(Ilham terhadap Masih Mau’ud a.s saat beribadah pada suatu tempat yang khusus selama 40 hari di Hosyarpur).

Tenjowaringin: Jumat-20/02/2015 Tradisi memperingati hari besar Islam ataupun hari besar dalam Jemaat, budaya yang tak luput dari kegiatan keagamaan Ahmadiyah Tenjowaringin ini.

Menjelang Shalat Maghrib tiba sudah terlihat duyunan anggota dari berbagai pelosok memadati halaman masjid Baiturrahim ini.

Antrian di tempat pendaftaran peserta terlihat tertib ,panitia sudah menyediakan kertas berisikan form daftar hadir dari masing-masing cabang. Ada Cabang Citeguh sebagai tuan rumah,Bojongsirna, Wanasigra pusat, Wanasigra Wetan, Sukasari ,Cigunungtilu dan Cabang Kersamaju masing masing mengisi form tersebut sesuai asal cabangnya.

Acara dimulai Tepat pukul 19.30 WIB dengan pembacaan ayat Suci Al Quran oleh Sdr. Kamal Yusuf Qaid majelis Cabang Citeguh, di teruskan pembacaan Syair berbahasa Urdu oleh Ibrahim Aziz Ahmad siswa SMA Plus Al Wahid.
Kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua panitia Bp. Dodi Kurniawan menyebutkan Sebanyak 800 Anggota Ahmadiyah dari 7 cabang Jema’at yang ada di Desa Tenjowaringin tumpah ruah mengikuti kegiatan peringatan Muslih Mau’ud ini.

Sebelum cara ceramah di mulai terlebih dahulu di tampilkan PIDACIL (Pidato Cilik) oleh Isty Jabatuddawat salah satu Nasirat siswi Madrasah Miftahul Khoer Cabang Citeguh berjudul Muslih Mau’ud putra yang di janjikan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nadom yang berjudul “Nasihat Bagi Athfal-Nasirat Dan Jema’at” oleh 5 Nasirat Citeguh, serta hafalan 10 Hadits pendek oleh 2 orang Nasirat.

Ceramah pertama oleh Mln Firmansyah Mubaligh pembina Jema’at Ahmadiyah Wanasigra, mengambil tema “Generasi Ahmadi yang berkarakter ala Rasululah saw“, Mln. Firmansyah menyampaikan ” 30-40 tahun mendatang dunia akan
dikuasai oleh Asia (Indonesia, India, China) termasuk gerakan Waqf-E-Nou didalamnya, jadi kita harus menyiapkan generasi Ahmadi yang tampil unggul dan berkarakter“

Ceramah Ke dua di Sampaikan oleh Mubaligh Wilayah Jabar 7 Mln H. Syaeful Uyun mengulas prespektif kenabian yang di sandang oleh Hadrat Masih Mau’ud a.s dan pemahaman kenabian di kalangan umum begitu panjang lebar apa yang di sampaikan oleh Mubaligh Wilayah ini yang menurutnya warga anggota ahmadiyah harus mampu menjelaskan terhadap kalangan umum bahwa pengertian Nabi yang di sandang Hadrat Masih Mau’ud a.s adalah Nabi Ummati ,Zilunn Nabi, (Ghair tasry wa ghair mustaqil) Kenabian yang tidak membawa syari’at dan agama serta tidak berdiri sendiri.

Kenabian jenis ini diperoleh dengan jalan fana fir rasul. (Q.S.4:69) ini penting di ketahui oleh segenaap lapisan anggota jemaat yang dapatmengikis kesalahpahaman dalam mensikapi perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah dan kalangan muslim lainya.

Menjelang pukul 21.20 Mubaligh wilayah bercerita pengalamannya beberpa hari yang lalu sewaktu beliau mendatangi Ketua MUI Banjar menurutnya ket MUI Banjar ini sangat baik dalam menerima kunjunganya dalam perbincangan dengan Ketua MUI pun penjelasan klasifikasi jenis-jenis kenabian menurut Ahmadiyah tak luput dari perbincangan hangat ini.

Di akhir Mubaligh Wilayah bercerita tentang kunjunganya bersama Tim wilayah ke Kampung Naga untuk mengenal lebih dekat seluk beluk tentang Kampung naga ini. Banyak hal yang bisa dipelajari dari kampung naga ini salah satunya kepatuhanya terhadap wasiyat leluhur mereka akan berbagai hal.

Tak terasa waktu mulai larut, jam dinding di Masjid sudah menunjukan Pukul. 21.30 WIB meski mustami terlihat masih asyik dengan ceramah Mubaligh Wilayah ini namun karena keterbatasan waktu dan lain hal acara berakhir dengan doa di pimpin langsung oleh Mubaligh Wilayah, dan di akhir acara ditutup dengan foto bersama segenap pengurus cabang yang ada di Tenjowaringin dengan Mubaligh yang ada di wilayah Jabar 7.

Penulis: Munawarman Ahmad
Editor   : Rizal Waqfeen

Sumber : http://mkaisalawu.blogspot.com/2015/02/delapan-ratus-ahmadiyah-tenjowaringin.html

The post Delapan Ratus Pengikut Ahmadiyah Tenjowaringin Tasikmalaya Memperingati Hari Muslih Mau’ud appeared first on Warta Ahmadiyah.

Perasaan prihatin melihat keadaan rohani umat manusia saat itu mendorong Beliau untuk mencari suatu tempat dimana beliau bisa bermunajat dengan tenang dan memohon karunia dari Tuhan. Pada tahun 1884 Beliau memutuskan untuk berangkat ke Sujanpur di distt Gurdaspur. Tetapi Beliau menerima wahya (Urdu):

“Keinginan engkau akan diperoleh di Hosyiarpur” Oleh karena itulah beliau berangkat ke Hosyiarpur pada bulan Januari 1886, ditemani oleh tiga orang murid beliau , dan beliau memilih tempat dirumah syeikh Mehr Ali shahib seorang penduduk Hosyiarpur yang beliau anggap sesuai dengan keinginan beliau. Beliau memerintahkan kepada tiga orang Murid Beliau bahwa salah seorang dari mereka supaya menyediakan makan dua kali sehari dan membawanya kehadapan Beliau tanpa bicara sedikitpun. Beliau juga memerintahkan kepada mereka agar tidak ada orang yang datang menemui Beliau dan mengganggu Beliau. Demikianlah Beliau sebagaimana nabi Musa as mengahabiskan waktu selama 40 malam di gunung Sinai. Hazrat Ahmad AS melakukan Chilla Kasyi (beribadah pada suatu tempat yang khusus) selama 40 hari di Hosyiarpur, mengenai hal ini, sebelumnya pada tahun 1883 Beliau menerima wahyu dari Tuhan “Engkau memiliki kedudukan seperti Musa”.

