Warta Ahmadiyah

THOSE targeted include Muslim sects such as the Shia and the Ahmadiyah as well as Christians and adherents to nativist beliefs.

The Canberra Times; Andreas Harsono

PRIME Minister Tony Abbott had the opportunity to restart his “more Jakarta, less Geneva” foreign policy when he attended the inauguration of Indonesia’s new president, Joko “Jokowi” Widodo yesterday. Abbott now also has a rare and vital opening to engage on human rights issues.

Such engagement is crucial for Australia to maintain a strong and sustainable bilateral relationship with its northern neighbour. Indonesia’s human rights situation has deteriorated over the decade of Susilo Bambang Yudhoyono’s presidency, and Australia can and should play an important role in encouraging Widodo to act quickly to end increasing abuses.

The alarming rise in religious intolerance and related violence in Indonesia should be a priority in Australia’s engagement with Widodo and his government. Yudhoyono was reluctant to act against Islamist militants who attack religious minorities, or to revise discriminatory regulations. Those targeted include Muslim sects such as the Shia and the Ahmadiyah as well as Christians and adherents to nativist beliefs. According to the Setara Institute, a non-profit think tank monitoring religious freedom, incidents of religious violence increased from 91 cases in 2007 to 220 cases in 2013. Widodo himself has made a good start by stating that he will protect the constitutional rights of the country’s minorities.

Since 1963, successive Indonesian governments have blocked international media form visiting Papua -including Australian media – to allow only those foreign reporters who get special official permission. Two French reporters, detained in Papua since August 6 for “illegal reporting,” are the most recent victims of Indonesia’s Papua censorship obsession.

Widodo visited Papua on June 5 and told reporters that if elected president he would open access to Papua for foreign journalists and international organisations. On October 1, the Australian Senate passed a motion calling for Indonesia to release the two journalists as a sign of Jokowi’s “commitment to a more open” Papua. Abbott should support Widodo’s intention to lift restrictions on foreign journalists from freely reporting in Papua.

The Australian government should also support redress for Indonesia’s many victims of abuses committed by government security forces over the years. Ten years ago, outspoken Indonesian human rights advocate Munir was murdered. Despite evidence implicating Indonesia’s domestic intelligence agency, the masterminds of his killing have evaded justice. Munir is one of many victims of a culture of impunity rooted in Indonesia’s three decades of authoritarian rule where successive Indonesian governments have failed to prosecute the worst offenders or provide redress.

Widodo has publicly committed to investigating the arrest, torture and enforced disappearance of dozens of pro-democracy activists by security forces in the dying months of the Suharto regime. The Australian government should impress upon Widodo that the rule of law requires a meaningful and transparent accounting of all serious abuses.

The Australian and Indonesian governments also have an opportunity to work together to address their mutual failings in respecting international standards of protection for refugees and asylum seekers. In 2013, the Australian government introduced pernicious policies designed to deter asylum seekers, including mandatory offshore processing of asylum seekers arriving by boat, “enhanced screening” or fast-tracked deportations after cursory interviews, and withdrawing government-provided legal assistance to asylum seekers. Australian defence officials charged with the asylum-seeker response now regularly refuse to answer questions from journalists, citing vague “national security” concerns at the expense of the public’s right to information.

The Indonesian government likewise has a dismal record in respecting the rights of migrant and asylum-seekers, including children. Hundreds of migrant and asylum-seeking children are detained every year in sordid conditions, without access to lawyers, and sometimes beaten. Others are left to fend for themselves, without any assistance with food or shelter.

The Australian government should respect its obligations under the 1951 Refugee Convention, which it ratified in 1954. The Indonesian parliament should ratify the convention as soon as possible to ensure that refugees and asylum seekers, including children, receive the convention’s protections.
Addressing Indonesia’s human rights problems demands that President Widodo allocate no small amount of political capital and sustained political will. Abbott can play an important role in the success of those efforts by signalling his support for Widodo’s moves to make universal rights a key part of his administration.

