on October 17th.

“I agree with the governor’s statement. The state should be neutral and separate from religion,” Abu Hafsin said. “Conducting dialogue among religious followers is good; it prevents possible conflict from occurring in society.”

He himself does not recommend banning Ahmadiyah congregations in Central Java. “If anyone should be considered deviant, they must be nurtured, not disbanded,” Abu Hafsin said.

The NU is prepared to guide the Ahmadiyah if the group does not practice the correct teachings of Islam, he added.

“So far we have frequent dialogue and communication with Ahmadiyah leaders in Central Java,” he stated.

Ready for dialogue 

Syaiful Uyun, an Ahmadiyah preacher from Central Java, said Ahmadiyah followers are ready to engage in dialogue if requested to. “We are ready to have conversations with them. Even with NU comrades, we often do,” Syaiful told Khabar.

Ahmadiyah followers in Central Java – about 15,000 people concentrated in Wonosobo and Banjarnegara regencies – can carry out their worship safely, Syaiful said.

“Until now, we are safe to pray and worship in our mosques,” he said. Although present in Indonesia for decades, the Ahmadiyah have come under increasing pressure in recent years, especially since a 2008 government decree that allows Ahmadiyah Muslims to practice their religion while imposing stiff penalties if they attempt to spread their ideas.

Ahmadiyah followers “are asked to sign a declaration that they will not conduct Ahmadiyah activities,” Syaiful said.

While the Ahmadiyah object to the decree, they respect and obey the rules, Syaiful said. But they hope Indonesian civil society can embrace tolerance. “All elements in our society will respect the decision made by our leaders,” he said.

Protect minority groups

Many local Muslims believe that minority groups should be able to practice their faith freely.

The state must protect minority groups, according to M. Syukron, a member of Gusdurian community in Semarang. They are NU members who embrace the pluralism advocated by longtime NU leader and former president Abdurrahman Wahid.

“In the case of Ahmadiyah, we are not defending a particular group, but as a country with laws, we have an understanding of the freedom of speech. Moreover, [freedom of] religion is a matter of human rights,” Syukron told Khabar Southeast Asia.

Hairus Salim, director of the Institute for Islamic and Social Studies (LKiS) in Yogyakarta, said the conflict between Sunni and Ahmadiyah is triggered by different interpretations of Islam.

“There is a movement whose teachings may be different from that of the majority religion in Indonesia. As a result, Ahmadiyah followers are considered deviant. However, it is the duty of government to protect the minorities,” he said.

–
Ilustrasi gambar: Ahmadiyah elder Alil Bakar Basalamah (middle) leads a women’s prayer group (Lajnah Imaillah) in Yogyakarta on October 25th. Central Java Governor Ganjar Pranowo has said he will not ban the group in the province. [Rochimawati/Khabar]

Sumber: Khabar Southeast Asia (rilis: 27 November 2013; akses: 27 November 2013, 13.24 WIB) (41) pembaca

The post In Central Java, NU to open dialogue with Ahmadiyah followers appeared first on Warta Ahmadiyah.

Ketua Keamanan Nasional Ahmadiyah, Deden Sujana menyesalkan tindakan Pemkab Sorolangun yang begitu mudah terprovokasi dan melakukan pengusiran. Kata dia, Ahmadiyah akan mengirimkan kuasa hukum untuk menemui Bupati Sorolangun Rabu (27/11).

“Kronologisnya, ada dua keluarga dari anggota kita diusir sama Pemkot di sana, terutama sama Lurah dan Camat. Hari Rabu, pengurus kami yang cabang Jambi dipanggil bupati untuk menyelesaikan status Ahmadiyah di sana. Ini yang kita sesalkan kenapa harus diusir,” ujar Deden saat dihubungi KBR68H.

Deden Sujana menambahkan, kedua keluarga tersebut saat ini sudah pindah ke Bengkulu. Ia khawatir kejadian serupa akan terjadi pada keluarga-keluarga Ahmadiyah lainnya di sekitar Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan. Mengingat di Kabupaten Sorolangun terdapat sekitar 5 ribu jamaah Ahmadiyah.

