Warta Ahmadiyah

Wanasigra – Pagi itu tepatnya hari rabu tanggal 11 Pebruari 2015, mentari yang kala itu bersinar dengan terangnya menemani perjalanan ke 23 siswa-siswi SMA Plus Al-Wahid yang hendak mengikuti OSK (Olimpiade Sains Kabupaten) seolah-olah memberikan harapan cerah bagi mereka. OSK ini diadakan di SMA Negeri 1 Singaparna. Mereka tampak siap berjuang demi sekolah tercinta mereka SMA Plus Al-Wahid. Pagi itu mereka berangkat dengan penuh harapan dan iringan do’a dari teman-teman, para guru, dan orang tua mereka. Rombongan berangkat dengan guru pembimbing Ibu Nia dan Bapak Dodi yang akan menemani mereka di OSK nanti.

Rombongan putra dan putri berangkat dengan kendaraan terpisah. Gelak tawa masih terlihat di wajah para siswa yang akan bertempur di meja ujian olimpiade sains siswa SMA se-kabupaten Tasikmalaya ini. Para guru pembimbing dapat mencairkan suasana tegang yang menghampiri para siswa tersebut.
Setelah sampai disana para peserta OSK mengikuti upacara pembukaan dengan pembina upacaranya yakni Bapak Drs. H. Bartis Sumargana, M.Pd (Kabid Dikmen Kabupaten Tasikmalaya). Begitu upacara selesai, para peserta dipersilahkan memasuki ruangan kelas.

Selama 2 jam mereka harus berkutat dengan berbagai macam soal yang cukup memeras otak anak-anak ini. Segenap kemampuan pun sudah dikerahkan dan tinggal menunggu hasil dari kerja keras mereka. Dua hari setelah penyelenggaraan olimpiade sains tersebut keluarlah hasil yang ditunggu-tunggu. Dan tanpa diduga-duga SMA Plus Al-Wahid meraih prestasi yang cukup membanggakan. Dua orang perwakilan sekolah menengah yang berada di perbatasan Tasikmalaya dan Garut ini mendapatkan peringkat pertama dan kedua dalam bidang berbeda pada event se-Kabupaten Tasikmalaya itu.

Kedua orang itu adalah Teguh Ahmad Cheema yang mendapatkan peringkat pertama TIK (Teknologi Informasi dan Komputer), dan Abdussalam yang menjadi runner-up di bidang Matematika. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan mengingat letak SMA Plus Al-Wahid yang berada di tengah-tengah desa dan persawahan. Mereka berdua pun akan menjadi wakil dari Kabupaten Tasikmalaya di Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Teguh Ahmad Cheema

Ada cerita inspiratif yang datang dari siswa kelas “dupays” atau XI IPS 1 yang bernama Teguh Ahmad Cheema. Siswa yang lahir di Tasikmalaya 24 november 1997 ini termasuk siswa yang juga menjadi salah satu perwakilan dari Sma Plus Al-Wahid untuk OSK di SMAN 1 Singaparna di bidang TIK.

Tahun lalu Teguh juga pernah mengikuti OSK di bidang yang sama yaitu TIK, namun sayang saat itu dia belum beruntung untuk melangkah ke tingkat provinsi. Akan tetapi tekadnya tidak pernah putus, dia masih ingin membuktikan bahwa Al-Wahid bisa menjadi yang terbaik. Teguh diberi waktu satu bulan untuk persiapan. Namun karena SMA Plus Al-Wahid kekurangan guru pembimbing di Bidang TIK, terpaksa Teguh dan rekan-rekannya mencari tahu sendiri dengan cara mempelajari soal OSK tahun lalu serta mendownload kunci jawabanya di internet. Tidak habis akal dia meminta Ibu Nia selaku guru matematika untuk ikut mengajarinya. Kebetulan soal TIK sekitar 70% adalah soal matematika.

Siswa yang tinggal di Citeguh ini begitu memanfaatkan satu bulan persiapanya itu untuk OSK dengan kerja kerasnya dan tentunya bantuan dari rekanya ia bisa mendapatkan medali emas di bidang TIK. Dia mampu mengalahkan 85 peserta lainya. Ketika ditanya bagaimana perasaanya saat mengetahui kalau dia menjadi siswa terbaik di bidang TIK, dia menjawab “ga nyangka sama pengumuman kalo aku bawa medali emas OSK dan rasanya bahagia banget”. Ya itulah rencana Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Jika tahun lalu ia tidak lolos mungkin Tuhan memberi kesempatan untuknya bekerja lebih giat lagi.