_
Andreas Harsono is Indonesia researcher for Human Rights Watch.

SEMENTARA nama-nama yang tidak bermasalah, lanjut Usman, adalah jabatan Mendagri dan Menag yang dinilai akan memperbaiki nasib warga Syiah dan Ahmadiyah dan kasus perlindungan rumah ibadah.

OkeZone

JAKARTA – Aktivis HAM, Usman Hamid, menyatakan, tantangan pemerintahan Jokowi adalah menandingi prestasi HAM era Gus Dur dan Habibie. Meski pun singkat, di masa mereka tahanan politik dibebaskan, kasus-kasus HAM diselidiki, dan pengadilan HAM didirikan.

“Sejak awal Jokowi konsisten menolak politik transaksional dan mendirikan kabinet kerja. Kabinet yang diisi orang-orang yang berintegritas moral. Bukan kabinet bagi-bagi kursi jabatan ketua partai. Tapi beberapa nama yang beredar di masyarakat sangat mengkhawatirkan,” tegas penerus langkah pejuang Munir Said Thalib ini dalam siaran persnya, Minggu (26/10/2014).

Menurut Usman, setidaknya ada tujuh posisi menteri yang vital bagi masa depan HAM era Jokowi. Jabatan Menko Polhukam, Menhan, Menkumham itu krusial bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, juga Papua, yang masuk ke dalam visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla.

Jabatan Kepala BIN vital bagi penuntasan kasus Munir. Jabatan-jabatan ini kemungkinan diisi sosok bermasalah. “Nama As’ad Ali tertera dalam surat BIN ke Garuda yang minta Pollycarpus bisa masuk ke beberapa penerbangan, yang ada Munir,” kata Usman yang kini sedang menempuh studi pasca sarjana di Australian National University, Canberra.

Sementara nama-nama yang tidak bermasalah, lanjut Usman, adalah jabatan Mendagri dan Menag yang dinilai akan memperbaiki nasib warga Syiah dan Ahmadiyah dan kasus perlindungan rumah ibadah. Selain itu, jabatan baru Menteri Agraria juga vital bagi penyelesaian konflik agraria yang di era SBY justru semakin buruk. “Saya menilai tokoh Ferry Mursidan Baldan adalah orang yang baik,” kata Usman.

(ful)

6 Februari 2011: Terjadi penyerbuan terhadap 15 warga Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menyebabkan Tiga warga tewas dan tujuh luka-luka. Kejadian itu menggaris bawahi tudingan maraknya persekusi terhadap minoritas sepanjang pemerintahan SBY.

Republika Online (ROL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tinggal hitungan hari lagi akan menyerahkan tampuk kekuasaannya pada presiden terpilih Joko Widodo. Pelantikan presiden baru akan dilakukan Senin 20 Oktober 2014.

Dalam kepemimpinan dua periodenya, SBY sudah banyak berbuat baik bagi negara ini. Tapi banyak juga kekurangannya. Berikut catatan peristiwa dan kebijakan 10 tahun Pemerintahan SBY:

17 Januari 2011:
Presiden SBY mengeluarkan dua belas instruksi percepatan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak menyusul terbongkarnya kasus korupsi pegawai pajak Gayus HP Tambunan. SBY juga mengeluarkan empat instruksi untuk penuntasan kasus hukum Bank Century.

6 Februari 2011:
Terjadi penyerbuan terhadap 15 warga Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menyebabkan Tiga warga tewas dan tujuh luka-luka. Kejadian itu menggaris bawahi tudingan maraknya persekusi terhadap minoritas sepanjang pemerintahan SBY.

16 Maret 2011:
Kapal MV Sinar Kudus dibajak perompak di perairan Somalia. Kapal dan seluruh awaknya berhasil dibebaskan dengan negoasiasi dan campur tangan TNI atas perintah SBY.