Editor: Antonius Eko

–
Written by sasmito.
Sumber: PortalKBR.com (rilis: 26 November 2013, 14.33; akses: 27 November 2013, 22.30 WIB). (1) pembaca

The post Pemkab Sorolangun Jambi Usir Keluarga Ahmadiyah appeared first on Warta Ahmadiyah.

Peristiwa pengusiran ini ditakutkan akan merembet ke berbagai desa disekitarnya dimana terdapat warga Muslim Ahmadi. Berikut ini beberapa peristiwa terbaru yang terkait:

1. Tanggal 24 November 2013 pukul 18.45 – 20.30 Wib Jemaat Ahmadiyah Singkut melaksanakan silaturahmi mengunjungi Bapak Shehu Wakil Ketua DPRD,dan melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa Ahmadiyah Singkut dan mendapat sambutan yang baik dari beliau.
2. Selanjutnya pada pukul 20.30-22.30 Wib Jemaat Ahmadiyah Singkut melaporkan kejadian pengusiran ke Kanitreskrim Bapak Hutapea.
3. Tanggal 25 November 2013 Jemaat Ahmadiyah Singkut mendapat undangan dari pihak kecamatan, namun atas saran dari Pengurus Pusat undangan tersebut tidak dihadiri.
4. Rencananya hari Rabu, 27 November 2013 Jemaat Ahmadiyah Singkut akan menghadiri undangan Bupati Kabupaten Sarolangun yang akan mempertemukan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Singkut dengan Kesbangpol, Camat dan 5 Kepala Desa dimana warga Muslim Ahmadi tinggal.

Hingga saat ini situasi di Singkut kurang menguntungkan bagi warga Ahmadiyah dikarenakan banyak tekanan dari berrbagai pihak.

(731) pembaca

The post Dua Keluarga Ahmadiyah Singkut, Jambi Diusir. appeared first on Warta Ahmadiyah.

Melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat Donor Darah

Dalam Kegiatan tersebut jumlah pendonor yang mendaftarkan diri sekitar 30 orang namun yang memenuhi syarat dan berhasil diambil darahnya yaitu hanya 19 orang. dan jumlah tersebut cukup menambah persediaan stok Darah untuk UTD RS yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pendonor Darah asal Palangkaraya

Pendonor dari Lamunti desa Sekata Makmur

Petugas UTD sedang melakukan Pengambilan darah dari salah satu Jemaat Ahmadiyah

Kegiatan Donor Darah ini merupakan pertama kali dilaksanakan oleh Jema’at Ahmadiyah Lamunti, dimana peserta donor tersebut merupakan Jema’at Ahmadiyah dari warga Desa Sekata Makmur, Desa Dadahup bahkan ada beberapa Jema’at Ahmadiyah dari Palangkaraya. Harapan mereka kegiatan ini bisa berkelanjutan setiap 3(tiga) bulan sekali ujar Bapak Abdul Ghofur selaku panitia pelaksana karena mengingat juga di Kabupaten Kapuas saat ini kebutuhan akan darah masih sangat diharapkan ketersediaannya secara terus menerus.

Salah satu panitia kegiatan Donor Darah Bapak Abdul Ghofur

Pendonor Ahmadiyah dari Palangkaraya

Salah satu pendonor darah dari Jemaat Ahmadiyah.

–
Sumber: PMI Kabupaten Kapuas (rilis: 25 November 2013; akses: 25 November 2013, 14.42). (166) pembaca

The post Donor Darah Bersama Jema’at Ahmadiyah Lamunti appeared first on Warta Ahmadiyah.

Acara di mulai pukul 9 pagi dan di hadiri pasien dari wilayah Cigugur sebanyak 253 orang. Adapun target untuk pengobatan kali ini 300 pasien . Yang istimewa dari acara ini adlah hadirnya Bapak Itoc Tochija, mantan walikota Cimahi. Semoga acara ini dapat memberikan sumbangsih kecil yang bermanfaat bagi negeri. (Jamhur)

(131) pembaca

The post Humanity First Priangan Barat Adakan Pengobatan Homeopathy di Cimahi appeared first on Warta Ahmadiyah.

“Fungsi Kementerian Agama seharusnya meneduhkan berbagai potensi konflik antar umat beragama. Kok ini justru memperkeruh keadaan,” kata peneliti Center for Religious and Cross Cultural Studies UGM Iqbal Ahnab di sela-sela Sekolah Pengelolaan Keragaman II di Yogjakarta, Kamis (21/11).