Saat ini siswa yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara ini mampu memberikan apa yang tidak bisa ia berikan tahun lalu kepada SMA Plus Al-Wahid ini, bahkan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Siswa yang berperawakan tinggi dan mempunyai kulit putih ini, memberikan kesannya terhadap SMA Plus Al-Wahidi, “Sangat menyenangkan dapat bersekolah di SMA Plus Al-Wahid ini, perasaan lebih tentram, karena ternyata yang paling penting itu bukan fasilitas sekolah, atau yang lainnya tapi apakah kita nyaman bersekolah, mempunyai teman, dan semangat untuk belajar”. Lebih jauh megenai OSK tahun ini Teguh berpendapat, “Soal OSK tahun sekarang lebih gampang dari tahun sebelumnya”. Putra dari Bapak Soni Suwandi dan Ibu Heni Kartika ini memberikan motivasi untuk teman-temannya di SMA Plus Al-Wahid, “Terus berusaha agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dan yang paling penting itu doa dan berusaha”.

Abdus Salam

“Waaahh…soalnya susah,banyak soal yang kurang yakin jawabannya, deg-degan juga”. Begitulah yang ia katakan ketika sudah selesai mengerjakan soal matematika selama dua jam di SMA Negeri 1 Singaparna. Namun siswa kelas sepuluh ini tetap optimis dan yakin soal yang ia jawab setidaknya ada beberapa yang benar. Abdus Salam, siswa yang lahir pada tanggal 30 Nopember 1998 di Tasikmalaya ini berangkat sekolah tiap paginya dengan berjalan kaki dari tempat tinggalnya, Pasir Mukti sekitar 1 kilometer dari Al-Wahid.

Putra dari seorang penjahit ini merupakan siswa yang polos tetapi tekun. Ketekunanya terlihat ketika bimbingan OSK selama satu bulan yangi hanya dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan. Ketika ditanya tentang kiat-kiat apa yang ia lakukan untuk sukses di OSK, ia menjawab, “Selain bimbingan dengan guru pembimbing, saya suka pergi ke warnet mencari soal-soal olimpiade dan mempelajari nya kemudian berdiskusi dengan rekan saya.” Dan ternyata usaha tekunnya membuahkan hasil, Alam mendapat peringkat ke 2 dari 108 peserta OSK bidang matematika. Alam bilang ia sangat terharu, bangga, dan tidak menyangka mengenai hasil yang didapatnya.

Siapa sangka, siswa yang suka memakai peci dan mempunyai cita-ita menjadi pengusaha sukses ini, ternyata bisa memberikan harapan yang cerah bagi SMA Plus Al-Wahid. Ketika ditanya siswa yang menyukai mata pelajaran eksak ini, mengaku bahwa ia termotivasi oleh ungkapan Pak Dodi, “Sudah lama sejak tahun 2003 Al-wahid tidak lolos di OSK lagi. Kita sudah haus akan juara mudah-mudahan OSK tahun ini bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi SMA Plus Al-Wahid.” Mendengar kata-kata itu ia berusaha untuk mewujudkan harapan semua siswa SMA Plus Al-Wahid.

Putra kedua dari dua bersaudara ini menyampaikan kesan saat sekolah di Al-Wahid, dimana putra Bapak Suparmin senang karena penjagaan pardah di SMA Al-Wahid, yang menjadikan suasana belajar disana tentram. Alam memberikan pesan kepada para siswa yang lain ”Meskipun Al-Wahid infrastukturnya agak kurang, tapi kita jangan pesimis, kita harus tetap belajar. Jadi Insya Allah hasilnya maksimal”. Dan yang terakhir, kunci sukses menurut Alam adalah percaya diri, belajar yang rajin, dan menikmati soal yang diberikan.