Aku menganugerahkan sebuah tanda Rahmat kepadamu, sesuai dengan apa yang telah engkau mohonkan kepada Ku, Maka aku telah mendengar ratapan mu Dan dengan karunia Ku Aku telah memberikan pengabulan atas doa doa Mu. Perjalananmu ke (Hosyiarpur dan Ludhiana) telah kujadikan penuh berkat bagi mu. Maka kepadamu akan diberikan tanda qudrat, rahmat dan kedekatan denga Ku. Suatu tanda karunia dan ihsan akan dikaruniakan kepadamu. Dan sebuah kunci kemenangan dan keberhasilan akan diberikan kepadamu. Wahai Muzaffar! Selamat atasmu. Allah Ta’ala telah berfirman demikian supaya orang-orang yang menginginkan kehidupan, dapat terlepas dari genggaman maut. Dan mereka yang tertindih di dalam kubur dapat keluar, serta supaya kemuliaaan Islam dan martabat kalamullah akan nyata bagi manusia. Dan supaya kebenaran itu bisa datang dengan segala berkatnya, serta kebatilan dapat lenyap dengan segala kesialannya. Supaya menusia mengetahui bahwa Aku berbuat sesuai dengan apa yang ku kehendaki.

Dan supaya mereka yakin bahwa aku bersama engkau. Dan supaya bagi mereka yang tidak beriman kepada wujud Allah dan memandang dusta serta ingkar terhadap agama Allah, terhadap kitabnya dan rasulnya yang suci Muhammad Mustafa SAW. Hal ini menjadi suatu tanda yang nyata. Dan supaya tampak jalan orang-orang yang berbuat dosa atau aniaya, maka suatu khabar suka bagimu bahwa seorang anak laki-laki yang rupawan dan suci akan dianugerahkan kepada engkau. Engkau akan memperoleh seorang putera yang pandai, anak itu akan lahir dari benih mu, dari keturunanmu sendiri. Seorang anak laki-laki yang bagus dan suci akan datang sebagai tamu bagimu.

Ia bernama Imanuel dan juga Bashir. Ia telah diberi roh yang suci dan bersih dari dosa. Ia adalah nur Ilahi Berberkatlah ia yang datang dari langit. Besertanya akan ada Fadhol yang datang bersamaan dengan kedatangannya. Ia akan memiliki kebesaran, kemuliaan dan kekayaan .Ia akan datang kedunia ini dan akan menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit melalui kekuatan Kemasihannya dan melalui berkat-berkat ruh kebenarannya.Ia adalah kalimatullah, sebab rahmat dan ghairat Allah Ta’ala lah yang yang telah mengirimkannya dari kalimah kemuliaannya. Ia akan sangat cerdas dan cerdik serta berhati lembut. Ia akan dipenuhi dengan ilmu ilmu zahiriah dan Bathiniah.

Ia akan membuat tiga menjadi empat (maknanya masih belum diketahui)Hari senin, berberkatlah hari senin itu. Putera tercinta, amat harum dan mulia namanya, ia adalah manifestasi awal dan akhir. suatu manifestasi kebenaran dan kemuliaan, seolah olah Allah Turun dari langit. Yang mana kedatangannya sangat berberkat dan memperlihatkan keperkasaan Ilahi. Nur datang, yaitu nur yang telah diharumi oleh Allah Ta’ala dengan wewangian keridloannya. Kami akan memasukkan roh kami kedalam dirinya.

Dan naungan Allah selalu berada diatas kepalanya. Ia akan maju berkembang dengan cepat. Ia akan membebaskan orang orang yang dibelenggu. Ia akan memperoleh kemasyhuran sampai ke pelosok-pelosok dunia, dan bangsa-bangsa akan memperoleh berkat darinya. Kemudian ia akan diangkat ke langit dari segi keruhaniannya. Hal ini telah ditetapkan.”

Sumber : putradarweisy.blogspot.com

The post Nubuatan Tentang Muslih Mau’ud appeared first on Warta Ahmadiyah.

Sumbangsih dan keterlibatan Ahmadiyah untuk bumi Maluku, mensyiarkan Islam rahmatan lil-‘alamin

Ambon, 5 Februari 2015. “Dalam setiap agama terdapat nilai-nilai welas asih sebagaimana melekat dalam sifat Tuhan dalam setiap agama. Dalam Islam dikenal Allah al-Rahman al-Rahim atau Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dalam tradisi Yahudi dikenal dengan sifat “Rachem’ atau pengasih, dan dalam tadisi kristen Yesus yang lahir dari rahim seorang Maria merupakan bagian dari kerahiman Tuhan pada umatnya. Semua keturunan Abraham, memiliki nilai welas asih, karena dalam nama buyutnya dari kata Abraham terselip kata Ra Hi Ma atau pengasih.” Itu merupakan petikan paparan yang disampaikan Pastor Petrus Lakonawa pada saat Seminar Toleransi dan Pendidikan Damai di Kolose Xaverius Ambon.

Dalam seminar yang terselenggara berkat kerjasama LSAF (Lembaga Studi Agama dan Filsafat) dengan ARMC (Ambon Reconciliation and Mediation) itu, hadir peserta dari beberapa kalangan. Seperti dari para guru Katolik dan Muslim, HMI Cabang Ambon, Komunitas Rinjani, dan Tarekat Hati Qudus Bunda Maria.

Selain Pastor Petrus, Abidin Wakano (Wakil ketua MUI Maluku, Rektor IAIN Ambon, dan Direktur ARMC) juga turut hadir dan menyampaikan materi berkenaan ajaran welas asih dalam tradisi Maluku. Beliau mengatakan, “Tak pernting apa agamanya, sesama orang Mauluku, kita semua bersaudara. Karena, kita sama-sama makan ikan, papeda, dan colo-colo (makanan khas Maluku). Apa yang ale rasa beta rasa, berdarah di sana, sakit di sini.”

Mungkin yang agak berbeda dalam seminar ini adalah kehadiran saya yang oleh moderator diperkenalkan sebagai mubaligh dari Ahmadiyah. Sebagian rekan-rekan HMI ada yang terkejut saya diperkenalkan. Mungkin karena Ahmadiyah dinilai sebagai sumber konflik di beberapa daerah di tanah air, maka timbul ketakutan kehadiran saya menjadi bumbu konflik baru di tanah Maluku. Namun, dalam paper yang saya sampaikan, saya berusaha meyakinkan pendengar bahwa dalam tradisi Ahmadiyah, tidak dikenal dengan ajaran kekerasan, dan kedatangan saya sebagai mubaligh ke Ambon pun tidak lain untuk menebarkan ajaran welas asih dalam Islam.

