Warta Ahmadiyah Portal Berita Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia
Artikel Berhubungan
Terkait perlakuan terhadap umat kepercayaan, Luqman Hakim menyatakan perlakuan kepada umat berkepercayaan, penting ketegasan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara karena UUD 1945 menjamin kemerdekaan dalam memeluk agama dan berkeyakinan.
JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifudin menawarkan solusi intoleransi dengan mengedepankan dialog, sosialisasi, penguatan regulasi, serta pengembangan kemitraan pada Kongres Keberagaman Beragama dan Berkeyakinan, Kamis (16/3),
baca juga:
- Jamaah Ahmadiyah Indonesia Sampaikan Apresiasi dan Harapan di Kongres Nasional Kebebasan Beragama
- Menteri Agama Tawarkan Solusi Hadapi Gerakan Intoleransi
- LkiS dan Puluhan Ormas Prediksi Isu Kebebasan Beragama di 2016
“Bagaimanapun juga agama adalah persoalan rasa, kedepankan dialog baik antar umat beragama yang melibatkan Pemda dan awak media,” ujarnya di Balai Kartini, Gatot Subroto, Jakarta.
Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 ini menambahkan bahwa sosialisasi regulasi diperlukan agar pemahaman tidak terbatas dan mereduksi munculnya persoalan.
“Penguatan regulasi juga diperlukan termasuk RUU perlindungan umat beragama,” tambah Lukman.
Menyinggung Pilkada, dirinya mengingatkan agar rumah ibadah tidak digunakan untuk politik praktis. Solusi lain mereduksi intoleransi berupa Pengembangan kemitraan.
“Menjalin kemitraan dengan komnas HAM misal dalam menyelesaikan kasus di Aceh dan Papua,” kata mantan Kepala Program Kajian Lakpesdam NU tersebut.
Terkait perlakuan terhadap umat kepercayaan, Luqman Hakim menyatakan perlakuan kepada umat berkepercayaan, penting ketegasan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara karena UUD 1945 menjamin kemerdekaan dalam memeluk agama dan berkeyakinan.
Kongres kali ini juga dihadiri Kapori Jendral Tito Karnavian bersamaan dengan testimoni korban intoleransi dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Eks Gafatar, Syiah, HKBP dan penganut kebatinan. Kongres berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 4 petang.
Acara yang diinisiasi Komnas HAM dan Kedutaan Kanada juga diisi pemberian penghargaan kepada 4 kepala daerah terbaik yang sukses mengatasi permasalahan intoleransi, yaitu Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bekasi Rahmat Effendi, dan Walikota Manado Vicky Lumentut.
Kontributor : Qurrotul Ain
Editor : Talhah Lukman Ahmad