Tentunya, kita semua bangga akan kesuksesan Teguh dan Abdussalam di OSK tahun ini. Semoga mereka berdua bisa memberikan yang terbaik untuk SMA Plus Al-Wahid di jenjang yang selanjutnya. Mari kita doakan untuk keberhasilan mereka berdua. Dan mudah-mudahan OSK tahun ini merupakan awal yang baik bagi Al-wahid untuk keberhasilan OSK di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga mejadikan siswa dan siswi SMA Plus Al-Wahid selain bertaqwa juga cerdas di bidang akademik. (Tahira)

Sumber : http://ahmadiyyapriatim.blogspot.com/2015/02/dua-mutiara-sma-plus-al-wahid-pada.html

Tempo pernah memuat liputan tentang sejumlah Masjid Ahmadiyah yang disegel oleh golongan tertentu maupun pemerintah melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri. Konsep kerukunan beragama SBY yang melahirkan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) memang membuat minoritas makin terjepit oleh arogansi mayoritas. Pembangunan rumah Ibadah minoritas makin dipersulit. Rumah ibadah yang sudah berdiri jauh lebih lama dari SKB 3 menteri pun ikut terkena dampaknya. Penyegelan rumah ibadah dan persekusi terhadap komunitas Ahmadiyah terus terjadi. Terutama di Jawa Barat.

Ada sebuah kecenderungan bahwa di dunia ini ada banyak orang yang membenci apa yang tidak diketahuinya. Orang yang tidak tahu Syiah akan membenci Syiah. Orang yang tidak tahu Ahmadiyah akan membenci Ahmadiyah dan hal-hal lainnya. Ketidaktahuan membawa seseorang pada perilaku intoleransi. Riset dari Kemenag pada tahun 2010 tentang Kekerasan atas Nama Agama menyimpulkan bahwa semakin sedikit ilmu seseorang tentang agama, semakin membentuk perilaku intoleran. Jadi, silakan bercermin, saat seseorang mengkafirkan orang lain, apakah ilmunya sudah tinggi? Jika ada sebuah lembaga yang mengkafirkan umat beragama lain, apakah ia sudah benar-benar meneliti tentang agama/kepercayaan yang ia kafirkan?

Kata Rumi, dengan mata cinta, segalanya jadi indah. Bagaimana jika kita melihat dengan mata kebencian? Bukankah akan terjadi sebaliknya? Itulah mengapa, sebaiknya orang yang ingin tahu lebih jauh tentang ajaran yang hendak ia tentang mengetahui langsung dari sumber pertama berita. Bukan sekedar kata mereka. Kata ulama. Atau desas desus belaka. Gunakan prinsip verifikasi sekalipun anda bukan jurnalis. Toh agama sudah mengajarkan tentang konsep tabayyun.

Hari ini aku berkunjung dan sholat Jum’at di satu-satunya masjid Ahmadiyah Jogja. Masjid ini bernama Masjid Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim adalah seorang pemuda dalam puisi “Karangan Bunga” karya Taufik Ismail yang ditembak aparat di depan Istana Negara pada 25 Febuari 1966. Belum banyak orang yang tahu bahwa dia adalah seorang muslim Ahmadiyah.

Jamaah Ahmadiyah di masjid ini ramah-ramah. Mereka tidak memandangku dengan aneh saat shalat dengan menggunakan turbah untuk bersujud. Mereka juga tidak mempersoalkan aku yang sholat tanpa bersedekap. Berbeda jika aku shalat di masjid biasa. Orang biasanya akan memandangku dengan aneh dan bertanya ini itu mengenai perbedaan fiqih. Beberapa kali juga pernah langsung dituduh macam-macam hanya karena berbeda dalam fiqih. Bukankah ada perbedaan fiqih juga di tubuh Ahlussunah Waljamaah antara Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali? Sedikit perbedaan itu juga seharusnya bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan lebih jauh. Karena sebanyak apapun tafsir maupun intepretasi umat terhadap agama, sumbernya tetap Satu. Kita menyebutnya Tuhan, Allah dan nama-nama Agung lainnya.

Jamaah Ahmadiyah tata cara sholatnya sama seperti Ahlussunah Waljamaah. Dari takbiratul ihram, bersedekap, rukuk, sampai bersujud. Mereka juga bershahadat, melakukan shalat, berpuasa, zakat dan haji. Persis seperti Muslim Sunni. Sayangnya, pemda Tasikmalaya sudah memberlakukan aturan bahwa jamaah Ahmadiyah dilarang melakukan ibadah Haji. Tentu saja ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan melakukan ibad

Khatib Shalat Jumat Ahmadiyah siang tadi berbicara tentang pentingnya pertemuan-pertemuan rohani untuk memperkuat silaturahmi antar anggota Ahmadiyah. Tidak ada khotbah kebencian terhadap pengikut aliran lain atau kepada capres tertentu. Wajar, Ahmadiyah memang menjunjung tinggi perdamaian. Di tembok masjid Ahmadiyah ini terpampang motto yang selalu dijunjung tinggi oleh para jamaah Ahmadiyah. ” Love for All Hatred for None .”