Dengan mengutip Al-Qur’an Surah al-Hujurat ayat 14, saya sampaikan bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kalimatun sawa atau common word-nya adalah “insan” atau manusia. Di dalam ayat itu Allah Ta’ala memanggil manusia dengan kata “insaan” dengan maksud mengikat persaudaraan umat manusia yang Tuhan ciptakan bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Selain itu, saya juga menggaris bawahi kata “ta’aruf” dalam ayat itu. Allah Ta’ala menjelaskan bahwa untuk menyikapi perbedaan yang ada dalam diri kita, maka kita hendaknya berta’aruf atau melakukan upaya untuk berkomunikasi dan saling mengenal satu sama lainnya.

Kemudian Suster Brigita dari Tarekat Hati Qudus Bunda Maria memaparkan ceritanya tatkala beliau berjuang dalam upaya rekonsiliasi Ambon pada saat konflik 1999. Di sesi keempat ini, beliau bercerita bahwa kaum perempuanlah yang mengawali upaya rekonsiliasi pada saat konflik Ambon. Yang paling terkenal adalah rekonsiliasi becak Islam-Kristen. Para pengayuh becak kebanyakan orang-orang Islam, dan pada saat konflik orang-orang Islam dipisahkan dari orang-orang kristen. Dari pemisahan itu di “daerah Kristen” tidak tersedia transportasi. Suster Brigita dari katolik dan Mba Kiki (saat itu aktifis HMI) berusaha mendatangkan beca ke wilayah Kristen.

Singkat cerita. Suster Brigita datang ke wilayah muslim dengan membawa pemuda Kristen untuk membeli becak. Suster membeli 10 buah becak untuk dibawa pemuda Kristen. Namun karena pemuda Kristen ini belum bisa mengayuh becak, akhirnya dintarkan oleh para pemuda muslim. Dengan jaminan suster Brigita dan Mba Kiki, mereka mengantarkan para pemuda kristen ke wilayah Kristen. Tak sampai di situ, setibanya di wilayah Kristen, kini gantian pemuda Kristen yang mengantarkan pemuda muslim ke wilayah muslim, dan mereka dituntut untuk belajar mengayuh becak tersebut. Dari situlah, kemudian, upaya rekonsiliasi dalam bentuk lain juga digabung oleh suster Brigita dan Mbak Kiki.

Setelah keempat pembicara menyampaikan paparannya, para peserta juga banyak bercerita tentang konflik 1999 dan upaya mereka membangun kembali persaudaraan di antara orang-orang Maluku. Mbak Warni, misalnya, bercerita tentang upayanya membangun perdamaian di daerah perbatasan antara Muslim dan Kristen. Tantangannya tidak hanya dari kalangan orang-orang Kristen saja, tapi juga dari kalangan orang-orang Islam, karena dia sering disebut sebagai antek atau mata-mata dari Kristen.

Seminar yang dimulai pukul 08.00 WIT pun ditutup dengan ‘doa lintas agama’ pada pukul 01.00 WIT.

—
RIdhwan Ibnu Luqman untuk Warta Ahmadiyah; editor: R.A. Daeng Mattiro

The post Keterlibatan Ahmadiyah merajut kembali nilai-nilai welas-asih di bumi pertiwi Maluku appeared first on Warta Ahmadiyah.

Politics of Peace: Focus on national elections has been touted as the cause behind decreased religious violence in 2014

By Kennial Caroline Laia on 12:14 am Dec 29, 2014

Jakarta. The absence of major cases of violence stemming from religious intolerance in Indonesia this year by no means indicates that the issue has been resolved. Observers noted that political euphoria during Indonesia’s election year has diverted many sentiments of intolerance to the political arena, while poor law enforcement is still considered a main culprit behind lingering, if not growing intolerance.

Islamic scholar Azyumardi Azra said the condition of religious tolerance in Indonesia this year was better than last year in that there were no major cases as had been recorded in previous years.

“Overall, this year is much better than last year. Public tolerance has improved. There’s no big case we should be alarmed of,” Azyumardi told the Jakarta Globe last week.

The history professor from Syarif Hidayatullah State Islamic University, however, scrutinized the intense use of religious sentiment during the elections, for both the legislative elections on April 9 and the presidential race on July 9.

“One thing that must be highlighted this year is the utilization of religion as political means during presidential campaigns,” he said, referring especially to rampant smear campaign against candidate Joko Widodo, who has become Indonesia’s seventh president.

Joko, a Javanese-born Muslim, was called a Chinese Christian, a missionary, a Zionist underling and a communist agent, among other things, in smear messages circulating freely via text messages, chat services and social media platforms among Indonesian voters.

Azyumardi said it was luck that although many voters might have been swayed by the smears, none were inspired to commit violence.

“Fortunately, [the use] of religious sentiments appear to have had no significant effect on voters in that they didn’t ignite violence,” he said.

Muhammad Nurkhoiron, a commissioner with the National Commission on Human Rights, better known as Komnas HAM, said the election festivities rendered religious intolerance issues abandoned this year, resulting in no significant progress being made to address the problem.

“In 2014, no specific policy has been made to ensure better minority protection because of focus on the electoral process between April and July,” Nurkhoiron said last week.

He called efforts to improve religious tolerance in Indonesia a “stagnant” process.

“There are still rallies on minorities’ places of worship, hate speeches in social media and even public demonstrations against a Chinese Christian government official.”

He was referring to Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama, formerly deputy governor to Joko, whose ascent to the top job in the capital was marked with rallies by hard-line groups such as the Islamic Defenders Front (FPI) who objected to predominantly Muslim Jakarta being ruled by a Christian governor.

Among cases of religious intolerance that made media headlines in Indonesia this year are an FPI attack against members of the minority Islamic sect Ahmadiyah in Ciamis, West Java in June; the ban on hijab in a number of schools in predominantly Hindu Bali; and the attack on a house hosting a Catholic mass in Yogyakarta in May.

Nurkhoiron said radical mobs especially had been encouraged to keep launching attacks against the minority due to poor law enforcement. Even in the absence of a law specifically guaranteeing the right to religious freedom for minorities, any cases of violence and assaults should be considered crimes, in line with the Criminal Code.

“The police must protect the people, both from the minority and the majority. Sadly, the police often take side with the majority,“ he said.

