Dalam sebuah insiden, massa yang berjumlah 150 orang menyerang sebuah lingkungan Muslim Ahmadi di Gujranwala dan mengunci sekelompok Muslim Ahmadi di rumah sebelum melakukan pembakaran yang menewaskan seorang wanita, dua anak-anak dan satu anak yang masih dalam kandungan.

Serangan lainnya termasuk seorang polisi yang menahan seorang Muslim Ahmadi Muslim dengan tuduhan praktik “penghujatan” imannya, sebelum mengizinkan seorang anak daerah tersebut memasuki sel dan ia menembak tahanan tersebut hingga tewas.

Contoh lainnya, seorang ahli bedah jantung Muslim Ahamdi Amerika melakukan perjalanan ke Pakistan dalam rangka misi kemanusiaan selama tiga minggu, sebelum dibunuh secara brutal kdikarenakan imannya.

Meskipun penganiayaan terus berlangsung, Muslim Ahmadiyah Pakistan dan di seluruh dunia menanggapi hanya dengan cara doa, kesabaran dan patuh terhadap hukum. Pada tautan pdf kami menyajikan laporan lengkap tentang Muslim Ahmadi yang menjadi martir karena iman mereka pada tahun 2014.

Sumber : pressahmadiyya

The post Laporan Persekusi Terhadap Ahmadiyah Pakistan Tahun 2014 appeared first on Warta Ahmadiyah.

Minggu 8 Maret 2014 untuk kesekian kalinya tim homeopathy Jemaat Ahmadiyah Priangan Timur kembali mengadakan pengobatan gratis bagi warga masyarakat, bertempat di gedung serba guna Yayasan Pendidikan Islam Darul Istiqomah sebanyak 250 orang warga masyarakat dari desa Pasirgeulis, Karangmulya dan Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran datang berobat.

Tim Homeopathy diundang oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Istiqomah sebagai puncak acara Milad yayasan tersebut yang ke-15. Ketua DPRD Iwan Muhammad Ridwan S.Pd M.Pd yang juga merupakan putra daerah dan masih memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan yayasan, datang secara langsung membuka acara. Dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih telah diundang oleh pihak yayasan dan berterima kasih pada tim homeopathy dapat hadir untuk memberikan layanan kemasyarakan pada warga masyarakat Padaherang. “Acara ini semoga lebih mempererat tali silaturahmi, sebagai harapan warga kabupaten Pangandaran dalam pelayanan kemasyarakatan dan dalam mensejahterakan masyarakat” Ketua DPRD Pangandaran dalam sambutannya. “DPRD Kabupaten Pangandaran yang baru berusia 63 hari pada tanggal 29 januari kemarin telah mengetukan palu anggaran sebagai Perda pertama yang diterbitkan.” lanjut Iwan M. Ridwan yang merupakan putra daerah Desa Cibogo tersebut.

Ketua DPRD Pangandaran membuka acara

Dalam pernyataannya saat diwawancarai Ketua DPRD Pangandaran yang berasal dari Partai pemenang pemilu 2014 ini mengucapkan apresiasi kepada tim homeopahy, sebagai pengobatan yang baru dikenal berharap kegiatan di yayasan tersebut kedepannya bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas khususnya warga Kabupaten Pangandaran. “Mengajak pada tim homeopathy nantinya bisa melakukan kerjasama dalam kegiatan bakti sosial” ujar beliau. “Tidak menutup kemungkinan masyarakat beralih pada cara pengobatan hemeopathy khususnya warga Pangandaran” ucap beliau mengakhiri wawancara.

Yayasan Pendidikan Islam Darul Istiqomah sendiri baru berdiri tahun 2000 kini dibawah pimpinan KH. Tatang Hidayat S.Ag M.PDi telah memiliki 4 lembaga pendidikan RA, MI, MTS dan Aliyah dengan aset lebih dari 1 ha dimana itu semua tanpa meminta sumbangan pada orang tua murid.

Gaga Abdillah Sihab S.Hi Kepala Sekolah dan pengurus Yayasan saat diwawancarai menyatakan bahwa pengobatan homeopathy baginya terasa asing dan sangat berantusias dengan pengobatan ini dan berharap kegiatan yang sangat positif ini dapat berlanjut secara berkesinambungan bagi warga masyarakat yang berada disekitar Yayasan.

Nurkholiah & Doni Sutriana

Sumber : Ahmadiyya Priatim

The post Acara Pengobatan Homeopathy di Padaherang Dibuka oleh Ketua DPRD Pangandaran appeared first on Warta Ahmadiyah.

Dehlvi menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Ahmadiyah Colony dan ia dimakamkan di Bahisyti Maqbarah pada Selasa sore , 15 Januari 2014.

Dehlvi datang ke Qadian sebagai sukarelawan menyambut seruan Khalifah kedua Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Bashsiruddin Mahmud Ahmad, untuk melindungi keluarga Ahmadi dan tempat-tempat suci.

Para relawan yang tinggal kembali ke Qadian pada saat partisi India-Pakistan berdasarkan arahan pimpinan spiritual mereka – berjumlah 313 orang – datang untuk dihormati sebagai tetua dan mereka mendapat panggilan Darwisy, panggilan yang menandakan rasa tidak mementingkan diri sendiri.

Darwisy Dehlvi bertugas di berbagai departemen Jamaah Ahmadiyah untuk jangka waktu yang lama.

Maulana Mohammad Inaam Ghori, Kepala Sekretaris Jamaah Muslim Ahmadiyah Qadian, memimpin shalat jenazah dan ribuan Muslim Ahmadi lainnya bergabung.

Dehlvi dimakamkan di area khusus yang diperuntukkan bagi para darwisy. Pada akhir upacara pemakaman, Maulana Ghori memimpin do’a.

Abdul Qadir Dehlvi meninggalkan tiga putra dan empat putri. Dua dari anak-anaknya, Nooruddin Ismail dan Noorul Ameen, datang dari Jerman untuk menghadiri pemakaman tersebut.

Darwisy Dehlvi dikenal karena telah bertemu Paus Yohanes Paulus dan menyampaikan pesan bahwa pembaru jaman ini, Mesias yang dijanjikan telah datang di Qadian, India. Kabarnya Dehlvi juga telah menjelaskan ajaran Islam dan ahmadiyah yang benar kepada Paus.

The post Abdul Qadir Dehlvi Darwisy Meninggal Dunia di Qadian appeared first on Warta Ahmadiyah.

Ini adalah unjuk rasa menakjubkan, dan yang sangat mengejutkan adalah jumlah pemimpin dunia yang hadir. Wakil lebih dari 50 negara dari seluruh dunia menghadiri pawai ini, “Charlie, Charlie, kebebasan berbicara!” Menjadi seruan hari itu.

Terlepas dari pawai yang menunjukkan persatuan yang layak dipuji, banyak pengamat tidak bisa menahan diri di hadapan beberapa pemimpin dunia yang munafik. Meskipun mereka secara terbuka memberikan dukungan untuk kebebasan berbicara pada kampanye di Perancis, di negara mereka sendiri seringkali menekan kebebasan berbicara. Seperti Marc Lynch, seorang profesor George Washington University, mengatakan:

Reporters without Borders (RWB), sebuah organisasi nirlaba yang mendukung kebebasan berbicara, mengatakan pihaknya “murka dengan kehadiran para pejabat dari negara-negara yang membatasi kebebasan informasi.”