Siapa yang siang tadi dapet khotbah sholat Jumat yang berisi kebencian dan provokasi? Mau pindah tempat sholat Jumat nggak? :))

PS :
Terimakasih untuk sahabat Ahmadi ku Fatimah Zahrah, yang memperbolehkan aku ikut mengunjungi sekaligus beribadah di masjid Arif Rahman Hakim ini. Terimakasih juga untuk Sita Magfira , mbak-mbak Filsafat UGM yang mau mengantar kami berdua ke masjid ini dan kemana-mana seputar Jogja di tengah kesibukan seputar perkuliahan dan perpacarannya. *peluk satu-satu*

Sumber : Syahar Banu

Okezone. DEPOK – Jemaat Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat masih tumbuh subur.

Meski bangunan masjid milik jemaat Ahmadiyah di Sawangan, Depok telah berulang kali disegel oleh Pemerintah Kota Depok, namun hal itu tidak menyurutkan niat jemaat Ahmadiyah untuk menggelar peringatan maulid nabi.

“Ini merupakan kegiatan rutin kami setiap tahunnya, kami sudah merencanakan ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan,” ujar pengurus Ahmadiyah Kota Depok, Minggu (18/1/2015) malam.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dihadiri oleh sekira 100 orang jemaat Ahmadiyah. Dalam acara tersebut, pihaknya menghadirkan dua penceramah yakni Ustad Maulana Farid dan Ustad Zuhairi Misrawi atau Gusmis.

“Penyegelan tersebut tidak sesuai ketentuan, kan yang disegel bangunannya bukan Masjidnya. Kami pun tidak jelas kenapa bangunan ini disegel, silahkan tanya sama yang nyegel,” paparnya.

Dalam segel tersebut, lanjutnya, tidak ada larangan melakukan ibadah pada bangunan tersebut. “Fungsi Masjid untuk ibadah, jadi kami manfaatkan untuk ibadah, tidak lebih dari itu,” terangnya.

Ia menegaskan siapapun boleh melakukan ibadah di Masjid itu. “Kalau masalah ancam mengancam itu urusan polisi, kami tidak pernah melakukan perlawanan fisik,” tegasnya.

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad mengatakan, tim yang dahulu pernah dibentuk untuk melakukan pembinaan hingga kini belum berjalan. “Setahu saya belum ada pembinaan. Namun yang terpenting, konsep untuk pembinaan harus dibuat terlebih dahulu sebelum melakukan pembinaan kepada mereka,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga harus memanggil pihak Ahmadiyah terkait kesiapan pembinaan. “Jika terus dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. (sna)

(ugo)

Clean The City di Garut didominasi peserta dari anak-anak. Sebanyak 120 anak-anak yang pada malam sebelumnya mengadakan aacar di masjid, melakukan kegiatan pembesihan sampah di Alun-alun kot Garut.

Anak-anak berbaris membuat sebuah barisan yang panjang kemudian maju perlahan-lahan untuk memungut sampah yang ada di sekitar mereka kemudian membuangnya ke kantong sampah yang dipegang oleh para mentor.

Petugas kebersihan yang datang kemudian pun merasa terkejut dan senang sekali melihat banyaknya orang yang membantu pekerjaan mereka. “Waktu tadi melihat sampah yang berserakan berat rasanya” saur Umar salah satu petugas kebersihan yang bertugas di sana. Tetapi dengan adanya tangan-tangan mungil yang membantu mereka, pekerjaan mereka pun terasa lebih ringan. (SyA)

Clean The City di Bandung mengambil yang mengambil tema Bebersih kota diadakan di 3 lokasi yaitu; Dago Cikapayang, Alun-alun Cimahi dan Dayeuhkolot. Dayeuhkolot merupakan salah satu daerah di Bandung Selatan yang baru saja terkena musibah banjir.

Kegiatan Clean The City Bandung bekerjasama dengan Bandung Clean Action mendapat sorotan dari media-media di Bandung, diantaranya PRFM, Infobandung, ClickBandung dll.

Total peserta Clean The City di 3 lokasi tersebut sekitar 98 orang.