Nurkhoiron added the intolerance and violence cases were often encouraged or aggravated by some regulations, as well as fatwas issued by local ulema, such as edits of the Indonesian Council of Ulema, or MUI.

Hard-line groups such as the FPI have based their violent protests against the Ahmadist on an edict issued by the MUI in 2005 that read: “Ahmadiyah isn’t part of Islam. It is deviant and misleading. Therefore, people who adhere to the religion are infidels.”

“An edict isn’t a law product but is a social product created by and applied for certain communities. Should the edict violate the existing and official laws, it is the task of law enforcers to warn people [against the edict],” he said.

The Jakarta Globe attempted to contact MUI chairman Din Syamsuddin for comment, but he didn’t return the Jakarta Globe’s calls and text messages.

An outdated, but still often used decree issued by Indonesia’s first president Sukarno in 1965 is another example of discriminatory regulations against Muslims who have different interpretations on Islam from the mainstream Muslim communities, Nukhorison added.

Despite the little progress, he said 2014 offered a ray of hope.

“The religious minister this year has given a green light to support minority groups. We are waiting for [the realization],” Nurkhoiron says.

Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin last week said the ministry was drafting a bill on religious tolerance that would guarantee one’s right to freedom of religion, including protection of minority religious groups.

Earlier in July, Lukman won praise from rights activists and minority groups as he said he recognized Baha’i as a faith, although he later clarified that it was his personal opinion, not a policy of the government.

Indonesia recognizes six official religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and Confucianism.

Haris Azhar, coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), emphasized the need for real actions in the form of law enforcement against those who commit violence on behalf of religion.

“So far, there haven’t been real actions made by the government to address intolerance cases in many areas in Indonesia. Although there has been statement from the minister, I’m afraid it could be no more than a saccharine promise,” Haris said.

“The government often forgets that intolerance cannot be addressed by mere stack of papers consisting of regulations. No matter how many laws you propose, without firm actions by from law enforcers, there will still be groups that commit violence on behalf of religion.”

He further added that the drafted bill would be useless if the government did nothing to revoke bylaws that were against the spirit of the bill.

Bylaws in several regions in Indonesia have been subject to rights activists’ criticism because they are considered discriminatory, most notably in Aceh, the only province in Indonesia allowed to adopt the sharia bylaw following its history of secessionist rebellion.

Azyumardi added it was also imperative for the government to take proactive measures to prevent religious-based violence by bridging the gap between interfaith communities in Indonesia.

“We must consolidate our democracy locally. If not, people will get more fragmented and more violence are likely to happen,” Azyumardi says.

Meanwhile, members of GKI Yasmin congregation in Bogor remained unable to hold a Christmas service inside their church on Thursday. This is the fifth year that they have been unable to hold Christmas service in the church since it was sealed by local authorities in 2010.

GKI Yasmin obtained a permit to open a church in Bogor in 2006, but the permit was later revoked by the municipal government following pressure from local hard-line Islamic groups.

A Supreme Court ruling later overruled the local authority decision, compelling the Bogor administration to reopen the church, but even the new Bogor mayor, Bima Arya Sugiarto, who was elected last year, has refused to comply.

The post ‘Time of Tolerance’ may be coming to end in Indonesia appeared first on Warta Ahmadiyah.

KASUS utama yang diangkat untuk memotret pengalaman ini adalah kasus Ahmadiyah, Gki Yasmin, HKBP Cikeuting dan HKBP Filadelfia, Syiah, Bahai, komunitas Islam lainnya yang kesulitan mendirikan mesjid.

Era Baru
Dibuat: 26 Desember 2014 Ditulis oleh Muhamad Asari

Jakarta – Sejatinya aparat negara sebagai pelaksana Negara yang merupakan state partics yang terikat, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi rakyat. Namun demikian, fakta yang terjadi di Indonesia antar aparat negara saling lempar tanggung jawab ketika pelenggaran kebebasan beragama terjadi.

“Pemerintah itu saling lempar misalnya masalah Gereja Yasmin,” kata Istri Presiden RI ke-4 almarhum Gus Dur, Shinta Nuriyah Wahid di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut dia selaku pelapor khusus Komnas Perempuan tentang pelanggaran kekerasan umat beragama, lempar tanggungjawab yang terjadi misalnya terhadap penghambatan pendirian Gereja GKI Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat.

Saat menemui para aparat di lapangan, lanjut dia, para aparat negara awalnya mendukung untuk pemberian kemerdekaan beragama bagi jamaah GKI Yasmin. Namun demikian, mereka justru saling lempar tanggungjawab dari aparat di bawah hingga ke jajaran tingkat atas.

Shinta Nuriyah mencontohkan lempar tanggungjawab yang terjadi adalah para pejabat mulai dari Bupati dan Gubernur saling melempar tanggungjawab ke pejabat di atas mereka hingga ke tingkat menteri. Semestinya selaku aparat negara, para pejabat seharusnya menjelaskan kepada masyarakat tentang persoalan yang terjadi.

“Jangan main lempar-lempar seperti itu, tidak mendidik rakyat,” tegasnya.

Menegaskan hasil pemantauan pelaporan khusus kekerasan terhadap umat beragama, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa peranan pemerintah daerah yang disertai peranan kelompok intoleran berperan aktif menjalankan lembaga negara bersifat diskiminatif.

“Memainkan peran lembaga diskriminatif dengan lewat kebijakan yang diksriminatif,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.

Tidak hanya soal kebijakan diskriminatif, tambah Andy, masih terjadi perkara mengkriminalkan di luar agama dari enam agama yang diakui oleh pemerintah. Bahkan fakta yang terjadi, masyarakat menolak mengakui penganut aliran kepercayaan dengan menolak pemakaman jenazah penganut.

Menurut Andy, warga negara yang dimaksud menjadi korban itu, justru terjebak dengan istilah diakui dan tidak diakui oleh Negara. Bahkan berpengaruh kepada catatan kartu penduduk hingga terhadap kaum penghayat. Petugas negara dinilai lebih memihak kepada kelompok intoleransi dengan mendengarkan pendapatan kelompok intoleransi.

Berdasarkan laporan yang dirilis pada hasil pemantauan Pelapor Khusus dan timnya di 40 kota/kabupaten di 12 provinsi se-Indonesia, sejak Juni 2012 sampai dengan Juni 2013. Hasil pemantauan menyebutkan bahwa kerentanan kaum perempuan semakin meningkat ketika ia menjadi bagian dari komunitas minoritas agama dalam situasi intoleransi.