Secara khusus, RWB mempersoalkan kehadiran Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Aljazair Ramtane Lamamra, Uni Emirat Arab Menteri Luar Negeri Sheik Abdullah bin Zayed al Nahyan-dan Gabon Presiden Ali bongo.

Negara-negara ini mencetak angka yang sangat rendah untuk indeks kebebasan pers tahunan yang dikeluarkan RWB. Mesir menduduki peringkat 159 dari 180 negara, Turki 154, Rusia 148, Aljazair 121, Uni Emirat Arab 118 dan Gabon 98. Di bawah ini adalah beberapa kritik yang dilontarkan terhadap negara-negara tersebut.

• Tahun lalu, pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman kepada tiga wartawan Al Jazeera antara antara tujuh dan 10 tahun penjara atas tuduhan “terorisme”.

• Turki, yang dijuluki penjara terbesar di dunia bagi jurnalis pada tahun 2012 dan 2013, diikuti tahun 2014 dengan menahan sejumlah wartawan (termasuk Ekrem Dumanli, pemimpin redaksi Zaman, sebuah surat kabar terkemuka yang memiliki hubungan dengan gerakan Islam moderat Gulen)

• Di Rusia, blogger dan aktivis politik anti-korupsi Alexei Navalny sering menjadi sasaran pemerintah, dan tersisa beberapa situs berita independen yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup.

• Meskipun kebebasan berbicara telah ditegaskan dalam konstitusi Aljazair, antara tahun 1992 hingga 2011 pemerintah mengumumkan keadaan darurat yang dengan serius membatasi hak. RWB mencatat sejumlah wartawan ditangkap sebelum pemilu tahun lalu.

• Kelompok-kelompok seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah menyatakan bahwa kebebasan berbicara sangat dibatasi di Uni Emirat Arab. Amnesty mengatakan bahwa lebih dari 100 aktivis perdamaian dan kritikus pemerintah telah ditahan di sana sejak 2011.

• Wartawan investigasi Jonas Moulenda terpaksa meninggalkan Gabon karena ancaman pembunuhan.

Bahkan ada lebih banyak lagi peserta pawai yang dianggap tak layak. Surat kabar Prancis Le Monde menunjuk pada kehadiran wakil Hungaria Viktor Orban, pemimpin negara yang baru-baru ini mengusulkan pajak Internet, dan Naftali Bennett, menteri ekonomi Israel, yang pernah mengatakan di Twitter, “Saya telah membunuh banyak orang Arab dalam hidup saya , dan tidak ada masalah dengan itu. “, ada kemarahan atas laporan bahwa para pejabat Saudi telah menghadiri pawai, hanya beberapa hari setelah Arab Saudi menghukum cambuk seorang blogger karena penghujatan.

Mungkin kehadiran para pemimpin dunia di pawai Paris harus dianggap sebagai pengingat penting: Kebebasan Berbicara mudah untuk didukung ketika itu sebuah konsep yang samar-samar. Dan, seperti Teju Cole tulis di New Yorker pekan lalu, kritik dapat ditujukan pada Amerika Serikat juga. Meskipun dukungan resmi untuk kebebasan berbicara setelah serangan Charlie Hebdo, Bradley Manning menjalani 35 tahun penjara karena membocorkan dokumen yang diklasifikasikan dokumen negara di situs anti-kerahasiaan WikiLeaks.

The post Kemunafikan beberapa pemimpin dunia yang ikut berpawai di Paris mengenai kebebasan berbicara appeared first on Warta Ahmadiyah.

DALAM khotbah jumatnya, 2 Januari 2015 di Masjid Baitul Futuh Morden, London, Inggris Raya, Imam Jamaah Muslim Ahmadiyah Sayyidina Amirul Mukminin Hadhrat Khalifatul Masih V Mirza Masroor Ahmad (Hudhur) atba. menyampaikan pesan tahun barunya, menghimbau agar segenap warga muslim Ahmadi harus introspeksi diri dan bermuhasabah, menilai diri apakah pada tahun sebelumnya sudah benar-benar memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang muslim sejati, memenuhi hak-hak Allah serta hak-hak umat manusia.

Hudhur atba. menekankan bahwa tiap muslim Ahmadi harus tegas membuat resolusi untuk mencoba memperbaiki diri pada tahun 2015 ini.

Hudhur atba. mengatakan, tiap muslim Ahmadi harus berusaha keras mengamalkan ‘Sepuluh Syarat Baiat’ yang ditetapkan oleh pendiri suci Jamaah Muslim Ahmadiyah Hadhrat Imam Mahdi-dan-Almasih Yang Dijanjikan Mirza Ghulam Ahmad (Masih Mau’ud) a.s..

Hudhur atba. bersabda, Hadhrat Masih Mau’ud a.s. mengharapkan kita untuk berbuat amal-amal saleh dan untuk menjaga diri dari segala bentuk kezaliman. Bila ini tercapai, kita tidak hanya akan membawa sebuah revolusi positif dalam karakter kita tapi kita juga akan ‘dapat menjadi sarana terwujudnya reformasi rohani di dunia’ dan ‘membawa kedekatan yang lebih kepada Allah swt..

Tentang keesaan Tuhan, mengutip sabda Hadhrat Masih Mau’ud a.s., Hudhur atba. bersabda, keesaan Tuhan tidak hanya berarti bahwa Anda mengatakan “Tiada tuhan selain Allah” dengan lidah Anda tetapi lantas menyembunyikan ratusan berhala dalam hati Anda. …Berhala-berhala bukan hanya mereka yang terbuat dari emas, perak, tembaga, atau bebatuan. Sebaliknya, yang namanya berhala-berhala di sisi Allah swt. itu adalah segala sesuatu, setiap pernyataan, atau setiap perbuatan, yang dihormati sebagaimana layaknya terhadap Allah swt..

Hudhur atba. berdoa, semoga Allah swt. mengampuni kekurangan-kekurangan kita pada tahun yang lalu. Semoga Allah swt. memperkenankan segenap muslim Ahmadi dapat hidup sesuai yang Hadhrat Masih Mau’ud a.s. harapkan. Hudhur atba. juga menyampaikan ucapan selamat tahun baru bagi umat Islam di seluruh dunia.[]

@AhmadiyyatIslam @PressAhmadiyya | @RahmatAli @WartaAhmadiyah

The post Pesan Tahun Baru Hadhrat Khalifah Islam Ahmadiyah appeared first on Warta Ahmadiyah.

Meskipun sama-sama dipimpin oleh khalifah, namun ada perbedaan tentang konsep khalifah yang mereka usung. Jika khalifah ahmadiyah bersifat universal dan permanen maka khalifah dalam organisasi Khilafatul Muslimin bersifat sementara. Mereka mengangkat Al-Ustad Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifah sementara hingga diangaktnya khalifah yang diakui oleh seluruh umat islam internasional. Hal ini tercantum dalam maklumat di website khilafatul muslimin. Silahkan baca MAKLUMAT DITEGAKKANNYA KEMBALI KHILAFAH ISLAMIYYAH

Dalam silaturahmi tersebut dilaksanakan diskusi berjudul “Paranan Khalifah di Muka Bumi”. Setelah memperkenalkan sebagai penganut Ahmadiyah, Mln. Saleh Ahmadi selaku Mubaligh Wilayah NTB memaparkan dalil-dalil yang tertera dalam Al-Quran mengenai peranan Khalifah di muka bumi. Gayung bersambut, dari pihak Khilafatul Muslimin memaparkan dengan konsep yang sama. Pihak Khilafatul Muslimin menambahkan bahwa pentingnya paranan Khalifah di muka bumi ini karena untuk memperbaiki akhlak umat manusia harus ada pemimpin secara universal yang menjadi teladan untuk di taati, Ujar Ustad Yusuf sebagai juru bicara yang mewakili dari Khilafatul Muslimin. Hingga menjelang sore diskusi mengenai Khalifah belum menemukan titik temu yang jelas. Akhirnya diskusi ditunda di lain waktu. Sebelum berpisah, pihak Ahmadiyah dan Khilafatul Muslimin saling berbagi buku. (SA)

The post Ahmadiyah NTB Bersilaturahmi dengan Khilafatul Muslimin Bima appeared first on Warta Ahmadiyah.