“Hingga saat ini, ratusan warga Syiah dan Ahmadiyah masih menjadi pengungsi, setelah keyakinan mereka ditolak warga di kampung halaman mereka,” ujarnya istri politikus Gerindra Dhohir Farizi itu.

Lebih Mudah Dirikan Diskotek daripada Tempat Ibadah

Jawa Pos ¦ 30 Desember 2014, 05:07 WIB

GAMBAR: BANYAK PELANGGARAN: Yenny Wahid dalam keterangan pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (29/12). (M. Ali/Jawa Pos)

Laporan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) masih mewarnai sejumlah wilayah di Indonesia. Data yang dirangkum The Wahid Institute menyebutkan, masih ditemukan intoleransi di 18 provinsi di Indonesia.

DIREKTUR The Wahid Institute Zannuba Arifah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid menyatakan, pihaknya merekam peristiwa-peristiwa yang terkait KBB selama 2014. Sebagian temuan merupakan kasus lama atau menahun yang tidak terselesaikan.

’’Kami tidak bisa menyimpulkan peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB hanya terjadi di wilayah itu. Keterbatasan jaringan yang kami miliki mengakibatkan wilayah lain tidak terpantau dengan maksimal,’’ ujar Yenny dalam keterangan pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (29/12).

Sebanyak 18 wilayah yang menjadi cakupan Wahid Institute meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua.

Total temuan pelanggaran KBB sepanjang 2014 adalah 158 kasus. Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu menyebut, dari sisi pelaku, negara sebagai aktor pelanggaran KBB tercatat di 80 kasus. Di 78 kasus lainnya dilakukan aktor non-negara. Keterlibatan negara muncul karena pemerintah setempat atau aparat keamanan ikut mengambil keputusan saat pelaku intoleran melaporkan kelompok minoritas yang dinilai mengganggu lingkungannya.

’’Secara umum, angka pelanggaran KBB ini menurun. Pada 2013, The Wahid Institute mencatat 245 kasus. Namun, angka ini tidak menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan masalah mendasar dari KBB,’’ kata mantan Sekjen DP PKB tersebut.

Yenny menyatakan, turunnya angka pelanggaran KBB bisa disebabkan berbagai faktor. Pada 2014, terjadi momen pemilu legislatif dan pemilu presiden. Isu intoleransi tidak menjadi fokus utama pemberitaan media massa, di mana salah satu sumber riset The Wahid Institute berasal dari situ. ’’Hal ini mengakibatkan isu kebebasan beragama menjadi berkurang,’’ ujarnya.

Yenny mengungkapkan, kontribusi pemerintah sebagai aktor pelanggaran KBB terlihat dari masih banyaknya ratusan perundang-undangan yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi, serta belum adanya penegakan hukum yang fair dan adil. Sejumlah aktor non-negara yang menjadi pelaku pelanggaran KBB juga tidak diselesaikan sesuai hukum yang ada.

“Hingga saat ini, ratusan warga Syiah dan Ahmadiyah masih menjadi pengungsi, setelah keyakinan mereka ditolak warga di kampung halaman mereka,” ujarnya istri politikus Gerindra Dhohir Farizi itu.

Yenny menyatakan, selama era pemerintahan SBY, sudah ada sejumlah langkah yang dilakukan. Kini, di era pemerintahan Joko Widodo, Yenny mencatat betul ada visi misi dalam nawa cita yang ingin menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan. Pemerintahan Jokowi juga berjanji memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

’’Janji tersebut harus betul-betul dibuktikan dalam bentuk tindakan nyata. Sejauh ini, belum ada kebijakan langsung atas keduanya,’’ kata alumnus Harvard’s Kennedy School of Government tersebut.

Wakil Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di tempat yang sama menyatakan, fakta-fakta yang ditemukan The Wahid Institute terkonfirmasi oleh Komnas HAM. Imdadun menilai, pelanggaran KBB terjadi karena ada kecenderungan negara memihak kepada kelompok yang dominan, dibanding kelompok minoritas yang memiliki agama/kepercayaan yang spesifik. ’’Apa yang terjadi selama ini cenderung bukan menangkap pelaku kekerasan, tapi menangkap si korban,’’ kata Rahmat.

