“Misalnya, kasus Ahmadiyah dan pelarangan beribadah terhadap kaum minoritas lainnya. Tapi SBY mendiamkan organisasi lainnya yang melakukan kekerasan,” kata Chrisbiantoro di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Minggu (24/08/2014).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Biro Penelitian Hukum dan HAM Kontras Chrisbiantoro menuturkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan semasa dua periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam catatan KontraS, Pemerintahan SBY kerap bertindak diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang terjadi di beberapa tempat. Hal tersebut terlihat bagaimana sikap pemerintah mentolerir kelompok lain yang melakukan kekerasan.
“Misalnya, kasus Ahmadiyah dan pelarangan beribadah terhadap kaum minoritas lainnya. Tapi SBY mendiamkan organisasi lainnya yang melakukan kekerasan,” kata Chrisbiantoro di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Minggu (24/08/2014).
Menurutnya, SBY tidak melakukan ketegasan normatif dalam beberapa hal seperti su pelanggaran HAM di Papua. Hal ini terganjal karena ketegasan pelaksanaan hukum terkait distribusi lahan berbeda dengan aturan hukum yang disetujuinya.
“Ketegasan pun sangat diskriminatif, parsial dan tanpa kontrol, tetapi tidak bisa melakukan perlindungan terhadap kaum minoritas,” terangnya.
Selain itu, sambung Chrisbiantoro, tidak ada upaya rekonsialisasi pada kondisi korban dan masyarakat terkait kejahatan HAM. Reformasi peradilan terhadap aktor keamanan tidak berjalan dengan baik.
Hal ini tampak dengan beberapa pelaku utama yang melenggang bebas seperti Prabowo Subianto, Hendropriyono dan pelaku kekerasan lainnya yang seakan kebal hukum. “Ini bukti bahwa pemerintahan SBY tidak melakukan penegakan HAM dengan baik,” katanya.
Penulis: Arif Wicaksono
Editor: Y. Gustaman
_
Berita lain yang ada hubungannya dengan HAM: EraBaru.net.
Related posts (berita/tulisan terkait):
KontraS: Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di era SBY buruk 
Datangi Jokowi, aktivis HAM sodorkan dokumen pelanggaran HAM di RI 
Ini prestasi SBY menangani pelanggaran HAM menurut Amnesty International 
Tahun 2014, tren pelanggaran kebebasan beragama menurun 
Ahmadiyah Ciamis dan Kontras Memohon Perlindungan Kepolisian Pasca Pembukaan Segel Masjid Pemimpin Indonesia pengganti Presiden SBY harus prioritaskan HAM 
YLBHI: Pemerintah Melakukan Pembiaran Pelanggaran HAM HRW serahkan dokumen rekomendasi HAM ke Jokowi