Pemimpin dunia Jamaah Muslim Ahmadiyah, Khalifah Kelima, Yang Mulia Hazrat Mirza Masroor Ahmad menutup pertemuan tahunan (Jalsah Salanah) ke-123 Jamaah Muslim Ahmadiyah di Qadian, India pada Minggu 28 Desember, 2014 dengan pidato yang menginspirasi iman dan mengesankan.

Yang Mulia berpidatao pada sesi terakhir melalui sambungan satelit dari Masjid Baitul Futuh, London. Lebih dari 18,700 orang yang mewakili 37 negara, menghadiri Jalsah di Qadian , sementara lebih dari 5.400 orang berkumpul di London untuk menyaksikan pidato penutupan. Konvensi tahunan juga berlangsung akhir pekan ini di Pantai Gading, Nigeria, Senegal dan Pantai Barat Amerika.

Dalam pidatonya, Yang Mulia berbicara tentang bagaimana ajaran Islam sedang terdistorsi oleh kelompok-kelompok teroris dan ekstremis di seluruh dunia. Dengan tegas beliau mengutuk segala bentuk ekstremisme dan mengatakan bahwa Jamaah Muslim Ahmadiyah terus-menerus terlibat dalam menyebarkan pesan Islam yang damai.

Huzur mengatakan bahwa pertemuan tahunan juga sebagai sarana untuk memperlihatkan ajaran Islam yang benar.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan:

“Di mana di satu sisi pertemuan tahunan merupakan sarana bagi Muslim Ahmadi untuk meningkatkan pengetahuan dan spiritualitas religius mereka, ini juga sarana untuk menampilkan ajaran Islam yang indah dan karakter sejati Nabi Muhammad (saw) kepada dunia. “

Hazrat Mirza Masroor Ahmad melanjutkan:

“Islam merupakan agama dengan ajaran mengenai perdamaian, saling mencintai dan keadilan yang tiada bandingnya. Maka sebagai duta dari Mesias Muhammadi (saw) adalah tugas kita untuk menyebarkan ajaran-ajaran ini ke seluruh penjuru dunia. “

Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan bahwa Muslim Ahmadi menjadi sasaran kelompok teroris dan ekstrimis. Beliau mengatakan dengan sedih baru sehari sebelumnya, seorang pemuda muslim ahmadi telah syahid di Gujranwala, Pakistan. Huzur mengatakan bahwa Muslim Ahmadi menjawab semua provokasi dan kebencian hanya dengan kedamaian dan doa karena inilah yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Beliau melanjutkan bahwa dalam bagian awal Al-Qur’an, Allah telah menyatakan bahwa Dia adalah ‘Tuhan Semesta Alam’ dan dengan demikian Dia adalah Tuhan dari semua orang dari semua keyakinan. Dengan demikian, tidak mungkin seorang Muslim sejati untuk menunjukkan apa pun selain simpati untuk semua umat manusia.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan:

“Kita harus membangun standar yang sangat tinggi untuk kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Cinta untuk setiap orang harus memancar keluar dari hati kita seperti air menyembur dari air mancur. Kita harus merawat mereka yang sakit atau mereka yang hatinya sakit karena sedih. Hanya dengan demikian kita dianggap perwakilan Islam yang sebenarnya. “

Huzur menegaskan bahwa kebebasan berkeyakinan dan beragama adalah prinsip dasar ajaran Islam. Beliau mengutip langsung dari Al-Qur’an untuk membuktikan bahwa Islam tidak mengizinkan hukuman bagi orang murtad dan dia juga menolak tuduhan yang sepenuhnya palsu bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Beliau mengatakan bahwa sejarah membuktikan bahwa Islam mencapai negara-negara seperti Afrika, Cina, Eropa, India dan bagian lain dunia melalui cara-cara dakwah yang damai.

Huzur juga menceritakan kunjungan sebelumnya ke Spanyol pada tahun 2013, ketika ia mengunjungi bagian Spanyol di mana umat Islam telah mencari perlindungan selama mungkin setelah diusir dari bagian lain negara tersebut. Huzur mengatakan ia telah bertemu dengan seorang akademisi Kristen yang mengatakan bahwa umat Islam harus merebut kembali Spanyol.

Sebagai tanggapan Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan:

“Tentu saja, suatu hari kita akan merebut kembali tanah dimana umat Islam pernah diusir secara paksa, tapi kami tidak akan melakukannya dengan mengacungkan pedang atau melalui kekerasan atau teror. Sebaliknya, kita akan merebut kembali melalui kekuatan cinta dan hanya cinta. “

Huzur mengecam acara terbaru yang disiarkan televisi GEO di mana beberapa orang yang disebut ulama berusaha secara terbuka menghasut kebencian terhadap Jamaah Muslim Ahmadiyah. Dia mengatakan bahwa para ulama melakukannya untuk mengalihkan kesalahan atas terorisme Pakistan dari teroris yang sebenarnya.

Huzur menutup pertemuan tahunan dengan berdoa untuk seluruh dunia dan menegaskan kembali komitmen Jamaah Muslim Ahmadiyah untuk menyebarkan perdamaian.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan:

“Kita Muslim Ahmadi setelah menerima Hadhrat Masih Mau’ud, berjanji untuk selamanya memberikan contoh ajaran Islam yang sejati. Ini adalah misi kita untuk menyebarkan perdamaian, cinta, kasih sayang dan rekonsiliasi di setiap tingkatan masyarakat dan di seluruh penjuru dunia. Kita tidak akan berhenti sampai segala bentuk kebencian telah berubah menjadi cinta dan kasih sayang. “

Pertemuan tahunan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad di mana ia meminta Muslim Ahmadi untuk berdoa bagi perdamaian dunia dan berakhirnya segala bentuk ekstremisme dan terorisme. Dia berdoa untuk berakhirnya krisis Ebola di Afrika dan juga berdoa agar tahun baru membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi Muslim Ahmadi di seluruh dunia.(NAN)

The post Penutupan Jalsah Salanah Qadian 2014 appeared first on Warta Ahmadiyah.

Politics of Peace: Focus on national elections has been touted as the cause behind decreased religious violence in 2014

By Kennial Caroline Laia on 12:14 am Dec 29, 2014

Jakarta. The absence of major cases of violence stemming from religious intolerance in Indonesia this year by no means indicates that the issue has been resolved. Observers noted that political euphoria during Indonesia’s election year has diverted many sentiments of intolerance to the political arena, while poor law enforcement is still considered a main culprit behind lingering, if not growing intolerance.