Menurut Rahmat, dari sisi non-negara, inisiatif kekerasan muncul dari kelompok dominan. Mereka melakukan kekerasan kepada korban, mendemo pemerintah daerah, kemudian terjadi lobi. ’’Actor state (pelaku negara, Red) kemudian tersandera, memaksa pemerintah melakukan penyegelan, pembubaran, seperti menjalankan order dari kelompok non pemerintah,’’ kata Rahmat.

Rahmat menilai, catatan tersebut harus menjadi evaluasi dan perbaikan bersama. Dia meminta kepada seluruh pihak untuk mengawasi perilaku elite politik dalam memperlakukan kelompok intoleran. Kelompok minoritas yang menjadi korban diharapkan bisa memperkuat dirinya. ’’Saya sedih melihat elite politik menggandeng kelompok intoleran. Yang terjadi kemudian adalah impunitas terhadap kelompok tertentu,’’ ujarnya.

Salah satu ironi pelanggaran KBB adalah sulitnya pendirian rumah ibadah di wilayah tertentu. Kasus GKI Yasmin di Bogor bisa menjadi contoh. Menurut Rahmat, hal itu merupakan sebuah ironi. ’’Kita hidup di negara Pancasila. Namun, mendirikan night club dan diskotek lebih mudah daripada pendirian rumah ibadah,’’ jelasnya.

Rahmat menambahkan, salah satu kesalahan negara saat ini adalah kewajiban sebuah negara untuk membela agama. Paradigma itu keliru. Sebab, negara seharusnya melindungi hak warga negaranya dalam hal kebebasan beragama dan memeluk keyakinan.

’’Kita perlu bahwa negara tidak menempatkan diri sebagai pembela agama. Negara tidak bisa secara langsung membatasi, bahkan melarang, terhadap sebuah keyakinan/agama,’’ tegasnya.(trimujokobayuaji/c17/tom)

KASUS utama yang diangkat untuk memotret pengalaman ini adalah kasus Ahmadiyah, Gki Yasmin, HKBP Cikeuting dan HKBP Filadelfia, Syiah, Bahai, komunitas Islam lainnya yang kesulitan mendirikan mesjid.

Era Baru
Dibuat: 26 Desember 2014 Ditulis oleh Muhamad Asari

Jakarta – Sejatinya aparat negara sebagai pelaksana Negara yang merupakan state partics yang terikat, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi rakyat. Namun demikian, fakta yang terjadi di Indonesia antar aparat negara saling lempar tanggung jawab ketika pelenggaran kebebasan beragama terjadi.

“Pemerintah itu saling lempar misalnya masalah Gereja Yasmin,” kata Istri Presiden RI ke-4 almarhum Gus Dur, Shinta Nuriyah Wahid di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut dia selaku pelapor khusus Komnas Perempuan tentang pelanggaran kekerasan umat beragama, lempar tanggungjawab yang terjadi misalnya terhadap penghambatan pendirian Gereja GKI Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat.

Saat menemui para aparat di lapangan, lanjut dia, para aparat negara awalnya mendukung untuk pemberian kemerdekaan beragama bagi jamaah GKI Yasmin. Namun demikian, mereka justru saling lempar tanggungjawab dari aparat di bawah hingga ke jajaran tingkat atas.

Shinta Nuriyah mencontohkan lempar tanggungjawab yang terjadi adalah para pejabat mulai dari Bupati dan Gubernur saling melempar tanggungjawab ke pejabat di atas mereka hingga ke tingkat menteri. Semestinya selaku aparat negara, para pejabat seharusnya menjelaskan kepada masyarakat tentang persoalan yang terjadi.

“Jangan main lempar-lempar seperti itu, tidak mendidik rakyat,” tegasnya.

Menegaskan hasil pemantauan pelaporan khusus kekerasan terhadap umat beragama, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa peranan pemerintah daerah yang disertai peranan kelompok intoleran berperan aktif menjalankan lembaga negara bersifat diskiminatif.

“Memainkan peran lembaga diskriminatif dengan lewat kebijakan yang diksriminatif,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.

Tidak hanya soal kebijakan diskriminatif, tambah Andy, masih terjadi perkara mengkriminalkan di luar agama dari enam agama yang diakui oleh pemerintah. Bahkan fakta yang terjadi, masyarakat menolak mengakui penganut aliran kepercayaan dengan menolak pemakaman jenazah penganut.

