In an open letter sent on Thursday to the Indonesian Council of Ulema, or MUI, the Ahmadiyah congregation in Ciamis, West Java, questioned the clerics’ authority to forbid them from practicing their faith.

“If the Ciamis chapter of the MUI or any residents’ group has any objections with the Ahmadiyah, please address them according to the proper procedures, and don’t take the law into your own hands,” the letter said.

It noted that there was nothing in the law that permitted the MUI or any other group from trying to force a ban on Ahmadiyah activities, and that doing so would be a direct violation of the constitutionally guaranteed right to freedom of worship.

The letter was in response to a letter issued by the local MUI chapter on Wednesday demanding a halt to all activities by the Ahmadiyah congregation at Nur Khilafat Mosque in Ciamis.

The MUI claimed the move was necessary to safeguard “the brotherhood among the Islamic faithful” in the district, and cited a 2008 joint ministerial decree and a 2011 West Java gubernatorial decree that both ban the spread of Ahmadiyah teaching — but not its continued practice by adherents of the faith.

In its response, the Ahmadiyah congregation pointed out that the Constitution safeguarded the right of every citizen to worship in accordance with their individual religion and belief.”

“We gladly accept your advice as the MUI to create a peaceful climate in Ciamis district and brotherhood among Islamic people,” the letter said. “The Ahmadiyah is indeed polite, tolerant and peaceful, and has always campaigned everywhere on the principles of loyalty, freedom, equality, respect and peace; and love for all, hatred for none.

“But concerning your request of halting all activities at Nur Khilafat Mosque, with all due respect, please accept our apology but we have to reject it,” it said.

A mosque official said there had been rumors swirling even before the letter was issued that hard-liners from the notorious Islamic Defenders Front, or FPI, planned to forcibly close the mosque.

“We heard before the legislative election” — on April 9 — “that the FPI, which doesn’t like the Ahmadiyah, planned to shut down the mosque,” Syaiful Uyun, the mosque’s imam, told the Jakarta Globe on Thursday. “What we don’t understand is, why did the MUI issue this letter?”

Nur Khilafat Mosque was built in 1965, and serves a daily congregation of five to seven families, Syaiful said. He added that they had never had problems with their neighbors before.

“We have a close relationship with our neighbors,” he said. “For example, there was wedding recently and we sat and ate together with those who are not Ahmadiyah.”

Syaiful stressed that the MUI had no right to call for the congregation to stop worshiping.

“The MUI is just a mass organization, so it has no right to ban us,” he said. “We said we’re really sorry, but we can’t fulfill their demand because praying is the obligation of every believer in Islam. So we can’t stop the mosque activities.”

The MUI’s letter came just three days after the council backed a call by Sunni hard-liners in Bandung, the West Java capital, for a jihad against Shiites, another oft-persecuted minority Islamic community.

Ahmad Cholil Ridwan, a leader of the MUI, told the thousands in attendance at Sunday’s declaration that the Shiites needed to be “purged” from the country.

“As long as we [Islamic parties] are not in power, we will never be able to purge the Shiites,” he said. “We need to strengthen our political base. The ruling coalition must be controlled by Islamic parties.”

Like the Shiites, the Ahmadiyah have long been the target of attack by Sunni hard-liners, particularly in West Java, where the governor, Ahmad Heryawan, has made no secret of his hostility for the minority groups, saying last year that religious intolerance against the Ahmadiyah would end if they gave up their beliefs.

In October last year, the FPI sealed off an Ahmadiyah mosque in West Java’s Sumedang district after accusing the small congregation of flouting the ban on proselytizing.

In March last year, the Al-Misbah Mosque in Bekasi was likewise boarded off by officers from the Bekasi Public Order Agency, locking several Ahmadiyah members inside. They also sealed off the property with iron sheeting to prevent followers from getting into the mosque, but the Ahmadiyah are still able to get in and out through a house that abuts on the back yard of the mosque.

—
Jakarta Globe | by Camelia Pasandaran on 05:42 pm Apr 24, 2014

PICTURE: The Al-Misbah Mosque in Bekasi was sealed off last year, and now another Ahmadiyah mosque in West Java faces the threat of closure. (JG Photo/Camelia Pasandaran)

The post Ahmadis unequivocal in response to ban by MUI appeared first on Warta Ahmadiyah.

Masjid Ahmadiyah di Jatibening, Bekasi, pada awal tahun ini jadi geger saat belasan Muslim Ahmadi menolak keluar dari masjid yang digembok dan dipagar paksa oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Para Ahmadi itu tinggal selama tiga bulan di dalam. Beruntung, dengan bantuan para Ahmadi lain, mereka diberi logistik melalui tembok pagar.