Kasus utama yang diangkat untuk memotret pengalaman ini adalah kasus Ahmadiyah, Gki Yasmin, HKBP Cikeuting dan HKBP Filadelfia, Syiah, Bahai, komunitas Islam lainnya yang kesulitan mendirikan mesjid.

The post Aparat negara saling lempar urusi pelanggaran kemerdekaan beragama appeared first on Warta Ahmadiyah.

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jayadi Damanik, mengatakan 137 warga menjadi pengikut Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih mengalami diskriminasi. Masalah ini membuat Komnas HAM dan empat lembaga negara meminta Presiden Joko Widodo menuntaskan masalah tersebut. (Baca: 7 Tahun Terusir, Warga Ahmadiyah Tak Punya KTP)

“Kami akan segera melayangkan surat, dan mengadakan pertemuan dengan Jokowi untuk memprioritaskan nasib Ahmadiyah di NTB,” ujar dia, saat ditemui di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta. Pengikut Ahmadiyah diusir delapan tahun lalu dari kampung halamannya, Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dan kini mengungsi di Asrama Transito, Nusa Tenggara Barat, Mataram.

Selain Komnas HAM, lembaga negara lain adalah Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Ombudsman RI. Mereka membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk Pemulihan Hak-hak Pengungsi Ahmadiyah di NTB. (Baca: MUI NTB Usul Ahmadiyah Dibekukan)

Selain meminta perhatian Jokowi, mereka pun akan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk membuat solusi atas hilangnya hak dasar kaum minoritas.

Menurut Jayadi, penduduk Ahmadiyah kerap mengalami diskriminasi seperti kesulitan mengurus kartu tanda penduduk, akta surat nikah, kartu keluarga, dan rapor sekolah. Mereka pun kerap mengalami ancaman perkosaan dan pelecehan seksual di lingkungan pengungsian.

Masalah yang menimpa kaum Ahmadiyah, kata Jayadi, disebabkan oleh surat keputusan bersama tiga menteri yang tidak berjalan efektif untuk menyelesaikan konflik Ahmadiyah. Peran kepolisian yang belum berhasil mengamankan dan melindungi pengungsi. “Gubernur NTB malah memaksakan kaum Ahmadiyah untuk berpindah agama. Itu diskriminasi,” kata Jayadi.

Pada pemerintahan sebelumnya, bekas Menteri Agama Surya Dharma Ali meminta warga Ahmadiyah tidak lagi menyebut agamanya Islam. Sementara itu, kaum Ahmadiyah sudah berulang kali bersurat untuk meminta keputusan pemerintah terkait dengan status agamanya. Padahal, orang-orang Ahmadiyah yakin ajaran mereka bagian dari Islam.

Mereka mengaku tidak mendapat haknya sebagai warga negara seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

PERSIANA GALIH

The post 5 lembaga desak Jokowi sikapi Ahmadiyah NTB appeared first on Warta Ahmadiyah.

AHMAD SUEADY
1 December 2014

Intolerasi agama di Indonesia yang meningkat berasal dari suatu pakta politik antara mantan presiden, Bambang Yudhoyono, dan kelompok Muslim dengan tingkat toleransi rendah di negara itu. Presiden yang baru, Joko Widodo, harus menghentikan kekerasan itu sebelum terlambat. Sebuah kontribusi untuk debat openGlobalRights, Agama dan Hak Asasi Manusia.

ENGLISH

Di Indonesia, intoleransi agama oleh sebagian Muslim Sunni telah meningkat. Populasi dari negara berpenduduk 250 juta orang, sekitar 87% Muslim, dengan Muslim Sunni sekitar 99% dari populasi itu. Muslim Syi’ah sekitar 0,5% dari seluruh Muslim Indonesia, dengan Ahmadiyah sekitar 0,2%. Hingga satu dekade yang lalu, hanya ada sangat sedikit ketegangan agama antara kelompok-kelompok ini, tapi sekarang, elemen-elemen di dalam mayoritas Sunni menjadi semakin antitesis terhadap minoritas agama.

Masalah agama di Indonesia adalah bagian dari tren regional yang lebih luas. Di wilayah di dekatnya, Brunei, pemerintah telah melarang sedikitnya delapan sekolah bagus dan agama yang “menyimpang” karena mengajarkan mata pelajaran agama non-Islam. Hampir sama, Malaysia telah melarang 56 interpretasi Islam yang “menyimpang”, termasuk Ahmadiyah, Islamailiah, Syi’ah, dan Bahai. Di Myanmar, pemerintah terlibat terhadap pelarangan Muslim Rohingya karena tekanan para pemimpin agama Buddha.

Menurut akademisi Amerika Jeremy Menchik, intolerasi agama di Indonesia selama dekade terakhir berasal dari meningkatnya “nasionalisme yang saleh” yang berfokus pada “komunitas bayangan yang terikat oleh teisme umum, ortodoks dan dimobilisasikan negara.” Menchik mungkin benar, tapi nasionalisme yang saleh tidak otomatis membawa pada kekerasan. Di Malaysia, contohnya, pengadilan Syariat tingkat negara dapat memerintahkan individu yang ingin berpindah dari agama Islam, atau mereka yang menjadi pengikut kelompok terlarang, untuk masuk ke pusat rehabilitasi agama. Namun demikian, pemerintah juga melarang penggunaan kekerasan terhadap para anggota aliran kepercayaan ini, dan menghukum dengan keras para penyerang.

Mengapa intoleransi agama dan tindakan main hakim sendiri meningkat di Indonesia?

Pertama, meningkatnya kekerasan dapat dengan kuat dikaitkan dengan tindakan dari mantan Presiden Indonesia, Bambang Yudhoyono, purnawirawan jenderal yang memerintah negara ini dari tahun 2004 hingga 20 Oktober 2014.

Pada tahun 2005, Yudhoyono memulai masalah agama di negara ini dengan mendeklarasikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah kelompok agama Sunni yang konservatif, adalah satu-satunya yang berwenang menginterpretasikan Islam, dan mengikrarkan pemerintahannya terbuka pada fatwa-fatwa mereka.

Intoleransi menjadi dilembagakan pada tingkat yang meng-khawatirkan, hak asasi manusia dari minoritas agama berada dalam ancaman, dan organisasi hak asasi manusia berjuang untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa dapat memberikan perlindungan.