31 Juli 2011:
17 orang tewas dalam bentrok proses pendaftaran Pilkada Puncak, Papua.

7 Agustus 2011: Buron kasus Wisma Atlet, mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin tertangkap di Kolombia. Tertangkapnya Nazaruddin berujung pengungkapan kasus korupsi lain oleh kader partai bentukan SBY tersebut.

26 September 2011:
SBY mendatangani Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sebagai tindaklanjut janji Indonesia untuk menekan emisi karbon hingga 26 persen.

15 Desember 2011:
Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menaikkan peringkat investasi Indonesia mencapai tingkat investment grade.

5 Maret 2012:
Pemerintah mengumumkan adanya rencana penggulingan SBY melalui aksi unjuk rasa sehubungan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

31 Maret 2012:
DPR mengganjal rencana pemerintah menaikkan harga BBM, namun memberi keleluasaan peningkatan harga BBM jika dalam enam bulan selepasnya ada perubahan signifikan harga minyak mentah.

20 Mei 2012:
SBY memberikan pengurangan masa hukuman bagi terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby.

(bersambung…)

Radio Australia. Suasana Ramadan terasa juga di Kepulauan Marshall, yang terletak di kawasan Pasifik, meskipun yang merayakannya hanya sekitar 150 orang. Itulah jumlah anggota komunitas Islam di negara kepulauan tersebut.

Di Kepulauan Marshall, waktu berpuasa dimulai sekitar jam 5 pagi dan berakhir jam 7 malam.

“Selama siang hari, selain tidak makan dan minum, umat Muslim dilarang menyombongkan diri, bertengkar, berkelahi, atau apapun yang di bawah harga diri seseorang yang benar-benar beriman,” jelas Matiullah Joyia, imam masjid di Majuro.

“Yang berpuasa merasakan sendiri lapar, kemiskinan, kesepian dan ketidaknyamanan yang dialami anggota masyarakat yang kurang beruntung.”

Komunitas Muslim di kepulauan Marshall mengikuti aliran Ahmadiyah, yang berawal di tahun 1889. Aliran ini percaya bahwa Allah mengirim penyelamat dalam bentuk manusia Mirza Ghulam Ahmad untuk mengakhiri perang agama dan membawa kedamaian.

Gerakan Ahmadiyah dibawa ke kepulauan Marshall pada tahun 1990an oleh sejumlah pemuka agama dari Fiji.

Pada tahun 2001, aliran ini diakui secara resmi oleh negara. Masjid pertama komunitasnya dibuka tahun 2012.

Menurut Joyia, awalnya penduduk setempat ketakutan melihat pembangunan Masjid pertama, tapi keadaannya makin baik.

“Penduduk setempat mulai sadar bahwa ada umat Muslim yang mendakwah dan mempraktekkan Islam untuk menjadi agama yang toleran,” ceritanya.

Tips Joyia untuk umat Muslim yang berpuasa di udara tropis kepulauan Marshall adalah banyak minum air saat sahur, agar tidak dehidrasi.

“Dan makan sebanyak mungkin. Bukan berarti rakus, tapi makan secukupnya,” ucapnya.

Joyja menjelaskan ucapan ‘Ramadan Mubarak’ pada ABC. “Ramadan Mubarak berarti Selamat, sudah Ramadan. Pada dasarnya, kami menyelamati karena kami bersemangat menyambut ini, dan juga berkah yang dibawanya.”

Sumber Radio Australia

NEW MANDALA — EARLIER this month, municipal government officials once again sealed the entrance to an Ahmadiyah mosque in Bekasi, on the outskirts of Jakarta.

The mosque had previously been closed in February 2013, and had been at the center of the debate about the role of Ahmadiyah worshippers in Indonesia. Read the full story

TELAH wafat dan berpulang ke rahmatullah Amir Nasional dan Raisuttabligh Jamaah Muslim Ahmadiyah Australia Maulana Mahmood Ahmad-Shaheed, pada hari Rabu, tanggal 23 APril 2014, pukul 19.42 waktu setempat.