Islamic scholar Azyumardi Azra said the condition of religious tolerance in Indonesia this year was better than last year in that there were no major cases as had been recorded in previous years.

“Overall, this year is much better than last year. Public tolerance has improved. There’s no big case we should be alarmed of,” Azyumardi told the Jakarta Globe last week.

The history professor from Syarif Hidayatullah State Islamic University, however, scrutinized the intense use of religious sentiment during the elections, for both the legislative elections on April 9 and the presidential race on July 9.

“One thing that must be highlighted this year is the utilization of religion as political means during presidential campaigns,” he said, referring especially to rampant smear campaign against candidate Joko Widodo, who has become Indonesia’s seventh president.

Joko, a Javanese-born Muslim, was called a Chinese Christian, a missionary, a Zionist underling and a communist agent, among other things, in smear messages circulating freely via text messages, chat services and social media platforms among Indonesian voters.

Azyumardi said it was luck that although many voters might have been swayed by the smears, none were inspired to commit violence.

“Fortunately, [the use] of religious sentiments appear to have had no significant effect on voters in that they didn’t ignite violence,” he said.

Muhammad Nurkhoiron, a commissioner with the National Commission on Human Rights, better known as Komnas HAM, said the election festivities rendered religious intolerance issues abandoned this year, resulting in no significant progress being made to address the problem.

“In 2014, no specific policy has been made to ensure better minority protection because of focus on the electoral process between April and July,” Nurkhoiron said last week.

He called efforts to improve religious tolerance in Indonesia a “stagnant” process.

“There are still rallies on minorities’ places of worship, hate speeches in social media and even public demonstrations against a Chinese Christian government official.”

He was referring to Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama, formerly deputy governor to Joko, whose ascent to the top job in the capital was marked with rallies by hard-line groups such as the Islamic Defenders Front (FPI) who objected to predominantly Muslim Jakarta being ruled by a Christian governor.

Among cases of religious intolerance that made media headlines in Indonesia this year are an FPI attack against members of the minority Islamic sect Ahmadiyah in Ciamis, West Java in June; the ban on hijab in a number of schools in predominantly Hindu Bali; and the attack on a house hosting a Catholic mass in Yogyakarta in May.

Nurkhoiron said radical mobs especially had been encouraged to keep launching attacks against the minority due to poor law enforcement. Even in the absence of a law specifically guaranteeing the right to religious freedom for minorities, any cases of violence and assaults should be considered crimes, in line with the Criminal Code.

“The police must protect the people, both from the minority and the majority. Sadly, the police often take side with the majority,“ he said.

Nurkhoiron added the intolerance and violence cases were often encouraged or aggravated by some regulations, as well as fatwas issued by local ulema, such as edits of the Indonesian Council of Ulema, or MUI.

Hard-line groups such as the FPI have based their violent protests against the Ahmadist on an edict issued by the MUI in 2005 that read: “Ahmadiyah isn’t part of Islam. It is deviant and misleading. Therefore, people who adhere to the religion are infidels.”

“An edict isn’t a law product but is a social product created by and applied for certain communities. Should the edict violate the existing and official laws, it is the task of law enforcers to warn people [against the edict],” he said.

The Jakarta Globe attempted to contact MUI chairman Din Syamsuddin for comment, but he didn’t return the Jakarta Globe’s calls and text messages.

An outdated, but still often used decree issued by Indonesia’s first president Sukarno in 1965 is another example of discriminatory regulations against Muslims who have different interpretations on Islam from the mainstream Muslim communities, Nukhorison added.

Despite the little progress, he said 2014 offered a ray of hope.

“The religious minister this year has given a green light to support minority groups. We are waiting for [the realization],” Nurkhoiron says.

Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin last week said the ministry was drafting a bill on religious tolerance that would guarantee one’s right to freedom of religion, including protection of minority religious groups.

Earlier in July, Lukman won praise from rights activists and minority groups as he said he recognized Baha’i as a faith, although he later clarified that it was his personal opinion, not a policy of the government.

Indonesia recognizes six official religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and Confucianism.

Haris Azhar, coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), emphasized the need for real actions in the form of law enforcement against those who commit violence on behalf of religion.

“So far, there haven’t been real actions made by the government to address intolerance cases in many areas in Indonesia. Although there has been statement from the minister, I’m afraid it could be no more than a saccharine promise,” Haris said.

“The government often forgets that intolerance cannot be addressed by mere stack of papers consisting of regulations. No matter how many laws you propose, without firm actions by from law enforcers, there will still be groups that commit violence on behalf of religion.”

He further added that the drafted bill would be useless if the government did nothing to revoke bylaws that were against the spirit of the bill.

Bylaws in several regions in Indonesia have been subject to rights activists’ criticism because they are considered discriminatory, most notably in Aceh, the only province in Indonesia allowed to adopt the sharia bylaw following its history of secessionist rebellion.

Azyumardi added it was also imperative for the government to take proactive measures to prevent religious-based violence by bridging the gap between interfaith communities in Indonesia.

“We must consolidate our democracy locally. If not, people will get more fragmented and more violence are likely to happen,” Azyumardi says.

Meanwhile, members of GKI Yasmin congregation in Bogor remained unable to hold a Christmas service inside their church on Thursday. This is the fifth year that they have been unable to hold Christmas service in the church since it was sealed by local authorities in 2010.

GKI Yasmin obtained a permit to open a church in Bogor in 2006, but the permit was later revoked by the municipal government following pressure from local hard-line Islamic groups.

A Supreme Court ruling later overruled the local authority decision, compelling the Bogor administration to reopen the church, but even the new Bogor mayor, Bima Arya Sugiarto, who was elected last year, has refused to comply.

The post ‘Time of Tolerance’ may be coming to end in Indonesia appeared first on Warta Ahmadiyah.

Pemerintahan Wonosobo, misalnya, menangani secara khusus serta melindungi kelompok Syiah dan Ahmadiyah di wilayahnya, dimana pemerintahan kabupaten/kota lainnya seakan membiarkan diskriminasi yang terjadi terhadap kedua kelompok tersebut. Sementara pemerintahan kota Palu, melalui Walikotanya meminta maaf kepada para korban peristiwa 1965 untuk merintis upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku peristiwa 1965 di wilayahnya. Selain meminta maaf, Walikota Palu juga menangani secara khusus kepada korban peristiwa 1965 dengan mengeluarkan kebijakan kesehatan gratis bagi korban peristiwa 1965.

ELSAM

Rabu, 10 Desember 2014

Oleh: Ari Yurino

Bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/Kabupaten Peduli HAM 2014 yang digelar di Kantor Kemenkum HAM. Penghargaan Kota/Kabupaten Peduli HAM 2014 tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada 55 Kota/Kabupaten yang peduli terhadap HAM di wilayahnya masing-masing.[1]

Pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain: 1) Hak hidup; 2) Hak mengembangkan diri; 3) Hak atas kesejahteraan; 4) Hak atas rasa aman; 5) Hak atas perempuan[2]

Sejak diberlakukannya Permenkumham tersebut, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/Kabupaten yang peduli terhadap HAM. Di tahun 2013, 19 Kota/Kabupaten memperoleh penghargaan tersebut. Sementara di tahun 2014, Kota/Kabupaten yang memperoleh penghargaan tersebut meningkat tajam menjadi 56 Kota/Kabupaten.