Dua solusi yang dinilai Suryadharma paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah yakni pemberangusan, atau deklarasi yang menyatakan Ahmadiyah merupakan agama baru tanpa membawa simbol dan prinsip Islam. “Di Malaysia, agama itu jelas-jelas diharamkan. Sedangkan di Pakistan, Ahmadiyah dianggap agama minoritas non-Islam,” tegas Suryadharma di Semarang, awal bulan ini.

Sebagai menteri, seharusnya SDA melihat kerukunan umat Islam dengan kaum Ahmadiyah di berbagai wilayah lain di Indonesia. Sehingga SDA tidak perlu mengeneralisasi untuk membubarkan atau melarang keberadaan Ahmadiyah. “Keberadaan SKB tentang Ahmadiyah saja sudah menjadi persoalan. Kok ini malah mengeluarkan pernyataan yang memprovokasi,” ujarnya.

Iqbal menilai langkah SDA hanya sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partainya di kalangan umat Islam. Namun ia meyakini langkah ini tidak efektif dalam menarik simpati umat Islam. “Memangnya masyarakat saat ini senang diadu-adu seperti itu. Mereka sudah mulai cerdas dalam menilai pemimpinnya,” pungkasnya.

Sejumlah peserta yang ikut dalam SPK ini juga menyatakan hal yang sama. Seharusnya politisi tidak perlu memperkeruh hubungan antarumat di Indonesia dengan mengeluarkan pernyataan yang provokatif. “Negara harusnya melindungi hak minoritas, bukan malah mengancamnya,” kata salah seorang peserta yang berasal dari kalangan remaja mesjid.

Hal senada dikatakan Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma yang menilai seorang SDA justru menghancurkan amanah dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. “Menteri Agama perlu menyadari mengenai wawasan kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga apa yang dikeluarkan dalam mensikapi persoalan kebangsaan tidak menyinggung salah satu anak bangsa,” katanya.

YLBHI mendesak Menteri Agama Suryadharma Ali mencabut kembali penyataannya yang menyinggung persoalan pembubaran Ahmadiyah. “Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Setara Institute, Indonesia memiliki catatan buram mengenai kebebasan beragama. Tercatat pada 2007, telah terjadi 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan; pada 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan, dan pada 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan.

Pada 2010, tercatat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 provinsi.

Di tahun 2012, terdapat 264 peristiwa (pelanggaran kebebasan beragama), dengan 371 tindakan pelanggaran.

Sementara Januari hingga Juni 2013 tercatat 122 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang mengandung 160 bentuk tindakan, yang menyebar di 16 provinsi. (Emir Chairullah)

Editor: Agus Tri Wibowo

–
Sumber: MetroTVNews.com (rilis: 21 November 2013, 21.37 WIB; akses: 23 November 2013, 11.43 WIB) (40) pembaca

The post Pengamat Sesalkan Pernyataan Menteri Agama terkait Ahmadiyah appeared first on Warta Ahmadiyah.

SEKIRANYA, kepadanya diajukan masalah mana yang benar: Sunni, Syiah, atau Ahmadiyah, saya mengira Quraish Shihab akan menjawab sama: “Pertanyaan itu sudah usang! Masih banyak persoalan besar yang lebih penting yang harus dibicarakan!” Persoalan besar itu ialah kerjasama Sunni-Syiah-Ahmadiyah bagi kemajuan umat manusia!

DPP IMMIM baru-baru ini melaksanakan diskusi bertema “Makna dan Urgensi Hijrah”, dengan menghadirkan Profesor Quraish Shihab sebagai pembicara tunggal. Setelah di IMMIM, UIN Alauddin melaksanakan seminar bertema “Nursing Forensic” yang menghadirkan juga Quraish Shihab sebagai salah seorang dari tiga pembicara dalam seminar tersebut.

