Posted on 26 December 2014. Tags: 2014, ahmadi, ahmadiyah, Bisexual, Desember 2014, Gay, Indonesia, islam, Jakarta, Lesbian, muslim, NU, ORI, PKI, The Jakarta Post, Transgender, Yogyakarta
The film screening was the second in the city as Gorontalo’s Independent Journalists Alliance screened the film at its office on Dec. 11, which was attended by people from minority groups, such as lesbian, gay, bisexual and transgender people and members from Ahmadiyah Muslim groups.
The Jakarta Post, Gorontalo | Archipelago | Wed, December 24 2014, 7:46 AM
Banned in several places in Yogyakarta and other cities, the Senyap (Look of the Silence) film directed by filmmaker Joshua Oppenheimer was screened on Monday night at the State Academy of Islamic Studies (IAIN) in Gorontalo.
Organized by IAIN’s Sulampala Scout Movement, the film screening attracted dozens of spectators, including Miss Gorontalo Siti Nuzlan Rahman and student activists from the Association of Islamic Students (HMI) and the Indonesian Islamic Students Movement (PMII).
The Scout’s chairman Wahyudin Alif Gobel admitted that he was once afraid that he would receive threats and intimidation due to the planned screening, which tells of the bloody tragedy in 1965 that claimed hundreds of thousands of supporters of the Indonesia Communist Party (PKI), as had happened in other cities.
“Thank God, after we explained the film and the need for the young generation to know their history, the campus allowed us to go ahead as planned,” Wahyudin said.
The film screening was the second in the city as Gorontalo’s Independent Journalists Alliance screened the film at its office on Dec. 11, which was attended by people from minority groups, such as lesbian, gay, bisexual and transgender people and members from Ahmadiyah Muslim groups.
Posted in Nasional, Perspektif
Posted on 03 December 2014. Tags: 2014, Aceh, agama, ahmadi, ahmadiyah, AMAN, Asian Muslim Action Network, Bali, BeritaSatu, Bisexual, Desti Murdijana, Dwi Rubiyanti Khalifah, Gay, HAM, Indonesia, islam, Jakarta, Jawa Barat, khalifah, Komisi Nasional Perempuan, Lesbian, LGBT, Madura, muslim, November 2014, NTB, NU, perempuan, Sampang, Transgender, UK
BeritaSatu.com
NASIONAL
Kamis, 13 November 2014 | 00:08
Jakarta – Menurut Dwi Rubiyanti Khalifah dari NGO Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, ada tiga area yang kritis yang perlu direspon cepat oleh negara terkait isu perempuan. Tiga area tersebut adalah perempuan dan fundamentalisme agama, migrasi dan perlindungan buruh migran dan perempuan minoritas.
“Antara 2009-2014, pemerintah Indonesia praktis tidak membuat kebijakan hukum yang melindungi perempuan akibat merebaknya fundamentalisme agama. Hanya ada Permenkes No. 6 Tahun 2014 yang membatalkan sunat pada perempuan No. 1636/2010,” ujar Dwi pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/11).
Namun, setelah Permenkes tersebut keluar justru banyak sekali hambatan dari sisi peraturan, diantaranya diterbitkannya beberapa Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif terhadap perempuan atas nama syariah Islam di Aceh, pelarangan pemakaian jilbab di Bali, pemaksaan pemakaian atribut agama di sekolah publik dan pembiaran Negara terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan di Sampang, Madura dan kasus Ahmadiyah di NTB, dan Jawa Barat.
Sedangkan, terkait dengan perlindungan buruh migran, Solidaritas Perempuan mencatat sampai November 2012 penempatan buruh migran berlangsung tanpa standar dan jaminan perlindungan kerja yang buruk. Mereka kerap mengalami kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, kriminalisasi, hingga ancaman hukuman mati.
“Kemudian, yang terakhir adalah perempuan minoritas, dimana kelompok yang paling rentan adalah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). Akibatnya mereka terjepit dalam stigma dan penghakiman sosial,” imbuh Desti Murdijana, Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan.
Menurutnya, penghakiman sosial sangat merugikan kelompok LGBT. Di beberapa daerah bahwa perempuan Lesbian banyak yang dipaksa menikah denan laki-laki agar sembuh.
“Bahkan lebih ekstrim, ada kepercayaan yang mengharuskan LGBT harus digauli secara paksa dengan lawan jenis agar kembali “normal”,” tandasnya.
Penulis: Kharina Triananda/AF
Posted in Kemanusiaan, Nasional, Perspektif
3 hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait isu Perempuan 
Indonesia drafting bill to protect all religions 
First non-muslim to be sworn in as Jakarta Governor 
Activists to meet with Indonesian president over displaced Ahmadiyya 
New home minister to delve into minority issues 
Time to stop criminalizing beliefs in Indonesia 
President Yudhoyono’s blind side: Religious violence in Indonesia 
Australia needs to talk human rights issues with Indonesia