Data di atas menunjukkan adanya lonjakan yang tinggi dari pemerintah kota/kabupaten untuk memenuhi kriteria Permenkumham dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. “Greget pemerintah daerah sangat tinggi untuk menciptakan kota/kabupaten ramah HAM,” kata Direktur Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM Arry Ardanta Sigit dalam Konferensi Nasional Human Rights Cities di Jakarta, 9 Desember 2014.

Menurutnya penghargaan tersebut untuk memacu pemerintah Kabupaten/Kota agar mengimplementasikan beberapa hal, yaitu 1) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM); 2) Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan; 3) Three Plus Track yang mencakup Pro; Poor, Job, Growth, Justice, and Environment; serta, 4) pelaksanaan Millenium Development Goals (MGDs).

Pemerintah memang telah memiliki program nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang diikuti dengan pembentukan panitia RANHAM hingga tingkat kabupaten/kota. RANHAM menjadi semacam pedoman bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Namun evaluasi dari masyarakat sipil menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaannya. Dari 103 program RANHAM 2004-2009, hanya 56 program saja yang berjalan. Lainnya terhambat karena kurangnya dorongan politik mulai dari birokrasi lintas departemen sampai dengan pemerintah daerah, minimnya kecakapan panitia RANHAM di daerah, hingga perencanaan yang tidak disertai dengan penganggaran[3]. Hal yang sama juga terjadi pada RANHAM 2011-2014 yang dirasa masih banyak kelemahan substansial dan lemahnya pemahaman panitia RANHAM mengenai program RANHAM.[4]

Sementara terkait penilaian kabupaten/kota yang peduli HAM menurut pemerintah juga dinilai bermasalah. Pasalnya, beberapa kota/kabupaten yang dianggap peduli HAM ternyata sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Misalnya saja kasus-kasus diskriminasi yang masih terjadi di wilayah Jawa Timur, sementara ada 7 kabupaten/kota yang menerima penghargaan dari pemerintah sebagai kabupaten/kota peduli HAM di tahun 2014[5].

Dalam Konferensi Nasional Human Rights Cities yang digagas INFID dan didukung oleh ELSAM, pemerintah kabupaten Wonosobo, Save the Children, British Embassy dan ICCO pada 9 Desember lalu berhasil mengungkap inovasi yang baik serta kepemimpinan lokal yang cukup menonjol dari berbagai daerah. Sekitar 10 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia mempresentasikan inovasi-inovasi yang telah dan sedang dijalankan oleh masing-masing kepala daerah tersebut. Kebanyakan kepala daerah itu mengungkapkan perubahan “wajah” kota/kabupaten di wilayah kekuasaannya, mulai dari pembangunan taman, saluran air, atau tempat wisata baru. Hal ini tentunya belum cukup untuk menyebut berbagai kota tersebut sebagai kota/kabupaten ramah HAM.

Kesempatan untuk mendorong kota/kabupaten menjadi ramah terhadap HAM menjadi sangat terbuka peluangnya setelah lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999, sebagai awal mulanya era desentralisasi di Indonesia. Perimbangan kekuasaan pun perlahan-lahan beralih ke daerah-daerah (kota/kabupaten), mulai dari mengatur pemerintahan hingga pemilihan kepala daerah. Pembangunan di daerah tersebut, khususnya di kota, tentunya memunculkan perpindahan penduduk yang besar dari desa ke kota. Data WHO menunjukkan adanya perpindahan penduduk yang signifikan ke kota. Tahun 1990, warga dunia yang tinggal di perkotaan kurang dari 40%, sementara tahun 2010, kurang lebih 50% populasi di dunia hidup di perkotaan. WHO bahkan memprediksi pada tahun 2030, 6 dari 10 orang di dunia akan tinggal di kota[6]. Para ahli juga memperkirakan pada tahun 2050 tingkat urbanisasi di dunia mencapai 65%[7]. Sementara di Indonesia, data Bank Dunia menunjukkan hampir setengah dari 245 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan dan kebutuhan akan layanan pengelolaan air limbah yang aman bertumbuh dengan cepat[8].

Tingginya angka urbanisasi yang diprediksi oleh lembaga internasional dan para ahli tersebut disebabkan salah satunya karena model pembangunan yang diterapkan di sebagian besar negara-negara miskin. Model pembangunan tersebut ditandai dengan kecenderungan untuk melakukan konsentrasi pada pendapatan dan kekuasaan sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pengucilan, yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, mempercepat proses migrasi dan urbanisasi, segregasi sosial dan spasial serta privatisasi kesejahteraan umum maupun ruang publik. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 1970-2003 masih didominasi oleh pedesaan[9]. Tingginya kemiskinan di pedesaan inilah yang diduga menjadi penyebab utama perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Namun ketika migrasi terjadi dari desa ke kota, hal ini belum tentu memperbaiki kondisi dan kualitas masyarakat yang bermigrasi. Hal ini dapat dilihat dari data BPS sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan juga tidak berbeda jauh dengan di pedesaan. Menurut mahasiswa Ilmu Politik City University of New York dan Pemimpin Redaksi IndoprogressCoen Husain Pontoh, kemiskinan di perkotaan lebih disebabkan karena kapasitas ruang di perkotaan sangat terbatas untuk menampung jumlah penduduknya. Sementara model pembangunan yang diterapkan di perkotaan lebih untuk melayani kebutuhan segelintir penduduk menengah ke atas[10]. Sebagai contoh, hal ini dapat kita lihat dari menjamurnya pembangunan pusat perbelanjaan (mall) dan apartemen sebagai tempat tinggal untuk kelas menengah ke atas. Pada tahun 2013, di Jakarta sudah berdiri 173 unit mall yang memakan lahan seluas 3.920.618 meter persegi[11]. Sementara pertumbuhan apartemen pada tahun 2013 mencapai rekor tertinggi, yakni 117.276 unit apartemen baru. Pertumbuhan apartemen ini mencapai 20,2 persen lebih tinggi ketimbang 2011 yang mencapai 18,97 persen[12].

Meningkatnya kehadiran bangunan privat dibandingkan bangunan publik, menurut dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Irwansyah dimungkinkan oleh adanya serangkaian kebijakan dan relasi yang menyertai serta yang mengoptimalkan logika mekanisme pasar dalam praktek pengembangan dan pengelolaan ruang kota[13].

Konsekuensi dari banyaknya model pembangunan yang berorientasi privat tersebut adalah penggusuran terhadap warga miskin di perkotaan. Di Jakarta, misalnya, penggusuran terhadap warga miskin untuk pembangunan bangunan privat seperti mall dan apartemen kerap kali dilakukan[14]. Hal ini, menurut David Harvey, merupakan konsekuensi atas gerak internal kapitalisme yang harus selalu menguasai ruang sebagai sarana untuk ekstraksi nilai lebih[15]. Pada momen itulah, kapitalisme selalu akan berusaha untuk menghilangkan ruang-ruang yang tidak menguntungkan bagi dirinya.

Dalam wawancara bersama Coen Husain Pontoh[16], ia juga menyebutkan model pembangunan di perkotaan untuk melayani kelas menengah ke atas tersebut tidak nyambungdengan kebutuhan mayoritas penduduk kota yang miskin, sehingga lahir daerah-daerah kumuh, perumahan tak layak tinggal, sarana air bersih yang sangat terbatas, tingkat kriminalitas yang tinggi, pengangguran, pengemis, anak jalanan yang membludak, kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak berkualitas dan sebagainya.