MUI tidak membuang waktu. Dengan serta-merta mereka mendeklarasikan Ahmadiyah sebagai “kelompok sesat”, dan bertindak melawan “pluralisme, liberalism, dan sekularisme”. Muslim Ahmadi memercayai enam rukun iman yang sama seperti Muslim Sunni, dengan perbedaan utama yaitu bahwa pengikut Ahmadi percaya bahwa kenabian monoteistik masih berlangsung (Sunni memercayai bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang dikirim oleh Tuhan). Dengan secara resmi Ahmadi ditetapkan sebagai sesat, contoh-contoh pidato kebencian dan kekerasan terhadap Muslim Ahmadi meningkat dengan cepat. Intoleransi menjadi dilembagakan pada tingkat yang mengkhawatirkan, hak asasi manusia dari minoritas agama berada dalam ancaman, dan organisasi hak asasi manusia berjuang untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa dapat memberikan perlindungan.

Kemudian, di tahun 2008, situasi memburuk ketika tiga menteri—Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji—menerbitkan dekrit yang mengizinkan melarang ekspresi di depan publik secara mutlak kepada Muslim Ahmadi atas kepercayaan dan praktik agama mereka. Di tahun 2011, pemerintah Jawa Timur dan Jawa Barat (yang terakhir adalah provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia) menggunakan dekrit ini untuk langsung melarang eksistensi dan kegiatan Ahmadiyah. Sekarang, 25 dari pemerintahan daerah di negara ini melarang eksistensi kelompok sekte atau kepercayaan, dan sebagian besar pembatasan ini ditujukan kepada Ahmadiyah.

Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, militan Sunni menggunakan kekerasan terhadap Muslim Syi’ah, sebagian berdasarkan pada dekrit tahun 2012 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama di Jawa Timur yang mendeklarasikan “penghujatan” ajaran Syi’ah. Pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan tindakan ini.

Aliansi mantan presiden Yudhoyono dengan MUI berasal dari perhitungan politik internal. Pencalonannya sebagai presiden ditolak oleh aktivis pro-demokrasi dan kelompok Muslim toleran, banyak dari mereka berkata bahwa latar belakang militer dan kurangnya rekam jejak demokrasi membuatnya tidak sesuai untuk pekerjaan ini. Yudhoyono dan sekutu politiknya lalu mendekati kelompok agama konservatif, termasuk MUI, dan meminta dukungan politik mereka. Sebagai balasan, Yudhoyono menjanjikan untuk memperlakukan doktrin MUI sebagai kebijakan.

Beberapa penasihat mantan presiden yang paling dipercaya adalah Muslim Sunni konservatif, termasuk Sudi Silalahi, diangkat sebagai sekretaris kabinet dan kemudian sekretaris negara. Silalahi dilaporkan sebagai salah satu jenderal yang mendukung militan jihad yang berangkat ke Ambon di tahun 1999 untuk menyerang ribuan Kristen Indonesia. Untuk mengatakan tidak terekam jejak pelanggaran HAM-nya sungguh meremehkan.

Diskriminasi pemerintahan Yudhoyono terhadap Ahmadiyah didorong oleh peran Ma’ruf Amin, ketua MUI, dan anggota lembaga penasihat kepresidenan (Wantimpres) bidang hubungan antar-agama. Kekuasaan Amin tumbuh dengan cepat selama kepemimpinan Yudhoyono, dan ia mampu mentransformasikan ide-ide intolerannya menjadi kebijakan negara.

Akhirnya, mantan presiden itu mengangkat tokoh Muslim konservatif untuk menjalankan kementerian agama, mengubah departemen yang dulunya toleran menjadi departemen yang curiga kepada minoritas agama non-Sunni. Juga mengangkat Gamawan fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri yang dikehatui sangat konservtaif.

Sekarang ini, banyak yang berharap bahwa presidan baru Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, akan membawa pemerintahan ke arah yang berbeda. Widodo, yang menurut para pemilihnya adalah politisi yang “bersih”, melakukan kampanye yang menjanjikan revolusi “mental” dengan perubahan yang menentukan dari kesewenang-wenangan dan intoleransi negara di masa lalu.

Untuk memastikan hal ini terwujud, pertama, Widodo harus menetapkan bahwa tidak seorang pun, gerakan, atau organisasi dapat menjadi satu-satunya yang berwenang menginterpretasikan agama, termasuk MUI. Berikutnya, ia harus menjamin bahwa doktrin agama tidak lagi digunakan sebagai justifikasi bagi perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Jaminan ini perlu memasukkan revisi dari UU No. 1/PNS/1965, yang dengan eksplisit melarang “interpretasi yang menyimpang” dari ajaran agama dan mandat pembubaran organisasi yang menerapkan ajaran yang menyimpang. Akhirnya, Widodo harus menunjukkan komitmen yang jelas dari pemerintahannya untuk memberikan layanan yang sama, dan menjamin kebebasan beragama, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semua menteri dan penasihat seniornya harus dievaluasi pandangan dan rekam jejak agamanya, untuk mengeliminasi mereka yang memiliki catatan intoleransi.

Akhirnya, Widodo harus memperkuat pelaksanaan hukum, dan menghukum siapa pun yang menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri untuk alasan apa pun, termasuk alasan agama.

Jika Widodo tidak segera melakukan hal ini, Indonesia menghadapi risiko jatuh ke jalan yang berbahaya dan semakin parah.

_
About the author

Ahmad Sueady adalah Direktur Lembaga Islam Asia Tenggara (Institute of the Southeast Asian Islam) di Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.

The post Agama sebagai permainan politik: meningkatnya intoleransi di Indonesia appeared first on Warta Ahmadiyah.

Surat yang bernomorkan “03/JAIBJR/17/11/2014″ ditandatangani Ahmad Yunus selaku Ketua dan Maulana Mukhlis Ahmad yang merupakan muballigh setempat di cabang Kota Banjar tersebut.

Isi surat yang berlampirkan tiga eksemplar berkas itu adalah sebagai berikut:

“Kepada Yth.
Walikota Banjar
di Banjar

“Perihal: Pemberitahuan Penggunaan Masjid Al-Istiqamah dan Rumah Tinggal Milik Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

“Lampiran: Tiga Exemplar/Berkas

“Assalamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakatuhu!

“Salam silaturrahim kami sampaikan. Semoga Allah swt, melimpahkan hidayah dan ridla-Nya kepada Ibu Walikota dalam menjalankan tugas Bangsa dan Negara. Amien!

“Pemerintah Kota Banjar, melalui Surat Kepusan Nomor 450/Kpts.115-Huk/2011, telah menyatakan: membekukan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar, melarang anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar beraktifitas di Masjid al-Istiqamah, dan menetapkan: Masjid al-Istiqamah di Jalan Raya Pangandaran Dusun Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar status quo. Surat di tetapkan di Banjar pada tanggal 21 September 2011, ditandatangani, Herman Sutrisno, Walikota Banjar. (Copy Surat Keputusan Walikota Banjar terlampir – lampiran I).