Menurut Andy, warga negara yang dimaksud menjadi korban itu, justru terjebak dengan istilah diakui dan tidak diakui oleh Negara. Bahkan berpengaruh kepada catatan kartu penduduk hingga terhadap kaum penghayat. Petugas negara dinilai lebih memihak kepada kelompok intoleransi dengan mendengarkan pendapatan kelompok intoleransi.

Berdasarkan laporan yang dirilis pada hasil pemantauan Pelapor Khusus dan timnya di 40 kota/kabupaten di 12 provinsi se-Indonesia, sejak Juni 2012 sampai dengan Juni 2013. Hasil pemantauan menyebutkan bahwa kerentanan kaum perempuan semakin meningkat ketika ia menjadi bagian dari komunitas minoritas agama dalam situasi intoleransi.

Kasus utama yang diangkat untuk memotret pengalaman ini adalah kasus Ahmadiyah, Gki Yasmin, HKBP Cikeuting dan HKBP Filadelfia, Syiah, Bahai, komunitas Islam lainnya yang kesulitan mendirikan mesjid.

Dec 24, 2014

[Semarang –elsaonline.com] Dalam ajaran Ahmadiyah, berbaik kepada semua manusia merupakan ajaran utama. Makanya di mana saja jemaat Ahmadiyah tinggal apabila di tempatnya ada kegiatan sosial maka mereka langsung melibatkan diri di dalamnya.

Hal itu disampaikan oleh Asep Jamaludin, muballigh Ahmadiyah Jawa Tengah dalam kunjungannya di kantor Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Minggu malam (21/12).

Dalam kunjungannya bersama tiga pengurus Ahmadiyah lainnya, Asep menuturkan bahwa jumlah jemaat Ahmadiyah di Jawa sangat banyak, terutama di Jawa Barat. Ahmadiyah di Jawa dibawa oleh muballigh dari Aceh, lalu berkembang di semua wilayah yang ada di propinsi tengah jawa ini.

“Di Jawa Tengah sendiri cukup banyak, dulu di kabupaten Batang jawa tengah jumlahnya lebih dari 30 ribu jemaat, tapi sekarang tinggal 200 jemaat,” jelasnya.

Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti alasan yang menjadikan jumlah tersebut menyusut. Besar kemungkinan itu terjadi kesalahan dalam administrasi, yakni pengurus Ahmadiyah belum membuat data dengan pasti. Selain itu di pusat ada peraturan data identitas jemaat Ahmadiyah tidak boleh dipublikasikan.

Berbagi Kepada Sesama

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan Ahmadiyah adalah membayar candah (iuran bulanan atau infaq). Dana ini kemudian dikelola untuk digunakan biaya operasional organisasi dan dibagikan kepada yang membutuhkan.

Bagi jemaat Ahmadiyah, membayar candah tepat waktu dapat mempermudah rizki seseorang. “Pernah ada seorang Ahmadi terlat membayar candah, tiba-tiba orang itu merasa rizkinya kurang lancar. Jadi candah bagi kami tidak semata-mata berbagi kepada sesama, tapi ada kekuatan lain di dalamnya,” paparnya. [elsa-ol/KA-@khoirulanwar_88]

_
GAMBAR: Asep Jamaludin (baju merah), bersama pengurus Jemaat Ahmadiyyah Semarang berkunjung ke kantor eLSA

KOMNAS HAM mencatat pemerintah melakukan tindakan pengabaian dalam penyelesaian kasus-kasus lama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus-kasus tersebut antara lain, pembangunan Gereja Taman Yasmin Bogor, Gereja HKBP Filadelfia Bekasi, pembangunan Mushaala Asyafiiyyah di Denpasar, pemulangan pengungsi warga Syiah Sampang dan pemulangan warga Ahmadiyah Lombok.

EraBaru; dibuat: 23 Desember 2014 Ditulis oleh Muhamad Asari

Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mencatat pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM.

“Apabila pada 2013, jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM berjumlah 39 berkas, maka pada 2014 naik menjadi 67 berkas,” kata Komisioner Komnas HAM RI, M.Imdadun Rahmat dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Menurut dia selaku Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, kasus-kasus yang diadukan sepanjang 2014 terdiri dari tiga kategori pengaduan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kategori yang dimaksud adalah Pertama, tindakan penyegelan, pengrusakan atau penghalangan pendirian terhadap rumah ibadah 30 berkas. Kedua, Diskriminasi, pengancaman dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan berkeyakinan tertentu 22 berkas. Ketiga, penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah 15 berkas.