Agustus 2013 lalu, Pemda dan Polisi bersedia membuka pintu belakang masjid untuk lalu lintas manusia. Orang tak lagi terpenjara dalam masjid. Tapi perjuangan belum berhenti. JAI meminta masjid dibuka sepenuhnya agar digunakan secara sah dan legal. Untuk itu, JAI menggugat Walikota dan Sekretaris Daerah Bekasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Setelah sidang tiga bulan, Kamis (5/12) merupakan sesi putusan. Para hakim mengambil sikap atas kasus tersebut. Diharapkan, hakim membatalkan Surat Keputusan Walikota Bekasi. Artinya, Ahmadiyah dapat menggunakan masjidnya dengan sah dan legal. Bisa saja, Hakim tunduk pada pelanggaran konstitusi yang dilakukan Rahmat Eftendi di dalam mempreteli hak warganya untuk beribadah.

Sidang Putusan gugatan TUN Ahmadiyah vs Walikota Bekasi bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jalan Diponegoro 34, Bandung, Jawa Barat, pada pukul 9 pagi.

Di PTUN ini, dibagi dalam dua sidang yang menggungat Walikota dan Sekda Bekasi. Di samping itu, dalam hari yang sama terdapat sidang Gereja Kranggan, Bekasi.

Keputusannya? PTUN Jawa Barat telah megabulkan gugatan Ahmadiyah agar pemasangan seng yang mengelilingi masjid dibuka. Namun, sebagaimana dilansir Portal Kantor Berita 68H, pemkot Bekasi, Jawa Barat, masih tetap memasang seng di masjid Almisbah.

Alasannya adalah karena Kepala Dinas Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Radi Mahdi mengatakan, Walikota Bekasi akan mengeluarkan surat perintah agar seng yang mengelilingi Masjid Al Misbah tidak dibuka.

“Yang soal pemasangan seng dikabulkan semua. Tapi yang perkara penggembokan ditolak. Oleh karena itu kami akan ajukan banding,” tegas Radi dikutip KBR68H kemarin.

Radi mengungkapkan, pada saat itu Surat Perintahnya ditandatangani oleh Sekda. Sekarang, kewenangannya ada di Walikota. Untuk apa banding, tinggal diperbaiki saja. Toh, penyegelannya tidak gugur. Putusan pengadilan itu berpihaklah pada Pemkot Bekasi, katanya sebagaimana dihubungi KBR68H, Jumat (6/12).

Sebelumnya, Kuasa hukum Ahmadiyah Bekasi, Andang Budi Satria mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum bila Pemkot Bekasi mengajukan banding atas keputusan PTUN tersebut. Bila tidak, maka seng yang selama ini mengelilingi mesjid di Jatibening akan segera dicabut.

Masjid Almisbah di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Foto: Wiwik Ernawati di Portal KBR 68H.

Pemerintah Kota Bekasi menyegel secara permanen masjid Almisbah, yang merupakan tempat peribadatan jamaah Ahmadiyah, di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44, RT 01, RW 04, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pada Kamis 4 April 2013.

Pemkot Bekasi beralasan penyegelan mesjid Ahmadiyah di Jatibening Bekasi Jawa Barat, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Padahal Mesjid itu sendiri mempunyai Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1989 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang juga dikeluarkan Pemkot Bekasi 28 April 1997 silam.

Muhammad Isnur dari LBH via Twitter menulis bahwa sidang pertama mengenai pengesengan masjid Almisbah, hakim memandang bahwa Sekda tidak berwenang mengeluarkan perintah. Hakim berpendapat, Sekda tidak bisa memerintahkan Tim Penanganan JAI yang terdiri dari Muspida, karena mereka bukan bawahan Sekda.

Awalnya, Isnur yakin bahwa di sidang Penggembokan bakal dimenangkan, apalagi hakim ketuanya sama dengan Hakim Ketua Pengesengan. Namun, di luar dugaan, majelis hakim berpendapat, Surat Perintah Penggembokan adalah sesuai dengan SKB Tiga Menteri, Pergub Jabar, dan Perwal Bekasi.

“Jadi, gugatan Surat Perintah Penggembokan Masjid Almisbah Jatibening, Bekasi, ditolak. Hakim Ketua yg sama. Beda-beda sikap. Aneh,” tulis Isnur. Jadi, ada dua putusan: yang penyegelan/penggembokan ditolak, dan yang pengesengan dikabulkan. Olala.