Untuk mengubah wajah kota menjadi ramah HAM atau mementingkan kepentingan warga kotanya maka mutlak diperlukan keterlibatan warga kota. Selama ini warga kota disingkirkan keterlibatannya dari proses perencanaan dan pembangunan perkotaan. Tanpa pelibatan masyarakat yang luas, maka sebaik apapun pemerintahan kota yang terpilih, maka ia akan terjebak pada pola pembangunan kota sebelumnya, yang hanya melibatkan para teknokrat yang memiliki keahlian khusus. Walaupun beberapa kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah dirasa cukup baik, namun keterlibatan warga kota untuk membangun kotanya mutlak diperlukan. Hal inilah yang Hak warga atas Kota.

Terminologi hak atas kota ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh sosiolog-cum filsuf Prancis Henri Lefebvre pada tahun 1968. Menurutnya hak terhadap kota merupakan sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala kerumitannya saat ini untuk kemudian mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian[17]. Dengan pengertian ini, menurut Coen Husain Pontoh, warga miskin tidak hanya berhak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi warga miskin yang menetap di kota juga aktif terlibat dalam proses perubahan itu.

Dalam konferensi nasional Human Rights Cities yang bertajuk “Membangun Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia,” pada 9 Desember lalu, hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya pelibatan masyarakat atau komunitas dalam merumuskan kebijakan di tingkat kota/kabupaten menjadi keharusan pada saat ini. Untuk itu, katanya, birokrat pemerintahan harus bisa melayani dan mudah disentuh oleh masyarakatnya, baik secara tatap muka maupun menggunakan teknologi informasi.

“Di waktu senggang, saya bermain twitter untuk mengontrol apa yang terjadi,” katanya dalam pembukaan konferensi nasional tersebut.

Marco Kusumawijaya dari Rujak Center for Urban Studies (RCUS) yang menjadi salah satu pembicara dalam sesi pleno di konferensi nasional tersebut menambahkan sebagai kota/kabupaten ramah HAM, kebijakan publik harus bisa diakses oleh masyarakat. “Kota mempunyai daya dukung yang dinamis, sehingga masyarakat harus terlibat,” ujarnya.

Selain partisipasi warga kota sebagai salah satu indikator kota/kabupaten ramah HAM, Shin Gyonggu dari Gwanju International Center juga mengungkapkan pentingnya pendidikan HAM juga bagi warga kota juga menjadi penting bagi pengembangan HAM di kota. Shin Gyonggu yang mempresentasikan kota Gwanju sebagai salah satu kota rujukan yang ramah HAM menjelaskan bahwa pembangunan memorialisasi dan pemenuhan hak atas pemulihan juga menjadi penting.

Pemaparan inovasi yang dilakukan kepala daerah yang diundang dalam konferensi nasional Human Rights Cities memang beragam. Namun yang menarik perhatian adalah inovasi yang dilakukan oleh Bupati Wonosobo dan Walikota Palu. Kedua kepala daerah ini bukan hanya memaparkan pembangunan yang dilakukan mereka di daerahnya masing-masing. Namun mereka juga memaparkan tindakan pemerintahan di kedua daerah tersebut dalam melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Pemerintahan Wonosobo, misalnya, menangani secara khusus serta melindungi kelompok Syiah dan Ahmadiyah di wilayahnya, dimana pemerintahan kabupaten/kota lainnya seakan membiarkan diskriminasi yang terjadi terhadap kedua kelompok tersebut. Sementara pemerintahan kota Palu, melalui Walikotanya meminta maaf kepada para korban peristiwa 1965 untuk merintis upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku peristiwa 1965 di wilayahnya. Selain meminta maaf, Walikota Palu juga menangani secara khusus kepada korban peristiwa 1965 dengan mengeluarkan kebijakan kesehatan gratis bagi korban peristiwa 1965. Hal ini tentunya lebih maju jika dibandingkan pemerintah pusat, yang hingga saat ini masih belum mengakui korban peristiwa 1965.

Apa yang dilakukan oleh kedua kepala daerah tersebut dapat kita sebut sebagai permulaan kota ramah HAM. Prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi titik tolak dari apa yang dilakukan oleh kedua kepala daerah tersebut. Untuk itu, seharusnya pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, dapat mendorong penitikberatan penilaian untuk kota peduli HAM sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejak tahun 2013 pemerintah memberikan penghargaan terhadap sejumlah kota/kabupaten yang peduli terhadap HAM. Namun sayangnya, kriteria dan indikator penilaian untuk kota/kabupaten peduli HAM masih belum mencakup prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, sehingga masih banyak kritik dari masyarakat daerah tersebut, ketika suatu kota/kabupaten menerima penghargaan kota/kabupaten peduli HAM dari pemerintah. Untuk itu, revisi kriteria dan indikator pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, mengenai kota/kabupaten peduli HAM menjadi sangat penting untuk dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Charlotte Mathivet menjelaskan hak atas kota mencakup dimensi dan komponen-komponen sebagai berikut:[18] 1) hak terhadap habitat yang memfasilitasi sebuah jaringan kerja hubungan sosial; 2) hak terhadap kohesi sosial dan pembangunan kolektif dari kota; 3) hak untuk hidup secara bermartabat; 4) hak untuk bisa hidup berdampingan; 5) hak untuk mempengaruhi dan mendapatkan akses terhadap pemerintah kota; dan, 6) hak untuk diperlakukan secara sama.

Masih menurut Mathivet, hak atas kota atau kota/kabupaten ramah HAM tersebut dapat dicapai jika warga kotanya dijamin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) melakukan aktivitas secara penuh sebagai warga negara; 2) mendapatkan perlakukan yang sama tanpa diskriminasi; 3) perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok dan rakyat yang menghadapi situasi-situasi yang rentan; 4) adanya komitmen sosial dari sektor-sektor swasta; 5) adanya rangsangan bagi solidaritas ekonomi dan kebijakan pajak progresif; 6) manajemen dan perencanaan sosial atas kota; 7) produksi sosial di lingkungannya; 8) pembangunan perkotaan yang setara dan berkelanjutan; 9) hak atas informasi publik; 10) hak atas kebebasan dan integritas; 11) hak atas keadilan; 12) hak atas keamanan dan kedamaian publik, demi kehidupan bersama yang multikultur dan saling mendukung; 13) hak terhadap air, akses dan ketersediaan atas pelayanan publik dan domestik; 14) hak atas transportasi publik dan mobilitas perkotaan; 15) hak atas perumahan; 16) hak atas kerja; dan, 17) hak atas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Persoalan yang lain adalah banyak kepala daerah merasa telah memenuhi hak asasi warga kotanya ketika telah merubah “wajah” kota/kabupaten menjadi lebih indah. Hal ini terungkap dari presentasi yang dipaparkan oleh sejumlah kepala daerah yang diundang dalam konferensi nasional Human Rights Cities di Jakarta pada 9 Desember lalu. Jelas kriteria tersebut belum cukup untuk menyebut kota/kabupaten ramah HAM. Pertanyaan penting yang diajukan oleh dosen pasca sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Budi Widianarko dalam sesi diskusi di konferensi nasional Human Rights Cities adalah apakah perubahan “wajah” kota/kabupaten dari kumuh menjadi indah tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga kota? Hal ini menjadi penting karena beberapa kepala daerah mengungkapkan bahwa mereka mengubah “wajah” kota/kabupaten dari wilayah yang kumuh menjadi tempat-tempat wisata. Apakah tempat wisata tersebut dapat diakses oleh seluruh warga kotanya, atau bahkan apakah ada warga kota yang dikorbankan dari perubahan “wajah” kota tersebut?