Innaa lil-Laahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Read the full story

Politikus Australia memuji Jamaah Muslim Ahmadiyah di Parlemen Australia atas contoh pengkidmatan kemanusiaan mereka di Victoria dan di seluruh dunia.

Pada 20 Maret 2014 anggota federal Parlemen Australia Hon. Anthony Byrne, anggota parlemen untuk Holt, memuji keteladanan kegiatan sosial dari Jamaah Muslim Ahmadiyah di Victoria dan di seluruh dunia.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Parlemen Nasional di Canberra, anggota parlemen Anthony Byrne menyebutkan pertemuan baru-baru ini dengan Khalifah kelima Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, selama kunjungan Khalifah ke Melbourne.

Byrne Berkata

“Yang Mulia Hadhrat Mirza Masroor Ahmad menyatakan dalam pidatonya dan presentasi yang memukau mengenai keyakinan yang damai Jamaah Ahmadiyah dan komitmen mereka untuk terus menerus mendukung Ahmadiyah di seluruh dunia dan masyarakat dimana mereka tinggal.“

Berbicara tentang keyakinan dan pelayanan kemanusiaan Ahmadiyah di seluruh dunia, Byrne mengatakan,

“Komunitas Muslim Ahmadiyah memegang perdamaian, rekonsiliasi, harmoni, cinta dan saling menghormati sebagai nilai-nilai utama mereka dan, yang penting, mempromosikan dialog lintas agama terbuka untuk menghilangkan kesalahpahaman dan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Mereka bekerja tanpa lelah untuk menyampaikan pesan damai Islam dan menyudutkan pembenaran Islam bagi terorisme atau ekstremisme…Jamaah Muslim Ahmadiyah memiliki motto ‘Cinta untuk semua dan kebencian tidak untuk siapapun” dan mereka sangat berkomitmen untuk menegakkan ajaran ini …secara global jamaah Muslim Ahmadiyah telah membangun lebih dari 15.000 masjid, 500 sekolah dan 300 rumah sakit, menerjemahkan Alquran suci ke dalam 70 bahasa dan menyebarkan ajaran sejati Islam dan pesan perdamaian dan toleransi melalui internet, media cetak dan saluran televisi satelit 24 jam. Jamaah Ahmadiyah banyak terlibat dalam kegiatan kesejahteraan sosial tidak hanya untuk kepentingan anggota mereka saja, tetapi juga untuk masyarakat luas. Mereka menjalankan sejumlah sekolah dan fasilitas medis di seluruh Afrika dan Asia. “

Menyoroti persekusi terhadap Muslim Ahmadiyah meskipun memiliki ajaran agama yang damai dan toleran, Mr Byrne mengatakan,

“Jamaah Ahmadiyah menghadapi penganiayaan di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Pakistan, Malaysia, Bangladesh dan Arab Saudi, di mana mereka dianggap non-Muslim dan, sebagai akibatnya, mendapatkan hak asasi mereka dilanggar, seperti tidak memiliki hak untuk memilih dan kehidupan mereka dalam keadaan berbahay karena keyakinan mereka yang moderat … Sayangnya, untuk masalah mereka, di negara-negara lain yang telah saya sebutkan mereka sedang dianiaya, mereka bahkan benar-benar dibunuh. Presiden Obama menyebutkan hal ini dalam pidato doa sarapan di Washington. “

Byrne memuji Jamaah Ahmadiyah setempat di Victoria dan mengatakan bahwa Jamaah Muslim Ahmadiyah cabang Victoria adalah bagian terbesar di Australia dan secara aktif terlibat mendukung masyarakat yang lebih luas.

Dia berkata

Orang-orang Ahmadiyah ini tidak hanya berbicara, namun mereka juga berkarya, mengulurkan tangan, mencoba untuk menyambung silaturahmi lintas agama dan seluruh masyarakat, mempromosikan toleransi dan pemahaman. Mereka adalah komunitas besar, mereka adalah komunitas dimana kita seharusnya memegang dan mempromosikan. Saya mengucapkan selamat kepada mereka dalam usaha mereka dan berharap untuk bekerja dengan mereka di masa depan.