(PortalKBR/Tempo/Twitter/6211)

—
Gambar ilustrasi dari foto “Adek Berry (AFP)”:
Muballigh lokal Bekasi Maulana Rahmat Rahmadijaya tampak berbicara dari dalam masjid Almisbahdi Jatibening, Bekasi, pada 9 April, setelah pemda setempat menyegelnya.

The post Seng di Masjid Ahmadiyah “Almisbah” Bekasi Boleh Dibuka tapi Pagar Tetap Digembok appeared first on Warta Ahmadiyah.

Narasumber: Ibu Puah (Wakil Ketua Lajnah Imaillah {LI}, usia 47 tahun), Ibu Aah (Ketua LI) usia 50 tahun.

SEKITAR pukul 11.30 WIB, Ibu Puah sedang menonton Tv di rumahnya yang terletak di seberang masjid Aḥmadiyyah. Tiba-tiba, datang sekitar 5 (lima) orang dengan mengendarai 3 (tiga) motor. Hampir semua mereka mengenakan pakaian putih dan peci putih.

Setelah sekitar 5 menit datang lagi kawan-kawannya dengan mengendarai skitar 9 (sembilan) motor total sekitar 25 (duapuluh lima) orang. Terlihat yang datang pertama yang mengendarai 2 (dua) motor membawa balok.

Setelah mereka berkumpul di halaman masjid terlihat pimpinan mereka yang nampak berusia setengah baya memberikan arahan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Setelah itu sebagian mereka membuka semua jendela dan mereka masuk melalui jendela. Mereka tidak dapat masuk pintu utama karena dalam keadaan terkunci.

KRONOLOGI:

11.55 Mereka sekitar 10 (sepuluh) orang masuk ke dalam masjid melalui jendela terlihat mengeluarkan buku-buku.

12.30 Kemudian, setelah itu, mereka menyegel semua jendela masjid dengan kayu yang dipantik dengan paku.

13.00 Kemudian ada 1 orang berpakaian hitam memakai topi seperti topi korpri yang diperkirakan bawa kunci. Tidak lama kemudian, ada 1 orang anggota Aḥmadiyyah, ia menantu Bapak Ketua (Bapak Gugun), tiba di masjid terlihat ngobrol. Kemudian Bapak Gugun pulang, setelahnya pintu masjid dapat dibuka dan mereka masuk ke dalam masjid.

13.15 Mereka mengeluarkan seluruh barang-barang yang ada di dalam masjid: semua karpet, 2 lemari, 2 podium, dispenser dan gelas, rak buku, 1 rak piring, gorden, 2 jam dinding, mukena, 1 etalase buku.

13.45 Seluruh barang-barang mereka letakkan di teras masjid

13.55 Ada di antara mereka bilang, “Gimana ini barang-barang ke mana’in nanti kita takut disalahkan.”
Ada yang menyahut “Bakar saja di sini…!”

Kemudian ada salah seorang Anggota Jemaat yang pulang kerja yang terlihat masuk ke rumah.
Salah satu dari mereka menunjuk ke arah anggota ini dengan memberi isyarat ke teman-temannya dengan tangan meninju dan memotong leher.

14.05 Mereka membubarkan diri dan ada dari mereka teriak allahu akbar dengan keras.

14.15 Terlihat aparat kepolisian datang sekitar 5 orang dengan seragam lengkap, bersamanya ada juga dari aparat desa 2 orang (salah satunya juru tulis), hansip 1 orang. Bapak Otoy dari Babinsa; Bapak Yayat dan Bapak Didi dari Koramil

14.30 Mereka melihat-lihat keadaan sekitar dan foto-foto.

14.40 Juru tulis menemui Ibu Puah dan meminta agar sebaiknya barang-barang yang ada di halaman masjid supaya disimpan di rumah. Dijawab, “Saya tidak berani karena barang-barang tersebut bukan milik pribadi namun milik Jemaat, harus rundingkan dulu dengan mubaligh dan ketua cabang.”
14.45 Mereka pulang.

4 (empat) hari sebelumnya, ada yang datang ke masjid, yaitu pembina desa Bapak Otoy dari kepolisian bertemu Ibu Tuti menanyakan apakah masjid masih digunakan kegiatan, Ibu Tuti menjawab bahwa masjid tidak digunakan kegiatan namun digunakan shalat 5 waktu.

Sumedang, 6 Oktober 2013
Pewawancara

Didim Dimyati

The post Pemasangan Palang Kayu Masjid Ahmadiyah Sukatali appeared first on Warta Ahmadiyah.