Pada seminar di UIN Alauddin, Quraish Shihab antara lain menjelaskan bahwa pada dasarnya ada tiga pendapat di kalangan ulama Islam mengenai boleh tidaknya otopsi (bedah mayat) dilakukan. Pendapat pertama menegaskan bahwa tindakan otopsi dilarang oleh agama. Alasannya adalah hadis Nabi saw: “Mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan tulangnya saat dia hidup.” (HR Abu Dawud, sahih). Pendapat kedua membolehkan tindakan otopsi terhadap mayat non muslim dan haram terhadap mayat muslim. Alasannya juga dari hadis: “Memecahkan/mematahkan tulang mukmin yang sudah mati, sama dengan memecahkan/mematahkannya saat dia hidup.” Pendapat ketiga membolehkan otopsi klinis dan otopsi forensik tanpa mempertimbangkan agama mayat yang diotopsi, baik muslim maupun non muslim.

Setelah menunjukkan ketidaktepatan pendapat pertama, Quraish Shihab juga menolak pendapat kedua dengan mengatakan, bahwa “tidaklah wajar membedakan nilai kemanusiaan manusia berdasar agama dan kepercayaannya, bangsa atau sukunya, keshalehan atau kedurhakaannya. Kehormatan manusia dianugerahkan atas dasar kemanusiaannya, bukan selain itu.” Quraish Shihab jelas menyetujui pendapat ketiga, dengan menambahkan pula kebolehan otopsi anatomis bagi keperluan pengembangan ilmu.

Sejernih penjelasannya tentang otopsi dalam pandangan Islam, Quraish Shihab, pakar tafsir itu, menjernihkan pula salah persepsi dari antara pemuka Islam menyangkut persoalan Sunni-Syiah, pada diskusi di IMMIM. “Sudahlah. Itu sudah usang. Perbedaan (Sunni dan Syiah, pen.) Itu hanya dibuat-buat. Masih terlalu banyak persoalan besar yang mesti kita pikirkan,” kata Quraish Shihab pada diskusi di IMMIM. Selanjutnya dia berkata: “Perdebatan antara Sunni dan Syiah hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga. Intinya boleh berbeda dalam hal mazhab, tetapi tidak dalam akidah Islam.” Quraish Shihab membuat analogi tentang bagaimana Nabi Muhammad membimbing ummat. “Nabi Muhammad tidak lagi bertanya lima tambah lima sama dengan berapa? Namun model pertanyaannya ialah: 10 itu berapa tambah berapa?” Dengan model demikian, jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa 5+5, atau 6+4, 3+7, dst, namun hasilnya tetap 10. Begitulah kita memahami perbedaan mazhab yang terjadi di kalangan umat.

Meski Quraish Shihab tidak memberi contoh persoalan besar yang lebih penting untuk dipikirkan ketimbang perbedaan antara Sunni dan Syiah, bisa diduga bahwa kerjasama yang erat Sunni-Syiah adalah persoalan besar yang lebih harus diperhatikan. Memang sudah terlalu banyak waktu dan biaya yang telah dipakai guna berdebat tentang Sunni-Syiah. Waktu dan biaya itu menjadi mubazzir dan sia-sia karena perdebatan tentang mana yang benar, Sunni atau Syiah. Sunni-Syiah adalah produk sejarah umat Islam. Mustahil menafikannya, selain memanfaatkan kelahiran keduanya.

Kenapa Quraish Shihab tidak melengkapi pernyataannya bahwa perdebatan Sunni-Syiah sama usangnya dengan perdebatan tentang Ahmadiyah, sekalipun Ahmadiyah merupakan mazhab Islam yang baru berusia sekitar seabad? Namun, satu hal yang bisa saya nyatakan dari pernyataan Quraish di atas, ialah bahwa mereka yang masih suka dan tekun mempertentangkan tiga mazhab besar Islam itu, pada hakikat berpikiran usang atau ketinggalan zaman.
Dari sisi ini, pada hemat saya, Quraish Shihab terlambat dua langkah. Pertama, “lupa” Ahmadiyah sebagai mazhab Islam “terbaru” yang melengkapi mazhab Islam Sunni dan Syiah yang sudah lama hadir. Kedua, mendorong ketiga mazhab besar Islam itu ke dalam kerjasama bagi kemajuan umat dan dunia Islam. Patut dicatat, ada sekitar 150 juta orang penganut Islam Ahmadiyah di dunia ini.