Hal ini juga dinyatakan oleh Wardah Hafidz dari Urban Poor Consortium (UPC) yang menegaskan bahwa salah satu prinsip kota ramah HAM adalah kota yang tidak ada penggusuran paksa. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi penting dalam merumuskan tata kota. “Tata kota harus disusun dari bawah, dari tingkat RT/RW,” ujarnya.

Paradigma mengenai prinsip-prinsip HAM artinya juga harus dimiliki oleh seluruh kepala daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Sederhananya, kota/kabupaten ramah HAM bukan hanya merubah “wajah” kota menjadi lebih indah melalui pembangunan infrastruktur, namun kepala daerah tersebut juga harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga kotanya. Peluang ini terbuka lebar bagi seluruh kepala daerah di Indonesia mengingat era desentralisasi telah dilaksanakan sejak tahun 1999. Melalui kebijakan desentralisasi tersebut, kekuasaan pemerintah daerah menjadi lebih luas, khususnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga kotanya.

Perubahan paradigma dari kepala daerah mengenai prinsip-prinsip HAM dalam mengelola kota/kabupatennya tentunya tidak semudah membalikkan tangan. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan mengenai HAM bagi kepala daerah, bahkan bisa diperluas bagi seluruh perangkat pemerintahan daerah yang berkepentingan, untuk memahami HAM agar dalam mengelola kota/kabupatennya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan pendidikan HAM yang terus menerus dan berkelanjutan bagi perangkat pemerintahan daerah di Indonesia, maka mewujudkan kota/kabupaten yang ramah HAM bukanlah sesuatu yang mustahil.

Selain perubahan atau revisi kriteria penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai kota/kabupaten peduli HAM dan perubahan paradigma dari kepala daerah mengenai kota/kabupaten yang ramah HAM, yang lebih penting adalah mengenai pelibatan masyarakat atau warga kota dalam merumuskan kebijakan kotanya. Beberapa pengalaman kota-kota di belahan dunia lain telah mempraktekkan pelibatan warga kota dalam merumuskan kebijakan kotanya, seperti Gwangju, Porto Alegre atau pembangunan Dewan Komunal di Venezuela. Di Gwangju, partisipasi warga kota yang dimulai di Gwangju pada tahun 2001, akhirnya dijadikan model pelibatan masyarakat di Korea Selatan pada tahun 2014. Sementara anggaran partisipatoris diterapkan di Porto Alegre, Brazil pada tahun 1989. Melalui sistem ini, warga kota berpartisipasi dalam menentukan alokasi anggaran kota untuk kebutuhan warga kota. Sedangkan platform Dewan Komunal di Venezuela, yang diperkenalkan oleh mantan presiden Hugo Chavez, menjadi salah satu tulang punggung berjalannya pemerintahan di sana.

Pengalaman-pengalaman beberapa kota di belahan dunia tersebut menarik jika menjadi pembelajaran bagi kepala daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Pengalaman dan keberhasilan beberapa kota tersebut tentunya dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan kota/kabupaten di Indonesia dalam mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Bahkan, dari berbagai pengalaman kota-kota di dunia tersebut, maka bukan tidak mungkin kepala daerah dan perangkat pemerintahan daerahnya merumuskan sendiri kebijakan-kebijakan yang ramah HAM sesuai dengan kebutuhan warga kotanya dan geografis wilayahnya.

[1] “Menteri Hukum Berikan Penghargaan Kota/Kabupaten Peduli HAM 2014,” detik.com, 11 Desember 2014, http://news.detik.com/read/2014/12/11/002512/2773923/10/1/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduli-ham-2014(diakses 24 Desember 2014)

[2] Dalam lampiran Permenkumham No 25 Tahun 2013 dijelaskan indikator penilaian terhadap hak hidup mencakup 1) angka kematian ibu; angka kematian bayi; dan, 3) tutupan vegetasi pada kawasan berfungsi lindung. Indikator untuk hak mengembangkan diri mencakup: 1) persentase anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD; 2) persentase anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP; 3) persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan; dan, 4) persentase penyandang buta aksara. Indikator Hak atas Kesejahteraan mencakup: 1) penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk; 2) persentase keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah; 3) persentase rumah tidak layak huni; 4) persentase angka pengangguran; 5) persentase penurunan jumlah anak jalanan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan; 6) persentase balita kurang gizi; dan, 7) persentase keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik. Indikator hak atas Rasa Aman mencakup jumlah demonstrasi yang anarkis. Sedangkan indikator Hak Perempuan mencakup: 1) persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan daerah; dan, 2) persentase kekerasan terhadap perempuan.

[3]“Pemerintah Siapkan RANHAM Periode 2010-2014,” hukumonline.com, 4 Februari 2010,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6aa27ae0e2f/ranham(Diakses 24 Desember 2014)

[4] Lihat Task Force Pemantauan RANHAM, Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Protocol to the Convention against Torture (CAT) dalam RANHAM 2004-2009 dan Perencanaan RANHAM 2010-2014 (Jakarta, The Partnership for Governance Reform, Juni 2012),http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/20120809092409.Evaluasi%20Pelaksanaan%20RANHAM%202004-2009.pdf(Diakses 24 Desember 2014). Lihat juga Matriks Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011-2014,http://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/NAPIndonesiaTahun2011_2014.pdf

[5] “Pemprov Dinilai Tak Serius Tangani Kasus HAM,” Koran Sindo, 11 Desember 2014,http://www.koran-sindo.com/read/935796/151/pemprov-dinilai-tak-serius-tangani-kasus-ham(Diakses 24 Desember 2014)

[6] INFID, Booklet Konferensi Nasional Human Rights Cities, 2014, hlm 6,http://infid.org/pdfdo/1418192699.pdf

[7] Lihat Piagam Dunia Hak Atas Kota

[8] INFID, Loc.Cit., hlm 7

[9] Lihat data BPS mengenai Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, 1970-2003. Penduduk miskin di pedesaan sekitar 14,42%, sementara penduduk miskin di perkotaan sekitar 8,52% di September 2013, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=7

[10] Coen Husain Pontoh, wawancara dengan Rusman Nurjaman, Harian Indoprogress, 18 Februari 2003, http://indoprogress.com/2013/02/coen-husain-pontoh-partisipasi-warga-kunci-pembangunan-kota/(Diakses 24 Desember 2014)

[11] “Data Pertumbuhan Mal di Kawasan Jakarta,” tempo.co,18 September 2013,http://www.tempo.co/read/news/2013/09/18/083514312/Data-Pertumbuhan-Mal-di-Kawasan-Jakarta(Diakses 24 Desember 2014)

[12]“Apartemen Makin Menjamur di Jakarta,” tempo.co,8 Januari 2013,http://www.tempo.co/read/news/2013/01/08/093452994/Apartemen-Makin-Menjamur-Di-Jakarta/(Diakses 24 Desember 2014)

[13] “Irwansyah: Wargalah Yang Sehari-hari Membentuk Kota,” wawancara dengan Fathimah Fildzah Izzati, Left Book Review, 17 Desember 2013,http://indoprogress.com/2013/12/irwansyah-wargalah-yang-sehari-hari-membentuk-kota/(Diakses 24 Desember 2014)