“Menyusul Surat Kepusan tersebut, Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar melalui surat Nomor 08/TP-JAI/IX/2011, tanggal 26 September 2011, menyampaikan pemberitahuan bahwa aktifitas Ahmadiyah Kota Banjar telah dibekukan, dan oleh karena itu seluruh bangunan yang dijadikan sekretariat Ahmadiyah harus dikosongkan/tidak ditempati karena akan dilakukan penyegelan oleh aparat keamanan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011, waktu pukul: 09.00.

“Surat ditandatangani oleh Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar, Drs. H. Undang Munawar M.Pd, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar. (Copy surat tim penanganan JAI Kota Banjar terlampir – lampiran II)

“Kamis, tanggal 29 September 2011, pukul: 09.00, sesuai dengan surat pemberitahuan sebelumnya, Masjid al-Istiqamah dan Rumah Tinggal Imam Majsid/Mubaligh di tutup aparat keamanan, bahkan pintu masuk ke bagian belakang di las. Tragis dan ironis, di negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan dibelenggu, dan Maulana Mustaqim, (Imam Masjid/Mubaligh), WNI asli, terpaksa harus keluar rumah, cari kontrakan. Subhanallah. Inna lilaahi wa inna ilaihi raaji’uun.

“Mengingat dan menimbang:

“1. Pasal 28 E UUD 1945: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

“2. Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“3. SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, tidak melarang Jemaat Ahmadiyah secara organisasi, juga tidak melarang warga Jemaat Ahmadiyah beribadah di Masjid dan menempati rumah tinggalnya.

“4. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pun mengakui: Negara tidak Melarang Ahmadiyah, tapi negara mengatur”.

“5. Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011 juga tidak melarang Jemaat Ahmadiyah secara organisasi, juga tidak melarang warga Jemaat Ahmadiyah beribadah di Masjid dan menempati rumah tinggalnya.

“6. Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi legal formal berbadan hukum, dengan SK Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 Tgl.13-3-1953. Artinya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi yang mempunyai hak untuk hidup diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“7. Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah warga Negara Republik Indonesia. WNI asli putra kandung ibu pertiwi Indonesia.

“Maka, dengan ini kami beritahukan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kota Banjar akan menggunakan kembali aset milik Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar berupa rumah dan Masjid al-Istiqamah yang terletak di Jalan Raya Pangandaran Dusun Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

“Kami yakin, dengan semangat Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan semangat kerja, kerja, dan kerja dari Presiden RI ke-7, Ir. Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan semangat Indonesia hebat, dan dengan semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, Pemerintah Kota Banjar tidak akan keberatan jika kami menggunakan kembali aset milik kami Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar.

“Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan sebuah makalah, berjudul: Indonesia Negara Pancasila Rumah Yang Aman Bagi Semua Pemeluka Agama dan Aliran Agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu – NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syi’ah, dll). (lampiran III).

“Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, mohon menjadi maklum dan mengetahui adanya. Terimakasih.

“Banjar, 17 Nopember 2014/24 Shafar 1436 H

“Wassalam, dan hormat:
“Ttd Ahmad Yunus, Ketua
“Ttd Mln. Mukhlis Ahmad, Mubaligh

“[1] Februari 2012, dan Kliping Warta Jateng, edisi Kamis, 16 Februari 2012, dalam makalah: Indonesia Negara Pancasila Rumah Yang Aman Bagi Semua … Lihat, Kliping inilah.com, edisi Rabu, 15

“Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai laporan)
3. Yth. Menteri Agama RI (sebagai laporan)
4. Yth. Jaksa Agung RI (sebagai laporan)
5. Yth. Kapolri
6. Yth. Panglima TNI
7. Yth. Ketua KOMNAS HAM RI (sebagai laporan)
8. Yth. Ketua Ombudsman RI (sebagai laporan)
9. Yth. Gubernur Jawa Barat
10. Yth. Kapolda Jawa Barat
11. Yth. Pangdam III/Siliwangi
12. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar
13. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Jabar
14. Yth. Kapolresta Banjar
15. Yth. Dandim 0613/Ciamis
16. Yth. Danyon 323/Kota Banjar
17. Yth. Kajari Kota Banjar
18. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar
19. Yth. Kepala Satpol PP Kota Banjar
20. Yth. Ketua MUI Kota Banjar
21. Yth. Camat Pataruman
22. Yth. Kapolsek Pataruman
23. Yth. Danramil Pataruman
24. Yth. Kepala KUA Pataruman
25. Yth. Lurah Hegarsari, Kec. Pataruman
26. Yth. Ketua RW/RT Tanjungsukur
27. Yth. Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia
28. Yth. Amir Wilayah Jawa Barat Jemaat Ahmadiyah Indonesia
29. Yth. Amir Daerah Priangan Timur Jemaat Ahmadiyah Indonesia
30. Arsip”

Press Rilis JAI Wilayah Priangan Timur | DMX | WA

The post Ahmadiyah Kota Banjar menggunakan kembali aset masjid dan rumahnya appeared first on Warta Ahmadiyah.

MISALNYA, kasus yang melibatkan komunitas Syiah dan Ahmadiyah. Juga penutupan rumah ibadah, seperti di Aceh Singkil, tempat 17 gereja ditutup; dan penutupan lima gereja di Yogyakarta. “Sampai saat ini penyelesaiannya tidak ada,” kata Rahmat.

TEMPO.CO, Jakarta – Komisioner Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, M. Imdadun Rahmat, mengatakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono gagal melindungi masyarakat dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

“Komnas HAM kecewa dengan pemerintahan SBY,” ujar Rahmat saat ditemui Tempo di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2014.

Menurut Rahmat, sampai saat ini masih banyak kasus seputar KBB yang tidak dituntaskan pemerintah SBY. “Bahkan seratus hari terakhir pemerintahan SBY tidak ada menyinggung kasus KBB,” ujarnya. (Baca: Komnas PA Minta Penitipan Anak Diawasi Lebih Ketat)

Sebelumnya, menurut Komnas HAM, pemerintah SBY tidak melakukan tugasnya melindungi warga negara Indonesia dalam menjalankan KBB. Ada banyak kasus menyangkut KBB yang tidak diselesaikan hingga sekarang.

Misalnya, kasus yang melibatkan komunitas Syiah dan Ahmadiyah. Juga penutupan rumah ibadah, seperti di Aceh Singkil, tempat 17 gereja ditutup; dan penutupan lima gereja di Yogyakarta. “Sampai saat ini penyelesaiannya tidak ada,” kata Rahmat.