Temuan Komnas HAM menyebutkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam bentuk penutupan, perusakan, penyegelan atau pelarangan rumah ibadah merupakan isu menonjol yang perlu mendapat perhatian paling serius karena terus meningkat dari setiap laporan pengaduan.

Menurut Komnas HAM, lemahnya penegakan hukum di lapangan merupakan faktor utama menjadi penyebab meningkatnya kasus-kasus terkait pendirian rumah ibadah. Keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No 9 dan No 8 Tahun 2006 tidak mampu mewujudkan secara konsisten di lapangan.

Pertemuan yang digelar oleh Komnas HAM menyimpulkan terjadi di daerah kelompok atau ormas intoleran. Selain itu, PBM menjadi landasan parkir, sikap dan tindakan warga serta apratus negara melakukan tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Komnas HAM mencatat pemerintah melakukan tindakan pengabaian dalam penyelesaian kasus-kasus lama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus-kasus tersebut antara lain, pembangunan Gereja Taman Yasmin Bogor, Gereja HKBP Filadelfia Bekasi, pembangunan Mushaala Asyafiiyyah di Denpasar, pemulangan pengungsi warga Syiah Sampang dan pemulangan warga Ahmadiyah Lombok.

Imdadun menambahkan peningkatan tindakan terkait keterlibatan aparatutr negara dan pelanggaran kebebasan beragama serta berkeyakinan terkait dengan keberadaan Perda Diskriminatif seperti tentang pelarangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Keberadaan regulasi ini, lanjut dia, melanggar HAM karena negara membatasi warga negara meyakini agama dan melakukan peribadatan.

“Contoh kongkrit penyegelan di Jawa Barat secara bersama-sama oleh Pemda, ada unsur satpol PP, Kesbangpol, Kepolisian bahkan libatkan Bupatinya,” ujar dia.

Dalam hal ini pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi penyelesaian maupun perlindungan hak dan kebebasan beragama, khususnya kepada kelompok minoritas tetapi tidak mendapat respon dan tindak lanjut penyelesaian yang selayaknya.

Komnas HAM merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan dengan tindakan nyata antara lain memberikan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan melalui akses kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi korban-korban kasus lama pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“SEJAK tahun 2001 hingga akhir 2013 tercatat setidaknya 38 kebijakan daerah yang terkait dengan pelarangan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat,” kata Sinta.

SENIN, 22 DESEMBER 2014 | 18:02 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dari Komnas Perempuan, Sinta Nuriyah Wahid, mengkritik negara terlibat dalam hal penghakiman atas keyakinan. Sinta bercerita, pada 15 Januari 2008, negara membentuk Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keberadaan organisasi dan kelompok aliran keagamaan. (Baca: UGM Galang Dukungan Lawan Massa Anti-Film Senyap)

Bakorpakem pada 16 April 2008 menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari Islam. “Sejak tahun 2001 hingga akhir 2013 tercatat setidaknya 38 kebijakan daerah yang terkait dengan pelarangan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat,” kata Sinta. (Baca: Jokowi Diminta Buka Segel Gereja GKI Yasmin)

Sinta juga menyesalkan kebijakan pemerintah dalam menangani pengungsi yang terkait dengan sengketa agama. “Pengungsi yang mendapat akibat intoleransi contohnya adalah Ahmadiyah dan Syiah,” kata Sinta. Ia menyatakan hal ini dalam Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama di Hotel Bidakara, Senin, 22 Desember 2014.

Pengungsi Ahmadiyah juga mengalami perampasan hak atas kemerdekaan beragama dalam hal hak atas jaminan rasa aman, hak atas kehidupan yang layak, serta hak atas properti dan bertempat tinggal. (Baca: 5 Lembaga Desak Jokowi Sikapi Ahmadiyah NTB)

Kantor urusan agama sebagai perpanjangan pemerintah dalam hal mengurus administrasi pernikahan juga menjadi salah satu tempat terjadinya intoleransi oleh negara. Sinta menjelaskan ada beberapa kelompok agama minoritas, salah satunya Ahmadiyah, yang merasa dipersulit dalam urusan pencatatan sipil.

“Mereka sulit mengakses layanan publik itu. Banyak kelompok Ahmadiyah yang diminta menyatakan dirinya secara Islam sebelum menikah di KUA,” ujarnya.

MITRA TARIGAN