Anthony Byrne adalah Anggota Federal untuk pemilih Holt di DPR di Parlemen Australia. Anthony terpilih dalam pemilihan sela pada tahun 1999, dan terpilih kembali pada tahun 2001, 2004, 2007, 2010 dan 2013.

Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah gerakan kebangkitan rohani internasional yang dinamis, reformis dan cepat tumbuh dalam Islam. Didirikan pada tahun 1889, Komunitas mencakup lebih dari 200 negara dengan keanggotaan melebihi puluhan juta.

Sumber berbahasa Inggris dapat dibaca di Ahmadiyya Times

“KELOMPOK Muslim di sana, termasuk kelompok Ahmadiyah dan kelompok lain. Komunitas Muslim Ahmadiyah di kepulauan ini terdaftar sebagai organisasi pada April 2003.”

DALAM beberapa tahun, Melanesia telah menyaksikan fenomena yang diabaikan masyarakat internasional, yaitu difusi Islam. Difusi Islam di pulau-pulau Pasifik telah memperoleh hasil yang sangat sukses. Read the full story

ANGGOTA-anggota Kongres AS telah mengumumkan sebuah kaukus untuk memperjuangkan hak-hak para muslim Ahmadiyah yang telah mengalami kezaliman-kezaliman di Pakistan dan tempat-tempat negara Islam lain.

Pencetusan kaukus, yang dipelopori sebuah kelompok di dalam Kongres AS dengan menyebarkan sebuah agenda, bukanlah sekadar simbol. Read the full story

Jamaah Muslim Ahmadiyah Australia memiliki rekam jejak panjang dan tak bisa dipungkiri dalam keikut sertaannya pada Clean Up Australia Day, dan tidak terkecuali pada tahun 2014 ini.Pria, wanita, anak-anak dan orang tua turut ambil bagian dalam jumlah besar di komunitas lokal mereka secara nasional dan membantu membersihkan lingkungan setempat.

Acara semacam ini memiliki arti khusus bagi Muslim Ahmadiyah karena Nabi Muhammad saw pernah bersabda: “. Kebersihan adalah sebagian dari iman” [Sahih Muslim]

Konsep kebersihan sangat luas dalam Islam karena mencakup kebersihan batin (spiritual) dan kebersihan luar (fisik). Keunggulan spiritual pada umumnya memerlukan paling tidak kebersihan luar juga. Dengan demikian, Clean Up Australia Day adalah hari yang sangat tepat untukmemperlihatkan secara kolektif salah satu bagian dari iman yang biasanya tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Ahmadi secara nasional benar-benar bertindak berdasarkan apa yang mereka katakan.

Arti penting dari kesempatan ini diperkuat oleh fakta bahwa “Love for All Hatred for None” adalah motto yang diakui secara global dari Jamaah Muslim Ahmadiyah dan ini adalah sesuatu yang juga meliputi lingkungan dimana kita tinggal. Jika kita tidak mencintai dan peduli terhadap lingkungan yang kita tinggali maka kita cenderung gagal dalam menciptakan kecintaan dan kepedulian masyarakat di mana warga negara bisa menjalani hidup mereka dalam keadaan damai dan makmur.

Antusiasme Muslim Ahmadiyah dalam acara clean-up day dapat dilihat dengan fakta bahwa dalam situs www.cleanupaustraliaday.org.au, 25 Februari 2014, 4 dari 5 besar posisi jumlah relawan diduduki oleh Jamaah Muslim Ahmadiyah. Demikian juga, 2 dari atas 5 besar jumlah penggalangan diduduki oleh Jamaah Muslim Ahmadiyah.

Sumber bahasa Inggris dapat dibaca di Ahmadiyya Times