Senin, 29 Desember 2014 15:02:34
Reporter: Faiq Hidayat
Merdeka.com - Direktur Wahid Institute, Zannuba Arifah Chafsoh Rahman atau akrab disapa Yenny Wahid, menilai janji presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang ingin menghapus regulasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia belum dibuktikan dengan nyata. Hal ini terkait belum adanya penyelesaian kasus-kasus kebebasan beragama seperti nasib para pengungsi Syiah dan Ahmadiyah.
“Mencatat dalam visi-misi Jokowi-JK yang terkenal dengan Nawacita, mereka berjanji memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tapi janji tersebut harus betul-betul dibuktikan,” kata Yenny di Kantor Wahid Institute, Jakarta, Senin (29/12).
Menurut dia, pemerintah harus melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara lebih ketat terhadap undang-undang pemerintah daerah dan pusat dalam pembagian wewenang masalah agama.
“Kami menyampaikan rekomendasi kepada berbagai pihak mendesak pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah perundang-undangan baik di pusat mau daerah yang melanggar hak dan kebebasan beragama dan diskriminatif,” ujarnya.
Dia berharap presiden Joko Widodo segera merealisasikan visi-misinya dalam Nawacita untuk menegakkan hukum dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak kebebasan beragama.
“Jokowi harus segera menyelesaikan kasus-kasus penting kebebasan beragama,” jelasnya.
(mdk/bal)
Related posts (berita/tulisan terkait):
Komnas HAM tagih janji Jokowi soal Ahmadiyah 
Duet Jokowi JK; Jokowi didesak tuntaskan kasus kebebasan beragama di Indonesia 
Setumpuk kasus kebebasan beragama tunggu Jokowi-JK 
Komnas HAM ingatkan Jokowi-JK soal kebebasan beragama dan berkeyakinan 
Ini 5 permintaan Komnas HAM kepada Jokowi soal kebebasan beragama dan berkeyakinan 
Intoleransi beragama, ini saran Sinta ke Jokowi 
Kebebasan beragama, warisan SBY, pekerjaan rumah Jokowi 
Komnas HAM nilai kebebasan beragama periode SBY