Sebenarnya, kalau kedua langkah itu disikapi secara positif, maka kemungkinan lahirnya mazhab-mazhab Islam yang baru, tidak akan menimbulkan kejutan bagi generasi umat Islam di masa depan. Terkejut dengan lahirnya mazhab baru Islam yang “berbeda”, itu juga adalah sikap yang usang. Saya setuju dengan Quraish Shihab untuk meninggalkan sikap usang, yang mempertajam dan memanas-manaskan perbedaan antara mazhab-mazhab Islam yang lahir sebagai akibat respons kaum muslimin atas perkembangan zaman dan sejarahnya. Saya mencoba mengerti, Quraish Shihab tidak menyebut Ahmadiyah saat diskusi tersebut, boleh jadi karena peserta yang berdiskusi dengannya tergolong berpikiran usang, hanya mempersoalkan Syiah yang dianggapnya sesat; apalagi Ahmadiyah lebih sesat, sehingga tidak muncul dalam diskusi, yang saya memang tidak hadir. Sekiranya kepadanya diajukan masalah mana yang benar: Sunni, Syiah, atau Ahmadiyah, saya mengira Quraish Shihab akan menjawab sama: “Pertanyaan itu sudah usang! Masih banyak persoalan besar yang lebih penting yang harus dibicarakan!” Persoalan besar itu ialah kerjasama Sunni-Syiah-Ahmadiyah bagi kemajuan umat manusia!

Umat-umat lain bergerak ke depan meraih satu persatu kemajuan mereka. Umat-umat lain membawa bangsa dan negeri mereka ke tingkat peradaban yang tinggi. Umat Islam, dengan pikiran usangnya masih memelihara perseteruan sesama umat Islam sendiri. Bahkan, juga masih mempersoalkan bangsa dan negaranya sendiri. Mungkin juga menyemangati diri umat untuk berhijrah dari negerinya sendiri yang ia benci, karena memandang nasionalisme (cinta Tanah Air) adalah keberhalaan. Pikiran usang telah membuat umat Islam kehilangan arah dan kehilangan cinta kepada sesama muslim yang berbeda mazhab. Quraish Shihab sudah menegaskan bahwa perdebatan tentang perbedaan mazhab adalah pikiran usang yang telah membuat umat Islam (ulamanya) lalai dari menangani persoalan-persoalan besar di sekitarnya.(*)

–
Oleh M. Qasim Mathar, Guru Besar UIN Alauddin
Editor: Aldy. Sumber: Tribun-Timur.com (rilis: 21 November 2013, 20.58 WIB; akses: 22 November 2013, 16.33 WIB). Sumber gambar ilustrasi: DevianArt (rilis: 25 Agustu 2013; akses: 22 November 2013, 17.25 WIB). (134) pembaca

The post Pikiran Usang di Lingkungan Sunni-Syiah-Ahmadiyah appeared first on Warta Ahmadiyah.

“Tidak sepantasnya seorang Menteri Agama sebagai pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan konstitusi justru menghancurkan amanah dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Menteri Agama juga perlu menyadari wawasan kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika,” ungkap Ketua Badan Pengurus YLBHI, Alvon Kurnia Palma, kepada media, Kamis sore (21/11).

Di dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, lanjut Alvon, ditegaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Hak ini juga dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, tanggung jawab negara untuk melindungi kebebasan beragama warga juga diatur dalam pasal 71 dan 72, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“YLBHI mendesak Menteri Agama Suryadharma Ali mencabut kembali penyataannya yang menyinggung persoalan pembubaran Ahmadiyah karena pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia”, ujar Alvon.

Berdasarkan data SETARA Institute, masih banyak pelanggaran hokum terkait kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Meskipun angkanya menurun, namun pemerintah didesak bersikap adil dalam penegakan hokum bagi penganut gama minoritas.

Di tahun 2012, terdapat 264 peristiwa (pelanggaran kebebasan beragama), dengan 371 tindakan pelanggaran. Dari Januari hingga Juni 2013, tercatat 122 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang mengandung 160 bentuk tindakan, yang menyebar di 16 provinsi.(Wella Sherlita)

–
Sumber: AcehOnline (penulis: Wella Sherlita; rilis: 21 November 2013; akses: 22 November 2013, 15.40 WIB). Sumber gambar ilustrasi: Liputan6.com. (70) pembaca

The post YLBHI: Pembubaran Ahmadiyah akan Langgar Konstitusi appeared first on Warta Ahmadiyah.