Karena itu, Komnas HAM menilai pemerintah SBY gagal dan memang tidak berkomitmen memenuhi hak warga menjalankan KBB. “Masih banyak pelanggaran dan diskriminasi kepada kelompok minoritas,” katanya.

Menurut Rahmat, sudah seharusnya pemerintah mendatang, di bawah pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengupayakan penyelesaian berbagai kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditinggalkan rezim SBY.

“Mau kapan lagi diselesaikan kalau tidak oleh Jokowi?” ujarnya. Apalagi, Rahmat melanjutkan, salah satu visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah penegakan hak asasi manusia. “Sudah pas dan wajib dijalankan oleh Jokowi,” katanya.

ODELIA SINAGA

_
Dikutip juga oleh: UCA News

The post Komnas HAM nilai kebebasan beragama periode SBY appeared first on Warta Ahmadiyah.

THE targets? The many Christian congregations, Shiites and the Ahmadiyah. These groups have become targets of Sunni militant groups who label most non-Muslims as “infidels,” and Muslims who do not adhere to Sunni orthodoxy as “blasphemers.” Even Indonesia’s atheists live in fear of such groups.

Jakarta Globe

Outgoing President Susilo Bambang Yudhoyono broke his long silence on violent religious extremism the other day, describing it in an Aug. 21 interview as “shocking” and “becoming out of control.”

To the dismay of the many Indonesians who have fallen victim to the country’s rising tide of religious intolerance, Yudhoyono’s concerns were not for plight of the country’s besieged religious minorities, but rather a response to the actions of the Islamic State in Iraq and Syria. That group’s well-documented brutality and indications that Indonesians are joining its ranks is certainly cause for worry.

But Yudhoyono’s comments betray a troubling lack of concern about the acts of harassment, intimidation and violence suffered by Indonesia’s own religious minorities from Islamist militants during his decade as president. Instead, Yudhoyono downplayed such incidents in Indonesia by claiming it is “understandable that sometimes there will be conflict between different groups.”

That is more than gross understatement. Indeed, it could summarize the Yudhoyono government’s sorry record in adequately confronting religious intolerance and related violence during his administration. During the last decade, there have been numerous incidents of harassment, threats and violence against religious minorities. Indonesia’s Setara Institute, which monitors religious freedom in Indonesia, documented 220 cases of violent attacks on religious minorities in 2013, an increase from 91 such cases in 2007.

The targets? The many Christian congregations, Shiites and the Ahmadiyah. These groups have become targets of Sunni militant groups who label most non-Muslims as “infidels,” and Muslims who do not adhere to Sunni orthodoxy as “blasphemers.” Even Indonesia’s atheists live in fear of such groups.

The increasing violence against religious minorities — and the government’s failure to take decisive steps against it — does more than put the lie to Yudhoyono’s sunny assessment of Indonesia as a country in which “We respect all religions.” The government’s inaction violates guarantees of religious freedom in the Indonesian constitution and Indonesia’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, which Indonesia ratified in 2005.

Indonesia’s Shiite minority has had particular reason to worry in recent weeks. In April, the Anti-Shiite Alliance, a gathering of militant Sunni organizations, attracted thousands to hear speeches advocating “jihad” against the country’s Shiite minority. Among the participants were members of one of the country’s most violent Islamist organizations, the Islamic Defenders Front (FPI). The FPI that day opted for a uniform of black ski masks and camouflage jackets stenciled with the term “Heresy Hunters” to leave no question about their intentions.

But while Yudhoyono frets publicly about the far-away threat of the Islamic State, he and his government have allowed the FPI and kindred groups to carry out violence against religious minorities with near impunity. A June 2008 FPI attack on representatives of the interfaith National Alliance for Freedom of Faith and Religion at the base of the National Monument (Monas) in Jakarta injured dozens. More recently, the FPI forced the closure of an Ahmadiyah mosque in West Java in October 2013 after threatening to burn it down. Rather than confront the FPI, Yudhoyono and his government have chosen to coddle it. On Aug. 22, 2013, Indonesia’s then-religious affairs minister, Suryadharma Ali, opted to make the keynote speech at the FPI’s annual congress in Jakarta at which he praised the group as a “national asset.”

But Yudhoyno’s failure to protect religious freedom goes far beyond his acceptance of the depredations of Islamist thugs. On multiple occasions in recent years, police and government officials have been passively or actively complicit in incidents of harassment, intimidation or violence against religious minorities.

On Feb. 6, 2011, police stood by while a group of some 1,500 Islamist militants attacked 21 members of Cikeusik’s Ahmadiyah community who were holding a prayer meeting in a private home. The militants bludgeoned to death three Ahmadiyah men and seriously injured five others. A court sentenced 12 of the perpetrators to token prison sentences of three to six months. Adding insult to injury, the court also sentenced an Ahmadiyah man to a six-month prison term for merely attempting to defend himself. Police have yet to publicly release the results of their internal investigation into the attack.

Moreover, Indonesian government officials and security forces have often facilitated harassment and intimidation of religious minorities by militant Islamist groups. That includes making explicitly discriminatory statements, refusing to issue building permits for religious minorities’ houses of worship, and pressuring congregations to relocate. Such actions are in part made possible by discriminatory laws and regulations, including a blasphemy law that officially recognizes only six religions, and house of worship decrees that give local majority populations significant leverage over religious minority communities.

Indonesian government institutions have also played a role in the violation of the rights and freedoms of the country’s religious minorities. They include the Ministry of Religious Affairs and the Coordinating Board for Monitoring Mystical Beliefs in Society (Bakor Pakem) under the Attorney General’s Office. Also, the semi-official Indonesian Ulema Council (MUI) has eroded religious freedom by issuing decrees and fatwas (religious rulings) against members of religious minorities and pressing for the prosecution of “blasphemers.”

Yudhoyono will step down as Indonesia’s president in late October, leaving a toxic legacy of rising religious intolerance and related violence.

A key challenge of his successor, Joko Widodo, or Jokowi, will be to take immediate steps to recognize and reverse the malign impact of Yudhoyono’s decade of failure in protecting religious freedom. Prioritizing protection for the country’s religious minorities and a zero-tolerance policy for abuses by Islamist militants will be a vital step toward that goal.

_
Phelim Kine is a former Jakarta-based foreign correspondent and the deputy director of the Asia division at Human Rights Watch.

The post President Yudhoyono’s blind side: Religious violence in Indonesia appeared first on Warta Ahmadiyah.