JAWABAN.com
SEPANJANG kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beragam kasus intoleransi sudah kerap terjadi. Sebut saja pelanggaran kebebasan berkumpul kelompok minoritas seperti Kristen, Ahmadiyah, Syiah dan Bahai.
Untungnya, persoalan ini mendapat perhatian dari pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Dalam kesempatan kampanyenya, keduanya berjanji memfokuskan diri dalam penuntaskan beragam kasus intoleransi yang marak dihadapi kaum minoritas. Berikut janji masing-masing pasangan capres-cawapres bila dipercayakan memimpin Indonesia nanti.
Prabowo-Hatta – Siap tuntaskan kasus GKI Yasmin
Melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Prabowo telah berjanji akan menuntaskan kasus GKI Yasmin yang hingga kini masih menggantung. Ia mengaku Prabowo adalah pribadi yang menjunjung tinggi pluralisme dan Pancasila. Ia bahkantelah membuktikan tindakan itu dengan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang notabene berlatar belakang double minority (beragama Kristen dan etnis Tionghoa) menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, dirinya juga turut andil dalam penyelamatan TKI Wilfrida yang notabene beragama Katolik.
“Bahwa sesungguhnya kakak saya (Prabowo) menghargai agama dan warga negara lain. Prabowo dari dulu komit tentang agama. Dari dulu yang minta Ahok memimpin Jakarta adalah Prabowo, saya menentang, tapi pak Prabowo ngotot, dan saya sangat khawatir dengan kasus intoleransi yang marak terjadi”.
“Prabowo sudah janji sama saya dan kawan-kawan, Gereja Yasmin akan diselesaikan. Sudah tiga tahun lalu, sudah lama. Saya pun sedih sekali,” kata Hashim seperti dilansir Merdeka.com, Selasa (17/6) lalu.
Selain itu, hal senada juga disampaikan Prabowo dalam kampanyenya di kota Manado pada Selasa, 17 Juni 2014 kemarin. Sebagai mantan prajurit, dirinya mengaku menghargai keberagaman suku, agama dan ras di Indonesia dan bukan anti agama tertentu.
Jokowi-JK – Siap lindungi kaum minoritas
Kubu pasangan Jokowi-JK menyampaikan komitmennya untuk menghapuskan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) bila terpilih nanti. Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai, langkah ini akan menjadi terobosan baru yang belum pernah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sehingga Jokowi dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah tokoh yang menghargai pluralisme di Indonesia.
Usulan penghapusan kolom agama ini ditegaskan oleh anggota tim pemenangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK, Musdah Mulia. Penghapusan ini dinilai efektif untuk menghindari konflik antar agama di Indonesia.
Idealnya, sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Bila pemerintahan sebelumnya tampaknya vakum dan abai dengan persoalan intoleransi di bangsa ini, maka Presiden baru nantinya diharap dapat membawa angin segar bagi kebebasan beragama di tanah air.
Related posts (berita/tulisan terkait):
Capres harus perjuangkan kebhinekaan Indonesia 
Janji Prabowo lindungi Ahmadiyah dan Syiah akan ditagih 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak memberikan pengerahan kepada warganya terhadap salah satu capres cawapres 
Capres dan Cawapres diminta jamin hak kebebasan beragama 
CSW: Presiden Yudhoyono Terlibat dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia 
Membatalkan Warisan Sektarian dan Intoleransi Yudhoyono 
245 kasus intoleransi di Indonesia dalam setahun 
Sultan dan Polisi Diminta Redam Intoleransi