[14] “Hak atas Kota: Hak untuk Bermukim di Pusat Kota!” 13 Juni 2013,http://rujak.org/tag/penggusuran/(Diakses 24 Desember 2014)

[15] David Harvey, “Social Justice and The City” (New York: Routledge, 1973) seperti dikutip dalam Rio Apinino, “Penyingkiran Kaum Miskin Kota dan Hak Atas Kota,” Harian Indoprogress, 20 Agustus 2014, http://indoprogress.com/2014/08/penyingkiran-kaum-miskin-kota-dan-hak-atas-kota/(Diakses 24 Desember 2014)

[16] Coen Husain Pontoh, Loc Cit., 18 Februari 2013

[17] “Hak Atas Kota,” Harian Indoprogress, 25 Januari 2013,http://indoprogress.com/2013/01/hak-atas-kota-2/(Diakses 24 Desember 2014)

[18]City for All: Proposals and Experiences towards the RIght to the City, eds. Ana Sugranyes., Charlotte Mathivet (Santiago: Habitat International Coalition, 2010) seperti dikutip oleh Coen Husain Pontoh., Ibid

The post PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM kota peduli HAM: Keterlibatan masyarakat dan pemerintahan daerah untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia appeared first on Warta Ahmadiyah.

“Hingga saat ini, ratusan warga Syiah dan Ahmadiyah masih menjadi pengungsi, setelah keyakinan mereka ditolak warga di kampung halaman mereka,” ujarnya istri politikus Gerindra Dhohir Farizi itu.

Lebih Mudah Dirikan Diskotek daripada Tempat Ibadah

Jawa Pos ¦ 30 Desember 2014, 05:07 WIB

GAMBAR: BANYAK PELANGGARAN: Yenny Wahid dalam keterangan pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (29/12). (M. Ali/Jawa Pos)

Laporan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) masih mewarnai sejumlah wilayah di Indonesia. Data yang dirangkum The Wahid Institute menyebutkan, masih ditemukan intoleransi di 18 provinsi di Indonesia.

DIREKTUR The Wahid Institute Zannuba Arifah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid menyatakan, pihaknya merekam peristiwa-peristiwa yang terkait KBB selama 2014. Sebagian temuan merupakan kasus lama atau menahun yang tidak terselesaikan.

’’Kami tidak bisa menyimpulkan peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB hanya terjadi di wilayah itu. Keterbatasan jaringan yang kami miliki mengakibatkan wilayah lain tidak terpantau dengan maksimal,’’ ujar Yenny dalam keterangan pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (29/12).

Sebanyak 18 wilayah yang menjadi cakupan Wahid Institute meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua.

Total temuan pelanggaran KBB sepanjang 2014 adalah 158 kasus. Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu menyebut, dari sisi pelaku, negara sebagai aktor pelanggaran KBB tercatat di 80 kasus. Di 78 kasus lainnya dilakukan aktor non-negara. Keterlibatan negara muncul karena pemerintah setempat atau aparat keamanan ikut mengambil keputusan saat pelaku intoleran melaporkan kelompok minoritas yang dinilai mengganggu lingkungannya.

’’Secara umum, angka pelanggaran KBB ini menurun. Pada 2013, The Wahid Institute mencatat 245 kasus. Namun, angka ini tidak menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan masalah mendasar dari KBB,’’ kata mantan Sekjen DP PKB tersebut.

Yenny menyatakan, turunnya angka pelanggaran KBB bisa disebabkan berbagai faktor. Pada 2014, terjadi momen pemilu legislatif dan pemilu presiden. Isu intoleransi tidak menjadi fokus utama pemberitaan media massa, di mana salah satu sumber riset The Wahid Institute berasal dari situ. ’’Hal ini mengakibatkan isu kebebasan beragama menjadi berkurang,’’ ujarnya.

Yenny mengungkapkan, kontribusi pemerintah sebagai aktor pelanggaran KBB terlihat dari masih banyaknya ratusan perundang-undangan yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi, serta belum adanya penegakan hukum yang fair dan adil. Sejumlah aktor non-negara yang menjadi pelaku pelanggaran KBB juga tidak diselesaikan sesuai hukum yang ada.

“Hingga saat ini, ratusan warga Syiah dan Ahmadiyah masih menjadi pengungsi, setelah keyakinan mereka ditolak warga di kampung halaman mereka,” ujarnya istri politikus Gerindra Dhohir Farizi itu.

Yenny menyatakan, selama era pemerintahan SBY, sudah ada sejumlah langkah yang dilakukan. Kini, di era pemerintahan Joko Widodo, Yenny mencatat betul ada visi misi dalam nawa cita yang ingin menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan. Pemerintahan Jokowi juga berjanji memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

’’Janji tersebut harus betul-betul dibuktikan dalam bentuk tindakan nyata. Sejauh ini, belum ada kebijakan langsung atas keduanya,’’ kata alumnus Harvard’s Kennedy School of Government tersebut.

Wakil Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di tempat yang sama menyatakan, fakta-fakta yang ditemukan The Wahid Institute terkonfirmasi oleh Komnas HAM. Imdadun menilai, pelanggaran KBB terjadi karena ada kecenderungan negara memihak kepada kelompok yang dominan, dibanding kelompok minoritas yang memiliki agama/kepercayaan yang spesifik. ’’Apa yang terjadi selama ini cenderung bukan menangkap pelaku kekerasan, tapi menangkap si korban,’’ kata Rahmat.

Menurut Rahmat, dari sisi non-negara, inisiatif kekerasan muncul dari kelompok dominan. Mereka melakukan kekerasan kepada korban, mendemo pemerintah daerah, kemudian terjadi lobi. ’’Actor state (pelaku negara, Red) kemudian tersandera, memaksa pemerintah melakukan penyegelan, pembubaran, seperti menjalankan order dari kelompok non pemerintah,’’ kata Rahmat.

Rahmat menilai, catatan tersebut harus menjadi evaluasi dan perbaikan bersama. Dia meminta kepada seluruh pihak untuk mengawasi perilaku elite politik dalam memperlakukan kelompok intoleran. Kelompok minoritas yang menjadi korban diharapkan bisa memperkuat dirinya. ’’Saya sedih melihat elite politik menggandeng kelompok intoleran. Yang terjadi kemudian adalah impunitas terhadap kelompok tertentu,’’ ujarnya.

Salah satu ironi pelanggaran KBB adalah sulitnya pendirian rumah ibadah di wilayah tertentu. Kasus GKI Yasmin di Bogor bisa menjadi contoh. Menurut Rahmat, hal itu merupakan sebuah ironi. ’’Kita hidup di negara Pancasila. Namun, mendirikan night club dan diskotek lebih mudah daripada pendirian rumah ibadah,’’ jelasnya.

Rahmat menambahkan, salah satu kesalahan negara saat ini adalah kewajiban sebuah negara untuk membela agama. Paradigma itu keliru. Sebab, negara seharusnya melindungi hak warga negaranya dalam hal kebebasan beragama dan memeluk keyakinan.

’’Kita perlu bahwa negara tidak menempatkan diri sebagai pembela agama. Negara tidak bisa secara langsung membatasi, bahkan melarang, terhadap sebuah keyakinan/agama,’’ tegasnya.(trimujokobayuaji/c17/tom)

The post Catatan The Wahid Institute tentang potret kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia appeared first on Warta Ahmadiyah.